Kompas.com - 21/10/2021, 19:50 WIB
Dua orang pekerja tengah memasang solar panel. Teknologi ini merupakan energi baru terbarukan (EBT) yang diproduksi PT Len Industri. Dok LEN INDUSTRIDua orang pekerja tengah memasang solar panel. Teknologi ini merupakan energi baru terbarukan (EBT) yang diproduksi PT Len Industri.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi mengatakan, energi baru terbarukan (EBT) pengganti PLTU batu bara harus lebih murah.

Sebab berdasarkan survei yang dilakukan YLKI, 79,31 persen masyarakat enggan beralih ke listrik dengan energi terbarukan jika harganya mahal.

Hanya sekitar 20-21 persen yang mau beralih ke energi terbarukan meski harganya lebih mahal dibanding PLTU batu bara.

Baca juga: PLTS Akan Jadi Tulang Punggung Pengembangan EBT

"Kesediaan itu akan menurun ketika harganya mahal. yang mau pindah hanya 20 persen, yang tidak mau berpindah itu 80 persen. Jadi faktor harga menjadi penting ketika masyarakat dihadapkan pada pilihan energi EBT dengan fosil," kata Tulus dalam Kompas Talks, Kamis (21/10/2021).

Jika tidak dihadapkan pada harga, ada sekitar 72,41 persen masyarakat yang ingin beralih. Mereka beranggapan, energi fosil berdampak sangat buruk terhadap lingkungan secara jangka menengah hingga panjang.

Hanya sekitar 20,69 persen yang enggan pindah. Di sisi lain, listrik masih menjadi 5 pengaduan terbesar yang diterima YLKI.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Permasalahannya adalah dominan adalah masalah sengketa dengan PLN, tapi sejak pandemi di awal 2020 ada tagihan melonjak melambung karena pemakaian cukup tinggi dan mereka tidak sadar harganya melambung," ucap dia.

Baca juga: Tren Energi Hijau, PLN Bikin Sertifikat EBT untuk Perusahaan

Untuk itu, kata Tulus, pemerintah perlu mempertimbangkan masalah harga sebelum mengganti EBT secara penuh.

Menurut UU Energi, produk listrik yang disalurkan kepada masyarakat harus meliputi aspek kualitas, aspek afordabilitas, dan aspek aksesibilitas.

Aspek afordabilitas sendiri mengacu pada harga yang terjangkau oleh semua kelompok masyarakat, khususnya masyarakat rentan. Hal ini diatur dalam pasal 7 ayat 1 UU tentang Energi.

"Aspek aksesibilitas, aspek afordabilitas, dan aspek kualitas. Ketiganya harus hadir dan juga aspek pemerataan. Mendapatkan produk energi adalah hak asasi masyarakat yang wajib disediakan oleh negara," pungkas Tulus.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.