Kompas.com - 21/10/2021, 18:50 WIB
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara saat menjelaskan tantangan transisi energi baru terbarukan (EBT) dalam Kompas Talks, Kamis (21/10/2021). Dok. Harian KompasWakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara saat menjelaskan tantangan transisi energi baru terbarukan (EBT) dalam Kompas Talks, Kamis (21/10/2021).
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menegaskan, transisi energi (energy transition mechanism/ETM) menuju energi baru terbarukan (EBT) bukan pilihan.

Dia menuturkan, adopsi EBT di Indonesia harus menjadi masa depan untuk mengganti Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara secara bertahap hingga tahun 2060.

"Energi terbarukan bukan pilihan, ini arah ke depan. Kita menuju ke sana. Kita ingin menciptakan satu sisi kebutuhan energi kita akan terus berlanjut dan membesar. Di sisi lain keberadaan fosil memiliki efek CO2," kata Suahasil dalam webinar Kompas Talk di Jakarta, Kamis (21/10/2021).

Baca juga: Harga Bitcoin Sentuh Rekor Tertinggi Sepanjang Sejarah, Ini Pendongkraknya

Namun, perubahan energi fosil menjadi energi baru terbarukan menemui tantangan. Suahasil menganalogikan, perubahan ini tidak dimulai dari titik nol. Penggantian energi yang lebih hijau terjadi saat Indonesia sudah banyak membangun seperangkat energi fosil di masa lalu.

Seperangkat energi fosil itu berkaitan erat dengan kebijakan investasi yang dilakukan PLN dengan investor asing maupun kebijakan ketenagalistrikan baik berupa insentif maupun subsidi yang digulirkan pemerintah.

"Kita membangun (PLTU) batu bara, kita banyak memiliki pembangkit listrik yang berbahan bakar solar. Ini kita miliki, artinya kita tidak mulai dari titik nol, kita mulai dari situasi yang sudah kita jalankan di masa lalu," ucap dia.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dari sisi investasi, tantangan membangun energi baru terbarukan adalah kontrak kerja sama dengan investor. Asal tahu saja, kontrak pembangkit listrik biasanya memiliki jangka panjang.

Baca juga: UNVR Cetak Laba Bersih Rp 4,4 Triliun di Kuartal III Tahun 2021

Untuk mengganti jadi EBT dalam jangka waktu lebih cepat dari kontrak asal (early retirement) pihaknya harus menyiapkan kompensasi kepada investor. Jika mengganti begitu saja tanpa kompensasi, iklim investasi Indonesia akan terpengaruh.

Di sisi lain, pemerintah pun membutuhkan dana lebih untuk membangun EBT.

"Sehingga kita membutuh uang untuk kompensasi atas pembangkit eksisting dan membutuhkan dana untuk membangun pembangkit baru yang berbasis EBT. Dua prinsip ini adalah prinsip dasar apa yang kita kembangkan dengan apa yang disebut energi transition mechanism," kata Suahasil.

Tak hanya itu, tantangan makin bertambah karena pandemi Covid-19. Akibat mobilitas masyarakat terbatas, pasokan listrik mengalami over supply.

"Ini gambar besar yang sedang terjadi, maka Indonesia akan sangat mendesain sambil Indonesia juga komitmen mengurangi emisi, sambil memperhatikan internasional membantu kita seperti apa (lewat bantuan dana murah)," pungkas Suahasil.

Baca juga: Cara bayar BPJS Kesehatan Lewat GoTagihan

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.