Mahfud MD: Tommy Soeharto Sewakan Tanah yang Dijaminkan ke Negara

Kompas.com - 05/11/2021, 13:41 WIB
Menko Polhukam Mahfud MD dalam acara silaturahmi dengan senat akademik dan dewan profesor Undip Semarang yang disiarkan lewat YouTube Channel Undip TV Official, Kamis (21/10/2021). KOMPAS.com/tangkapan layar Youtube Channel Undip TVMenko Polhukam Mahfud MD dalam acara silaturahmi dengan senat akademik dan dewan profesor Undip Semarang yang disiarkan lewat YouTube Channel Undip TV Official, Kamis (21/10/2021).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengungkapkan, selama ini Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto menyewakan aset tanah seluas 124 hektar yang dijaminkan kepada negara atas pemberian Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Padahal sebagai aset jaminan, tanah tersebut tak boleh disewakan kepada pihak lain.

"Ternyata itu (tanah yang menjadi jaminan) masih disewakan dan nyewanya ke itu-itu juga. Sehingga sekarang kami sita dan akan dibaliknamakan atas nama negara. Kami punya dokumen untuk itu," ujar Mahfud yang juga Ketua Dewan Pengarah Satgas BLBI dalam keterangannya, Jumat (5/11/2021).

Baca juga: Bakal Dilelang, Ini Rincian Aset Tanah Tommy Soeharto yang Disita Satgas BLBI

Ia menekankan, bahwa aset yang dijaminkan kepada negara oleh para debitur atau obligor penerima dana BLBI tak boleh disewakan, dijual, ataupun dialihkan ke pihak lain sebelum mampu melunaskan utangnya.

"Kalau (utang) belum (lunas) dan jaminan masih ada di kami, jangan coba-coba dijual, disewakan, atau dialihkan ke pihak lain. Itu tidak boleh," tegas dia.

Aset tanah milik Tommy Soeharto yang disita terbagi atas 4 bidang yang berlokasi di kawasan Kawasan Industri Mandala Putra, Dawuan, Cikampek, Karawang, Jawa Barat. Nilai aset tanah tersebut sekitar Rp 600 miliar.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Penyitaan aset tersebut merupakan bagian dari penagihan utang Tommy Soeharto sebagai pengurus PT TPN yang dulu mendapatkan dana BLBI melalui beberapa bank.

Mahfud memastikan, pemerintah akan terus menagih kewajiban para obligor BLBI untuk melunaskan utangnya kepada negara. Menurutnya, Satgas BLBI sudah memiliki skema mencakup data obligor, waktu tagih utang, maupun penyitaan aset.

"Nanti masih banyak. Kami punya skedul untuk itu, sesuai dengan jadwal yang diberikan oleh Presiden, terkait skema itu, siapa, dan kapan sudah kami buat," pungkasnya.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.