Karyawan Dapat Fasilitas Kantor Kena Pajak, Ini yang Dikecualikan

Kompas.com - 06/11/2021, 12:05 WIB
Ilustrasi pajak THINKSTOCKS/WAVEBREAKMEDIA LTDIlustrasi pajak

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah akan menarik pajak terhadap fasilitas yang diterima karyawan di tempatnya bekerja. Penarikan pajak ini dilakukan seiring diubahnya aturan penghasilan natura.

Staf Ahli Bidang Kepatuhan Pajak Kementerian Keuangan, Yon Arsal mengatakan, penghasilan natura nantinya akan dianggap penghasilan karena fasilitas tersebut dinikmati oleh orang pribadi.

Adapun penghasilan natura adalah fasilitas/kenikmatan yang diberikan kepada karyawan, baik berupa mobil, rumah, ponsel hingga barang lainnya. Sebelum ada aturan baru, natura tidak dianggap sebagai penghasilan sehingga tidak ada besaran pajak yang berlaku.

Baca juga: Karyawan Dapat Fasilitas Kantor Bakal Kena Pajak, Ini Hitungannya

"Nah sekarang, kalau saya menerima fasilitas itu dianggap penghasilan, nanti kita hitung (besarannya dalam) aturannya," kata Yon Arsal di dalam media gathering di Denpasar, Jumat (5/11/2021).

Namun, ada beberapa hal yang dikecualikan dalam pengenaan pajak natura ini. Salah satunya adalah penyediaan fasilitas berupa makanan atau minuman dari kantor untuk seluruh karyawan.

Kemudian, natura di daerah tertentu, yakni wilayah yang memiliki potensi ekonomi namun sulit akses, natura karena keharusan pekerjaan seperti seragam dan alat pelindung diri, natura yang bersumber dari APBN/APBD/APBDes seperti pejabat negara, dan natura dengan jenis dan batasan tertentu.

Alasan pengenaan pajak

Yon menjelaskan, pengenaan pajak atas natura dilakukan lantaran karyawan menikmati fasilitas yang disediakan kantor. Namun saat ini, fasilitas tersebut tidak bisa dilaporkan dalam SPT tahunan.

Di sisi lain, saat ini tarif pajak badan dengan tarif pajak orang pribadi (OP) berbeda seiring disahkannya UU HPP.

Tarif PPh OP sendiri bersifat progresif, terdiri dari 5 lapisan dengan tarif tertinggi sebesar 35 persen untuk perseorangan berpenghasilan Rp 5 miliar per tahun. Sedangkan tarif pajak badan dikenakan 22 persen.

Kendati demikian, penghasilan natura kena pajak ini tidak dihitung dari harga mobil atau harga rumah yang didapat. Untuk fasilitas rumah misalnya, DJP akan menghitung pajak dari perkiraan biaya sewa rumah.

"Nanti kita hitung aturannya terkait berapa harga sewa seharusnya atau minimalnya atau harga penggantian yang sewajarnya, lah. Nah itulah yang menjadi penghasilan. Atau mobil disusutkan selama 4 tahun, tambah cost selama perawatan selama 1 tahun. Itulah yang dianggap penghasilan," pungkas Yon.

Baca juga: Pemerintah Kejar Pengemplang Pajak sampai ke Luar Negeri, Ini Wilayah yang Diincar

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Uang Beredar di Indonesia Terus Meningkat, Berapa Jumlahnya Saat Ini?

Uang Beredar di Indonesia Terus Meningkat, Berapa Jumlahnya Saat Ini?

Whats New
Imlek, Bank Mandiri Tebar Promo Kartu Kredit hingga KPR

Imlek, Bank Mandiri Tebar Promo Kartu Kredit hingga KPR

Spend Smart
Cek Golongan Tarif Listrik Non-subsidi yang Harganya Bakal Lebih Mahal

Cek Golongan Tarif Listrik Non-subsidi yang Harganya Bakal Lebih Mahal

Whats New
UOB Indonesia Luncurkan Fitur BI-FAST pada Aplikasi TMRW

UOB Indonesia Luncurkan Fitur BI-FAST pada Aplikasi TMRW

Rilis
Luhut Ungkap DKI Jakarta Berpotensi Masuk PPKM Level 3

Luhut Ungkap DKI Jakarta Berpotensi Masuk PPKM Level 3

Whats New
Realisasi Belanja Kementerian Pertanian 2021 Tertinggi sejak 5 Tahun Terakhir

Realisasi Belanja Kementerian Pertanian 2021 Tertinggi sejak 5 Tahun Terakhir

Whats New
Tahun Ini 150.000 Mahasiswa  Ditarget Ikut MBKM, agar Saat Lulus Memenuhi Kebutuhan Dunia Usaha

Tahun Ini 150.000 Mahasiswa Ditarget Ikut MBKM, agar Saat Lulus Memenuhi Kebutuhan Dunia Usaha

Whats New
'Travel Bubble' Indonesia-Singapura Dimulai Hari Ini, Patuhi Syaratnya

"Travel Bubble" Indonesia-Singapura Dimulai Hari Ini, Patuhi Syaratnya

Whats New
Simak Cara Cek BPJS Kesehatan Aktif atau Tidak

Simak Cara Cek BPJS Kesehatan Aktif atau Tidak

Spend Smart
Catat, Berikut 3 Tip Kelola Keuangan agar Tak Salah Perhitungan Selama Pandemi

Catat, Berikut 3 Tip Kelola Keuangan agar Tak Salah Perhitungan Selama Pandemi

BrandzView
Bahlil: Proyek Batu Bara Jadi DME di Tanjung Enim Bakal Serap Belasan Ribu Tenaga Kerja Lokal

Bahlil: Proyek Batu Bara Jadi DME di Tanjung Enim Bakal Serap Belasan Ribu Tenaga Kerja Lokal

Whats New
Mau Buka Usaha? Ini Daftar Izin Usaha yang Perlu Diurus

Mau Buka Usaha? Ini Daftar Izin Usaha yang Perlu Diurus

Smartpreneur
Groundbreaking Hilirisasi Batu Bara Jadi DME, Jokowi: Bisa Hemat Subsidi Elpiji Rp 7 Triliun

Groundbreaking Hilirisasi Batu Bara Jadi DME, Jokowi: Bisa Hemat Subsidi Elpiji Rp 7 Triliun

Whats New
IHSG Merah di Sesi I, Asing Lepas BBRI, BBCA, dan BUKA

IHSG Merah di Sesi I, Asing Lepas BBRI, BBCA, dan BUKA

Whats New
Pembangunan Ibu Kota 'Nusantara' Batal Gunakan Anggaran PEN

Pembangunan Ibu Kota "Nusantara" Batal Gunakan Anggaran PEN

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.