Wamen BUMN Bantah Garuda Mau Dipailitkan, Bagaimana Sebenarnya?

Kompas.com - 10/11/2021, 13:53 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri (Wamen) BUMN Kartika Wirjoatmodjo membantah kabar bahwa pemerintah akan mempailitkan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Menurutnya, Kementerian BUMN sebagai pemegang saham terus berupaya menyehatkan keuangan maskapai itu.

Ia mengakui, bahwa salah satu opsi yang akan diambil untuk penyelesaian utang Garuda yang menumpuk adalah masuk ke Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

Proses PKPU memang berisiko dengan kepailitan, tapi lewat proses hukum itu pula perusahaan dan pemegang saham bisa menawarkan proposal perdamaian dengan kreditur untuk mencapai kesepakatan bersama.

Baca juga: Penerbangan Garuda Indonesia Akan Semakin Langka pada Tahun Depan

"Ada persepsi salah di publik, bahwa kalau kita masuk PKPU, pemerintah ingin mempailitkan Garuda. Jadi pemerintah ingin mencari solusi melalui in court (proses pengadilan), tujuannya untuk mendapatkan homologasi yaitu persetujuan perdamaian yang mengikat semua pihak," ujarnya dalam rapat dengan Komisi VI DPR RI, Selasa (9/11/2021).

Ia menjelaskan, secara rinci melalui PKPU, Garuda akan mengajukan proposal perdamaian kepada para kreditur, yang kemudian akan dilakukan voting setuju atau tidak atas proposal tersebut. Jika mayoritas kreditur menyetujui proposal tersebut, maka proses restrukturisasi bisa dilakukan dan Garuda tak perlu pailit.

Namun sebaliknya, jika dalam proses voting, mayoritas kreditur tidak menyetujui proposal perdamaian yang tawarkan, maka maskapai pelat merah ini bisa berakhir dengan status pailit.

"Voting perdamaian ini bisa saja tak semua (kreditur) setuju, misal yang setuju 75 persen dan 25 persen tidak setuju, tapi itu tetap bisa diputus votingnya (menjadi setuju)," kata dia.

"Jadi ini ditujukan untuk mencari pedamaian walaupun memang di situ ada risiko, kalau pada saat voting enggak setuju secara mayoritas, maka bisa menuju ke pailit," lanjut pria yang akrab disapa Tiko itu.

Ia bilang, proses melalui pengadilan dirasa paling tepat untuk penyelesaian masalah Garuda. Sebab, kondisi keuangan yang terus memburuk membutuhkan penanganan yang cepat, jika tidak, seluruh pesawat Garuda dalam 3-6 bulan ke depan bisa ditarik oleh para lessor.

"Ini memang akan lebih menantang, karena isunya (permasalahan) tidak bisa dilakukan dalam waktu cepat, tapi Garuda butuh kecepatan, kalau misal tidak cepat, dalam 3-6 bulan pesawatnya bisa di-grounded semua, karena ketidakmampuan membayar," jelas dia.

Oleh karena itu, melalui PKPU diyakini akan mempercepat proses penyelesaian masalah keuangan Garuda karena dapat melibatkan seluruh kreditur sekaligus. Selain itu, bisa menggunakan persetujuan suara mayoritas terkait proposal perdamaian.

Baca juga: Garuda dan Industri Penerbangan

Berbeda halnya bila penyelesaian dilakukan tanpa pengadilan. Tiko bilang, jika melalui perjanjian tanpa pengadilan, maka harus 100 persen kreditur menyetujui penawaran Garuda. Para kreditur yang tak menyetujuinya pun berpotensi melakukan gugatan-gugatan.

Selain itu, akan memakan waktu yang panjang jika harus melakukan negosiasi satu per satu dengan sedikitnya 60 kreditur yang dimiliki Garuda. Lantaran, mengingat perusahaan membutuhkan waktu yang cepat untuk bisa menghindari grounded pesawat.

"Restrukturisasi melalui in court ini bagusnya memang, apapun hasilnya mengikat seluruh kreditur," kata dia.

Tiko mengatakan, sejauh ini kemungkinan terbesar opsi restrukturisasi Garuda yang akan diambil adalah melalui proses PKPU. Oleh sebab itu, pihaknya sedang berupaya untuk mendorong para kreditur mau masuk ke dalam proses PKPU.

Meskipun proses ini juga cukup menantang karena melibatkan beragam yuridiksi seperti Indonesia dan Inggris. Jika melalui PKPU di Indonesia maka para lessor di luar negeri harus mendaftarkan diri di Indonesia supaya tunduk kepada yuridiksi Indonesia.

Nantinya, hasil keputusan dari PKPU tersebut pun harus didaftarkan kembali ke pangadilan di London, Inggris.

"Jadi memang ini situasi yang pelik secara legal, kerena ini masalahnya time constrain (kendala waktu) yang harus dipercepat," ungkapnya.

"Tapi memang lewat in court process, sehingga bisa mendapatkan kecepatan dan mendapatkan voting untuk bisa homologasi, mendapatkan perdamaian yang disepakati oleh seluruh pihak dan mengikat secara hukum," pungkas Tiko.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Setelah Hong Kong, 2 Produk Mie Sedaap Ditarik di Singapura

Setelah Hong Kong, 2 Produk Mie Sedaap Ditarik di Singapura

Whats New
10 Instansi dengan Tenaga Non-ASN Terbanyak per 3 Oktober 2022

10 Instansi dengan Tenaga Non-ASN Terbanyak per 3 Oktober 2022

Whats New
Apakah Karyawan Resign Berhak Dapat Pesangon? Ini Aturannya

Apakah Karyawan Resign Berhak Dapat Pesangon? Ini Aturannya

Work Smart
Pengurus Jadi Tersangka, 2 Koperasi Ini Harus Tetap Patuhi Putusan PKPU

Pengurus Jadi Tersangka, 2 Koperasi Ini Harus Tetap Patuhi Putusan PKPU

Whats New
Omzet Penjualan Capai 200 Persen, Intip Perjalanan Perajin Bali Tembus 7 Negara bersama Shopee

Omzet Penjualan Capai 200 Persen, Intip Perjalanan Perajin Bali Tembus 7 Negara bersama Shopee

Smartpreneur
PPPK Guru 2022 Daftar Lewat SSCASN, Ini Cara dan Dokumennya

PPPK Guru 2022 Daftar Lewat SSCASN, Ini Cara dan Dokumennya

Whats New
Kredit Macet 'Fintech P2P Lending' TaniFund Capai 49 Persen, OJK: Risiko Ditanggung 'Lender'

Kredit Macet "Fintech P2P Lending" TaniFund Capai 49 Persen, OJK: Risiko Ditanggung "Lender"

Whats New
STAR AM Gandeng Bank Sinarmas Jadi Mitra untuk Pasarkan Produk Reksa Dana Terproteksi

STAR AM Gandeng Bank Sinarmas Jadi Mitra untuk Pasarkan Produk Reksa Dana Terproteksi

Whats New
Ekonomi 2023 Diprediksi Melambat, Bos LPS Sebut Punya Cara Jitu untuk Mengatasinya

Ekonomi 2023 Diprediksi Melambat, Bos LPS Sebut Punya Cara Jitu untuk Mengatasinya

Whats New
Bea Cukai Musnahkan Rokok Ilegal dan Minuman Beralkohol Senilai Rp 10 Miliar

Bea Cukai Musnahkan Rokok Ilegal dan Minuman Beralkohol Senilai Rp 10 Miliar

Whats New
SWI Temukan 18 Entitas Investasi Ilegal, Ada Perdagangan Kripto hingga Robot Trading

SWI Temukan 18 Entitas Investasi Ilegal, Ada Perdagangan Kripto hingga Robot Trading

Whats New
6 Cara Cek Tagihan Listrik PLN Online, Bisa Tanpa Aplikasi

6 Cara Cek Tagihan Listrik PLN Online, Bisa Tanpa Aplikasi

Spend Smart
Bersiap PPPK Guru 2022, Pendaftaran Melalui Laman sscasn.bkn.go.id

Bersiap PPPK Guru 2022, Pendaftaran Melalui Laman sscasn.bkn.go.id

Whats New
IHSG Parkir di Zona Merah, Saham GOTO, EMTK, dan BUKA jadi Top Gainers LQ45

IHSG Parkir di Zona Merah, Saham GOTO, EMTK, dan BUKA jadi Top Gainers LQ45

Whats New
Waspadai 'Pig Butchering', Modus Penipuan Kripto yang Jadi Sorotan FBI

Waspadai "Pig Butchering", Modus Penipuan Kripto yang Jadi Sorotan FBI

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.