Kemenperin dan BUMN Dorong Peningkatan TKDN di Industri Farmasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) bersama Kementerian BUMN melalui PT Surveyor Indonesia mendorong peningkatan penggunaan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) di industri farmasi dalam negeri.

Untuk mendorong hal tersebut, Kemenperin melalui Pusat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) akan menambah anggaran dalam rangka memfasilitasi sertifikat TKDN.

"Pada Tahun Anggaran 2021 ini kami memfasilitasi sertifikat TKDN sebanyak 9.000 sertifikat dengan anggaran kurang lebih sebesar Rp 112 miliar. Alhamdulilah saat ini sudah terlampau dan bahkan lebih. Tahun depan kami merencanakan menambah anggaran itu,” ujar Kepala Pusat P3DN Nila Kumalasari dalam keterangan tertulisnya, Selasa (16/11/20210.

Baca juga: Kemenperin Beri Sertifikasi TKDN Gratis untuk 9.000 Produk IKM

Sementara itu, Direktur Komersial PT Surveyor Indonesia Saifudin Wijaya mengungkapkan kendala yang dihadapi dalam sertifikasi TKDN di dalam industri farmasi.

"Proses sertifikasi TKDN sebenarnya tidak banyak kendala, apalagi sudah ada self assessment. Kendalanya justru masalah kerahasiaan. Surveyor Indonesia sebagai verifikator, sudah berkomitmen untuk menjaga kerahasiaan tersebut lewat NDA (Non-Disclosure Agreement) yang ditandatangani bersama,” kata dia.

Oleh karena itu, lanjut Saifudin, pihaknya telah melakukan verifikasi untuk industri farmasi berdasarkan bobot, bukan perhitungan cost base. Diharapkan dengan metode tersebut dapat mengurangi kendala yang dihadapi.

"Harapannya dengan sistem pembobotan bisa menjaga kerahasiaan formula obat dari proses hingga bahan baku yang dinilai,” ujarnya.

Baca juga: Tidak Mau Keteteran Lagi, Pemerintah Ingin Kemandirian Industri Farmasi Dalam Negeri

Di sisi lain, Direktur Produksi dan Distribusi Farmasi Kementerian Kesehatan Agusdini Banun mengakui bahwa saat ini industri farmasi di Indonesia belum sepenuhnya mandiri. Industri farmasi dalam negeri menurut dia saat ini masih bergantung dengan negara lain dalam hal bahan baku obat-obatan.

"Indonesia saat ini masih sangat rentan dengan kemandirian, dalam arti kemandirian terhadap bahan baku obat dan alat kesehatan. Oleh karena itu, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Perindustrian bekerja sama mendorong kemandirian tersebut," ungkapnya.

Sedangkan itu, Presiden Direktur PT Kimia Farma Sungwun Pharmacopia Pamian Siregar berharap agar kebijakan tentang TKDN di industri farmasi ini bisa terus dikembangkan. Hal ini perlu dilakukan agar bisa bersaing dengan produk luar negeri.

"Saat ini, yang kita lihat dari objektif TKDN ini adalah untuk mendorong kemandirian industri sehingga dapat mendorong bahan baku obat di dalam negeri. Karena itu kami berharap kebijakan tentang TKDN di industri farmasi ini bisa terus dikembangkan sehingga bisa bersaing dengan produk impor dari segi harga," kata dia.

Baca juga: Kemenperin Fasilitasi IKM Dapat Sertfikasi TKDN Gratis, Ini Syaratnya