Kompas.com - 17/11/2021, 07:31 WIB
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan, pemerintah telah membebaskan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk jasa perjalanan keagamaan seperti haji dan umrah.

Hal tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 92/PMK.03/2020 tentang Kriteria dan/atau Rincian Jasa Keagamaan yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai.

"Terkait PPN memang dalam PMK dari Menkeu itu sudah jelas bahwa penyelenggaraan kegiatan keagamaan tidak dikenakan PPN. Nah oleh karena itu termasuk di dalamnya jasa perjalanan ibadah haji dan umrah," kata Airlangga dalam konferensi pers, Selasa (16/11/2021).

Adapun sebelum aturan baru muncul, biasanya perjalanan haji dan umroh dikenai PPN sebesar 1 persen.

Baca juga: Simak Daftar Bunga Simpanan Bank Digital, dari Jenius hingga Neobank

Di sisi lain berdasarkan catatannya, usaha jasa perjalanan ini masih mendapatkan pemeriksaan atas transaksi yang lampau. Untuk itu, Airlangga berjanji akan berdiskusi dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

"Kami menerima catatan bahwa beberapa usaha perjalanan ini mendapatkan pemeriksaan terkait transaksi yang lampau. Nah ini nanti kami akan koordinasikan dengan Dirjen Pajak," ucap dia.

Kemudian Airlangga juga akan mengusulkan biaya perjalanan haji dan umroah yang sudah disetor kepada Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) bisa optimal, seiring akan kembali dibukanya perjalanan umrah ke Arab Saudi.

Menurut dia optimalisasi perlu dilakukan karena dalam dua tahun terakhir pelaku jasa perjalanan haji tidak menerima klien dan tidak memberangkatkan jemaah sama sekali.

"Maka perusahaan pengelola perjalanan ini mempunyai tantangan atau kesulitan untuk operasional karena tidak ada pendapatan dalam dua tahun. Sehingga minta agar yang sudah disetorkan di BPKH bisa dioptimalisasi," pungkas Airlangga.

Baca juga: WNI yang Divaksin Sinovac dan Sinopharm Sudah Boleh Umrah, asalkan...

Sebagai informasi, pemerintah membuka peluang untuk kembali memberangkatkan haji dan umrah pada 2022. Kerajaan Arab Saudi sudah mengirimkan nota diplomasi kepada Indonesia untuk membahas pelaksanaan umrah tersebut.

Perjalanan umrah bisa dilakukan sebab Arab Saudi mengakui efektivitas vaksin yang dipakai Indonesia, yakni Sinovac dan Sinopharm. Sebelumnya, negara Timur Tengah itu hanya mengakui beberapa merek vaksin saja, antara lain AstraZeneca, Moderna, Pfizer, serta Johnson & Johnson.

Kendati sudah mengakui vaksin Sinovac dan Sinopharm, Arab Saudi masih meminta Indonesia melakukan vaksinasi dosis ketiga (booster) sebagai salah satu persyaratan umrah.

Baca juga: Asosiasi Keberatan atas Denda yang DIterapkan bagi Penyelenggara Haji dan Umrah

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Transaksi 'Digital Banking' Melesat, Per April Tembus Rp 5.338,4 Triliun

Transaksi "Digital Banking" Melesat, Per April Tembus Rp 5.338,4 Triliun

Whats New
Sudah Dinanti Para Pekerja, Kapan SBU 2022 Cair?

Sudah Dinanti Para Pekerja, Kapan SBU 2022 Cair?

Whats New
Waskita Karya Kantongi Rp 3,28 Triliun dari Penerbitan Obligasi dan Sukuk, untuk Apa Saja?

Waskita Karya Kantongi Rp 3,28 Triliun dari Penerbitan Obligasi dan Sukuk, untuk Apa Saja?

Whats New
Harga Ikan Lele dan Cabai Naik, Cek Harga Pangan Hari Ini

Harga Ikan Lele dan Cabai Naik, Cek Harga Pangan Hari Ini

Spend Smart
ILO: Transisi Energi Bakal Ciptakan 5 Juta Lapangan Pekerjaan

ILO: Transisi Energi Bakal Ciptakan 5 Juta Lapangan Pekerjaan

Whats New
Krakatau Steel Tandatangani Kerja Sama Pengembangan Pabrik 'Blast Furnace'

Krakatau Steel Tandatangani Kerja Sama Pengembangan Pabrik "Blast Furnace"

Whats New
Likuiditas Melimpah, Suku Bunga Kredit Belum Akan Naik Signifikan

Likuiditas Melimpah, Suku Bunga Kredit Belum Akan Naik Signifikan

Whats New
PNBP Perikanan Tangkap Terus Meningkat, Kini Capai Rp 512,38 Miliar

PNBP Perikanan Tangkap Terus Meningkat, Kini Capai Rp 512,38 Miliar

Whats New
Semangat Kerja di Usia Senja, Driver Ojol ini Masih Giat Ngaspal

Semangat Kerja di Usia Senja, Driver Ojol ini Masih Giat Ngaspal

Earn Smart
Deteksi Wabah PMK, Kementan Minta Pemda Optimalkan Puskeswan

Deteksi Wabah PMK, Kementan Minta Pemda Optimalkan Puskeswan

Whats New
Netflix Bakal Pasang Iklan, Apa Pengaruhnya pada Jumlah Pelanggan?

Netflix Bakal Pasang Iklan, Apa Pengaruhnya pada Jumlah Pelanggan?

Spend Smart
OJK: Kinerja Intermediasi Lembaga Keuangan Terus Meningkat

OJK: Kinerja Intermediasi Lembaga Keuangan Terus Meningkat

Whats New
Dalam Gelaran WEF 2022, Bos GoTo Tekankan Pentingnya Inklusi Digital dalam Mengatasi Kesenjangan Ekonomi

Dalam Gelaran WEF 2022, Bos GoTo Tekankan Pentingnya Inklusi Digital dalam Mengatasi Kesenjangan Ekonomi

Whats New
Cegah Penyebaran Penyakit PMK, Kementan Perketat Pengawasan Hewan Kurban

Cegah Penyebaran Penyakit PMK, Kementan Perketat Pengawasan Hewan Kurban

Whats New
MCAS Group Gandeng PT Pos Indonesia Kembangkan Fitur Kendaraan Listrik di Aplikasi Pospay

MCAS Group Gandeng PT Pos Indonesia Kembangkan Fitur Kendaraan Listrik di Aplikasi Pospay

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.