Sri Mulyani Dilema, Mau Naikkan Harga Karbon, tetapi Takut Krisis Energi

Kompas.com - 18/11/2021, 15:40 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dilema saat memutuskan untuk menurunkan emisi karbon secara besar-besaran.

Perasaan ini bukan hanya ada di benak Sri Mulyani, tetapi juga di benak menteri keuangan dunia.

Bendahara negara ini mengatakan, salah satu cara menurunkan emisi karbon adalah menaikkan harga karbon.

Baca juga: Sri Mulyani Waspada, Ada Fenomena Tenaga Kerja Mulai Betah di Rumah

Di Kanada misalnya, harga karbon mencapai 40 dollar AS per kilo dan bakal naik pada rentang 125-140 dollar AS per kilo.

Namun jika terlalu mahal, industri bisa saja memperkecil produksi energi fosil saat fasilitas energi terbarukan belum siap. Hal ini justru dapat menyebabkan krisis energi.

"Menurut komitmen COP26 kalau ingin kenaikan suhu dunia tidak melebihi 1,5 persen, maka harga karbon harus makin mahal. Tapi masalahnya, kan, affordability. Kalau ditaruh harga mahal, ya collaps saja ekonominya. Kan enggak benar," kata Sri Mulyani dalam Kompas100 CEO Forum, Kamis (18/11/2021).

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menjelaskan, terlalu tingginya harga karbon juga memicu pembengkakan energi fosil.

Fenomena ini kata Sri Mulyani, telah terjadi di Jerman. Masyarakat menggunakan batu bara (coal) untuk mengganti penggunaan gas yang harganya naik tinggi.

Baca juga: Menteri ESDM Paparkan Skema Pajak Karbon, Bagaimana Perhitungannya?

Transisi itu sebagai buntut lembaga keuangan yang tidak lagi memberikan dukungan untuk investasi di energi fosil.

"Kalau dunia terlalu ekstrim tanpa kalkulasi, yang terjadi adalah maka fossil fuel dan coal harganya naik tinggi, CO2 makin banyak karena orang can not afford. Ini menjadi backfire," jelas Sri Mulyani.

Untuk itu, pihaknya bersama menteri keuangan dunia terus merumuskan besaran harga karbon dan pajaknya agar penurunan emisi berjalan lancar.

"Kalau semua mempolusikan, poluter pay principle mereka akan bayar tapi dia tanyakan pada level berapa polusi itu. Ini jadi persoalan juga di dunia sedang dibahas. Very rumit tapi harus dimulai," pungkas Sri Mulyani.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kode Bank BNI dan Cara Transfer Antarbank di ATM dengan Mudah

Kode Bank BNI dan Cara Transfer Antarbank di ATM dengan Mudah

Spend Smart
Cara Top Up DANA lewat ATM BRI dan BRImo dengan Mudah

Cara Top Up DANA lewat ATM BRI dan BRImo dengan Mudah

Spend Smart
Cara Top Up Gopay Lewat m-Banking BCA hingga OneKlik Secara Mudah

Cara Top Up Gopay Lewat m-Banking BCA hingga OneKlik Secara Mudah

Spend Smart
Inilah 5 Sekolah Termahal di Indonesia, SPP-nya Hingga Ratusan Juta

Inilah 5 Sekolah Termahal di Indonesia, SPP-nya Hingga Ratusan Juta

Spend Smart
Bos Krakatau Steel Pimpin Asosiasi Industri Besi-Baja se-Asia Tenggara

Bos Krakatau Steel Pimpin Asosiasi Industri Besi-Baja se-Asia Tenggara

Rilis
Luncurkan Livin' Investasi, Bank Mandiri Targetkan Pertumbuhan Bisnis Wealth Management

Luncurkan Livin' Investasi, Bank Mandiri Targetkan Pertumbuhan Bisnis Wealth Management

Whats New
Jobseeker, Simak 10 Tips Ikut Job Fair Agar Sukses Dapat Pekerjaan

Jobseeker, Simak 10 Tips Ikut Job Fair Agar Sukses Dapat Pekerjaan

Work Smart
Kuasa Hukum Korban Berharap Aset KSP Indosurya Ditelusuri Lagi

Kuasa Hukum Korban Berharap Aset KSP Indosurya Ditelusuri Lagi

Whats New
UMKM Ingin Menjual Produk ke Pemerintah? Ini Daftar E-Katalog LKPP

UMKM Ingin Menjual Produk ke Pemerintah? Ini Daftar E-Katalog LKPP

Smartpreneur
Pembiayaan APBN Melalui Utang Turun 62,4 Persen, Hanya Rp 155,9 Triliun Per April 2022

Pembiayaan APBN Melalui Utang Turun 62,4 Persen, Hanya Rp 155,9 Triliun Per April 2022

Whats New
Bank Mandiri Luncurkan Fitur Investasi di Aplikasi Livin'

Bank Mandiri Luncurkan Fitur Investasi di Aplikasi Livin'

Whats New
Jokowi Minta Luhut Bantu Urus Minyak Goreng, Ini Kata Kemendag

Jokowi Minta Luhut Bantu Urus Minyak Goreng, Ini Kata Kemendag

Whats New
Minat Jadi Agen Mandiri? Simak Persyaratan dan Cara Daftarnya

Minat Jadi Agen Mandiri? Simak Persyaratan dan Cara Daftarnya

Whats New
Kemendag Ungkap Alasan Larangan Eskpor CPO Dicabut

Kemendag Ungkap Alasan Larangan Eskpor CPO Dicabut

Whats New
Jadi Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK, Mirza Adityaswara Mengudurkan Diri dari Presiden Komisaris OVO

Jadi Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK, Mirza Adityaswara Mengudurkan Diri dari Presiden Komisaris OVO

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.