Bahkan, dari informasi lapangan yang saya terima, aksi-aksi perusakan mulai pula ikut menghiasi penolakan tersebut yang secara materil maupun moril sangat kontraproduktif atas usaha masyarakat di bidang perikanan tilapia di Danau Toba.
Tentu boleh-boleh saja berbeda argumentasi tentang keberadaan KJA dan industri pengolahan ikan tilapia, terutama atas nama kebebasan berpendapat di dalam negara yang demokratis.
Tapi melakukan serangan-serangan yang tidak memiliki basis hukum yang jelas tentu perlu dilarang.
Pemerintah perlu bersikap tegas dalam menindak pelaku-pelaku yang telah bertindak di luar batas hukum yang ada terhadap eksistensi dan aktivitas para pelaku usaha perikanan dan industri pengolahan ikan tilapia. Karena begitulah semestinya asas negara hukum berlaku.
Sementara dari sisi pelaku usaha dan asosiasi usaha perikanan darat juga perlu secara kontinu mengedukasi publik tentang betapa strategis dan pentingnya peran sektor perikanan, mulai dari hulu sampai hilir, terhadap peningkatan taraf hidup masyarakat dan terhadap perekonomian nasional, baik secara fiskal, tenaga kerja, maupun devisa ekspor.
Tak kalah penting, pelaku usaha dan asosiasi perikanan darat juga perlu secara terus-menerus mencari cara atau menginisiasi berbagai riset untuk mengurangi dampak lingkungan dari usaha perikanan di Danau Toba.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.