Wamendag: Neraca Perdagangan RI Surplus karena E-commerce

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Jerry Sambuaga mengatakan, surplusnya neraca perdagangan Indonesia tak lepas dari perkembangan ekonomi digital dan e-commerce di Indonesia.

Tercatat, neraca perdagangan Indonesia mengalami surplus sebanyak 30,81 miliar dollar AS per Januari-Oktober 2021. Adapun nilai transaksi e-commerce Indonesia meningkat dengan perkiraan pertumbuhan tahunan 2021 mencapai Rp 337 triliun.

"Semua kaitannya erat dengan fenomena digital yang kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari, baik dalam aktivitas dan juga rutinitas, juga dalam program-program baik juga yang dilakukan oleh pemerintah dan juga oleh pelaku atau stakeholder," kata Jerry dalam webinar Regional Summit 2021, dikutip Selasa, (30/11/2021).

Baca juga: Neraca Perdagangan Indonesia Kembali Surplus, Kali Ini 4,37 Miliar Dollar AS

Jerry menuturkan, tingginya pertumbuhan nilai e-commerce tak lepas dari keandalan sistem logistik. Untuk terus menjaga pertumbuhan e-commerce tersebut, kementerian terus berupaya meningkatkan efisiensi sistem logistik di Indonesia.

Dukungan tersebut tercantum dalam regulasi yang telah ditetapkan, yakni UU Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang memandatkan pemerintah mengatur kegiatan perdagangan antar pulau untuk integrasi pasar dalam negeri.

Kemudian, ada pula Permendag Nomor 92 Tahun 2020 tentang Perdagangan Antar Pulau.

"Jadi yang namanya distribusi, logistik dan pemerataan adalah bagian dari sebuah proses yang dilakukan saya pikir tidak hanya di Kementerian Perdagangan, tapi dari lintas K/L, pemerintah kabupaten provinsi, dan juga kotamadya, untuk sama-sama membuat ekosistem yang sehat, yang didasari oleh pembangunan infrastruktur," beber Jerry.

Baca juga: Nilai Transaksi "E-commerce" Diprediksi Capai Rp 530 Triliun pada 2022

Pelaku usaha di bidang logistik, Budi Handoko menambahkan, adanya sarana logistik yang memadai dapat membantu mengefisienkan biaya logistik nasional.

Sebab, kata dia, masalah paling besar di Indonesia terkait dengan pengiriman barang adalah ongkos kirim yang mahal akibat tidak adanya infrastruktur memadai.

"Pengembangan infrastruktur (perlu dilakukan) agar pelanggan di daerah lain bisa membeli barang dari daerah pusat atau daerah Jawa dengan harga yang lebih terjangkau," pungkas dia.