Pemerintah Tarik Utang Rp 973,6 Triliun Tahun Depan, Porsi Valas Capai 20 Persen

Kompas.com - 13/12/2021, 14:56 WIB
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah bakal menarik utang Rp 973,6 triliun untuk membiayai defisit fiskal pada tahun 2022. Nominal ini 5,2 persen lebih rendah dibanding outlook penarikan utang sepanjang 2021 yang sebesar Rp 1.026 triliun.

Sebagian besar pembiayaan utang dalam APBN tahun anggaran 2022 akan dipenuhi dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN).

Adapun dalam UU APBN 2022, pemerintah mematok defisit APBN sebesar Rp 868 triliun atau 4,85 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Defisit terjadi lantaran belanja pemerintah Rp 2.714,2 triliun lebih rendah dibanding pendapatan negara Rp 1.846,1 triliun.

"Pembiayaan melalui utang dan non utang. Melalui utang Rp 973,6 triliun, artinya bahwa selama tahun 2022 kita akan melakukan pembiayaan utang melalui SBN atau pelaksanaan pinjaman dengan target net Rp 973,6 triliun," kata Direktur Strategi dan Portofolio Pembiayaan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Riko Amir dalam konferensi pers, Senin (13/12/2021).

Baca juga: Airlangga: Transaksi E-Commerce Diproyeksi Naik Jadi Rp 395 Triliun di 2021

Riko menuturkan, sumber pembiayaan utang lebih banyak bersumber dari domestik dibanding valuta asing (valas), dengan persentase domestik mencapai 80-82 persen dan valas mencapai 18-20 persen.

Penawaran SBN bruto dilakukan melalui lelang maupun non lelang, dengan porsi Surat Utang Negara (SUN) 69-72 persen dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) alias sukuk negara sebesar 28-31 persen.

"SBN brutonya dapat melalui lelang dan non lelang. Lelang di pasar perdana, dan juga yang disebut non lelang adalah adanya SBN ritel, private placement, maupun pelaksanaan SKB III (antara pemerintah dengan Bank Indonesia)," beber Riko.

Riko berharap, rasio utang tahun depan lebih kecil dari perkiraan sebesar 43,2 persen dari PDB.

Sebab, pemerintah akan memaksimalkan penggunaan SAL maupun Silpa, serta menarik lebih banyak basis pajak dengan pengesahan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

"Proyeksi di 2022 masih 43,2 persen tapi kita harapkan lebih kecil. Jadi dalam tahun berjalan ada penerbitan SBN, artinya (penerbitan utang) bukan sporadis, tapi dalam satu rencana," jelas Riko.

Baca juga: OJK Resmi Bubarkan Dana Pensiun Chevron Pacific Indonesia

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.