Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sri Mulyani: Ada Perusahaan Tak Setor PPh, Jahat

Kompas.com - 18/12/2021, 15:40 WIB
Fika Nurul Ulya,
Akhdi Martin Pratama

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, masih ada perusahaan yang tidak menyetor pajak penghasilan (PPh) karyawannya.

Hal ini terjadi meski pemotongan pajak terus dilakukan kepada karyawan tersebut setiap bulan. Bendahara negara ini lantas menyebut perusahaan tersebut jahat lantaran negara tidak memperoleh pemasukan pajak yang seharusnya.

"Kadang-kadang perusahaan memotong PPh dari karyawannya namun tidak disetor, nah itu jahat itu. PPN juga kadang-kadang perusahaan motong PPN," kata Sri Mulyani dalam sosialisasi UU HPP, Jumat (18/12/2021).

Baca juga: Sri Mulyani Tidak Ingin Aset Negara Jadi Beban

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menyatakan, Kemenkeu tidak segan-segan melontarkan sanksi kepada perusahaan pengemplang pajak itu. Sanksinya administratif sebesar 75 persen untuk PPh dipotong namun tidak disetor.

Sementara untuk PPh kurang dibayar dikenakan sanksi bunga perbulan sebesar suku bunga acuan ditambah uplift factor 20 persen dengan kurun maksimal 24 bulan. Sanksi yang sama juga berlaku untuk PPh kurang dipotong.

"Kalau dia tidak membayar pajak sanksinya sama dengan berapa nilai uang yang hilang berdasarkan suku bunga berlaku. Kalau menunda pajak misal bayar tahun 2018 dan sembunyikan pajak, ketahuan tahun 2020 maka dia harus bayar kewajiban pajaknya plus beban bunga," ucap Sri Mulyani.

Wanita yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Ikatan Ahli Ekonomi Indonesia (IAEI) ini menuturkan, besaran sanksi itu diatur dalam UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang disahkan beberapa waktu lalu.

Baca juga: Sri Mulyani Tak Ingin APBN Jadi Sumber Masalah Usai Tangani Pandemi Covid-19

Kendati demikian, sanksi administratif lebih ringan dibanding UU PPh sebelumnya. Di beleid lama, sanksi untuk PPh dipotong namun tidak disetor adalah 100 persen, bukan 75 persen.

"Tapi sekarang sanksinya diturunkan dari 100 persen menjadi 75 persen. (PPh tidak disetor) itu jahat karena itu adalah haknya negara maka diberikan sanksi," pungkas Sri Mulyani.

Baca juga: Sri Mulyani Soal Tax Amnesty: Daripada Hidup Enggak Berkah, Mending Ikut Saja...

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

1 Lot Berapa Lembar Saham? Ini Perhitungan Mudahnya

1 Lot Berapa Lembar Saham? Ini Perhitungan Mudahnya

Spend Smart
Jumlah Bandara Internasional Dipangkas, InJourney Airports: Banyak yang Tidak Efisien

Jumlah Bandara Internasional Dipangkas, InJourney Airports: Banyak yang Tidak Efisien

Whats New
Usai Gempa Garut, Pertamina Pastikan SPBU hingga Pangkalan Elpiji di Jabar Aman

Usai Gempa Garut, Pertamina Pastikan SPBU hingga Pangkalan Elpiji di Jabar Aman

Whats New
Kemenkop-UKM Tegaskan Tidak Melarang Warung Madura Beroperasi 24 Jam

Kemenkop-UKM Tegaskan Tidak Melarang Warung Madura Beroperasi 24 Jam

Whats New
BTN Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan D3 dan S1, Simak Kualifikasinya

BTN Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan D3 dan S1, Simak Kualifikasinya

Work Smart
Ada Gempa Garut, Kereta Cepat Whoosh Tetap Beroperasi Normal

Ada Gempa Garut, Kereta Cepat Whoosh Tetap Beroperasi Normal

Whats New
Akhirnya, Bea Cukai Bebaskan Bea Masuk Alat Belajar SLB yang Tertahan Sejak 2022

Akhirnya, Bea Cukai Bebaskan Bea Masuk Alat Belajar SLB yang Tertahan Sejak 2022

Whats New
Sri Mulyani Minta Ditjen Bea Cukai Perbaiki Layanan Usai 3 Keluhan Terkait Pelayanan Viral di Medsos

Sri Mulyani Minta Ditjen Bea Cukai Perbaiki Layanan Usai 3 Keluhan Terkait Pelayanan Viral di Medsos

Whats New
Menuju Indonesia Emas 2045, Pelaku Usaha Butuh Solusi Manajemen SDM yang Terdigitalisasi

Menuju Indonesia Emas 2045, Pelaku Usaha Butuh Solusi Manajemen SDM yang Terdigitalisasi

Whats New
Jadi Sorotan, Ini 3 Keluhan Warganet soal Bea Cukai yang Viral Pekan Ini

Jadi Sorotan, Ini 3 Keluhan Warganet soal Bea Cukai yang Viral Pekan Ini

Whats New
Perhitungan Lengkap Versi Bea Cukai soal Tagihan Rp 31 Juta ke Pembeli Sepatu Seharga Rp 10 Juta

Perhitungan Lengkap Versi Bea Cukai soal Tagihan Rp 31 Juta ke Pembeli Sepatu Seharga Rp 10 Juta

Whats New
Berapa Gaji dan Tunjangan Pegawai Bea Cukai Kemenkeu?

Berapa Gaji dan Tunjangan Pegawai Bea Cukai Kemenkeu?

Work Smart
Dukung 'Green Building', Mitsubishi Electric Komitmen Tingkatkan TKDN Produknya

Dukung "Green Building", Mitsubishi Electric Komitmen Tingkatkan TKDN Produknya

Whats New
Kemenhub Cabut Status 17 Bandara Internasional, Ini Alasannya

Kemenhub Cabut Status 17 Bandara Internasional, Ini Alasannya

Whats New
Kinerja Pegawai Bea Cukai 'Dirujak' Netizen, Ini Respon Sri Mulyani

Kinerja Pegawai Bea Cukai "Dirujak" Netizen, Ini Respon Sri Mulyani

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com