Pengusaha AMDK Tolak Rencana Pelabelan Galon Polikarbonat

JAKARTA, KOMPAS.com - Rencana Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang mewajibkan pencantuman label ‘berpotensi mengandung Bisphenol A (BPA)’ pada kemasan galon polikarbonat (PC) menuai penolakan.

Para pengusaha air kemasan galon guna ulang secara tegas menolak pelabelan tersebut. Mereka menilai tidak ada alasan yang kuat dari BPOM dalam mengeluarkan peraturan itu.

Pembina Asosiasi Pengusaha Air Minum Dalam Kemasan (Aspadin) DPD Jawa Tengah Willy Bintoro Chandra menjelaskan, pemakaian air galon guna ulang ini sudah merata dan sudah digunakan sejak puluhan tahun lalu.

Baca juga: Kisah Sukses ACK Fried Chicken, Bermula dari Usaha Sederhana sampai Jadi Bisnis Ayam Crispy Ternama di Bali

“Kenapa baru sekarang ada rencana ingin melabeli kemasan itu dengan ‘berpotensi mengandung BPA’? Kami melihat ada sesuatu yang aneh dalam peraturan BPOM ini,” ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (22/12/2021).

Para pelaku usaha air minum galon guna ulang yang ada di Jawa Tengah menilai, BPOM telah bersikap diskriminatif, karena hanya membuat peraturan ini khusus untuk perusahaan air minum dalam kemasan (AMDK) guna ulang saja.

“Ada apa ini, kok hanya untuk galon guna ulang yang berbahan PC saja. Memangnya yang lain seperti galon sekali pakai berbahan PET dan yang lainnya tidak mengandung migrasi zat berbahaya,” tandasnya.

Baca juga: Anies Diprotes Pengusaha, Asosiasi Buruh Pasang Badan

“Lagi pula kemasan yang mengandung BPA juga kan bukan hanya galon guna ulang saja, tapi masih banyak yang lain,” tandasnya.

Dia melihat persoalan isu BPA ini hanyalah persaingan bisnis yang terjadi antara galon sekali pakai dan galon guna ulang.

Jadi, katanya, seharusnya BPOM tidak ikut campur dalam masalah ini, apalagi sampai memihak kepada salah satu produk saja yang akhirnya malah menambah terjadinya masalah.

“Dengan sikap BPOM seperti itu, orang awam saja pasti menduga-duga ada sesuatu di tubuh BPOM. Kalau saya ngomong, sudahlah BPOM tidak usah cari-cari masalah, karena kondisi ekonomi juga masih kayak begini,” ucapnya.

Baca juga: Tolak UMP Hasil Revisi Anies, Pengusaha Sebut demi Nyapres hingga Minta Mendagri Beri Sanksi