Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Diminta Tak Gegabah Hapus BBM Premium dan Pertalite

Kompas.com - 27/12/2021, 16:45 WIB
Akhdi Martin Pratama

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah berencana akan menghapus Premium dan Pertalite, dua produk bahan bakar minyak (BBM) yang dijual Pertamina.

Peneliti Institute of Development and Economics Finance (Indef) Abra Talattov, mewanti-wanti agar pemerintah tidak gegabah dan terburu-buru dalam mengambil keputusan ini.

Sebab, pemerintah harus juga memperhitungkan baik dan buruknya bagi kondisi ekonomi dan sosial masyarakat.

“Selain itu, masih adanya kenaikan di komoditas energi, ketika Premium dan Pertalite ini dihapus, apalagi dihapusnya tahun depan misalnya, pasti akan berdampak yang luar biasa besar bagi ekonomi dan sosial. Karena masyarakat diharuskan mengeluarkan tambahan biaya dan pengeluaran,” kata Abra kepada Kontan.co.id, Senin (27/12/2021).

Baca juga: Pemerintah Bakal Hapus Pertalite dan Premium, Ini Bocoran Tahapannya

Dari situ, kenaikan 2 BBM ini juga akan menimbulkan kenaikan-kenaikan harga, baik dari sisi transportasi dan juga bahan pokok. Artinya selain masyarakat harus kehilangan alternatif BBM murah, masyarakat juga akan berpotensi menghadapi harga BBM yang lebih tinggi lagi ditahun mendatang.

Menurutnya, ketika akan berencana menghentikan penjualan BBM jenis Premium dan Pertalite dari pasaran, pemerintah perlu memikirkan momen yang tepat.

Terlebih di 2022 mendatang sebaiknya pemerintah lebih memikirkan dan fokus pada pemulihan ekonomi, agar konsolidasi fiskalnya dapat tercapai, dan deficit APBN di 2023 bisa di bawah 3%.

“Jangan sampai target-target tadi buyar karena satu kebijakan yaitu menghilangkan 2 BBM tersebut, bahkan bisa jadi efek domino ke sektor lain,” jelas Abra.

Senada dengan Abra, Pengamat Ekonomi Energi Universitas Padjajaran Yayan Satyaki mengatakan, jika pemerintah ingin menghapus kedua BBM tersebut, maka pemerintah terlebih dahulu harus mempertimbangkan subsidi energi yang lebih efektif agar masyarakat bisa memperoleh manfaatnya.

“Misalnya dengan kartu miskin atau kartu sejenisnya, masyarakat mampu memperoleh subsidi langsung ketika membeli atau mengonsumsi energi,” tutur Yayan.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Rekomendasi untuk anda
28th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com