Pemerintah Dinilai Berikan Sinyal Bakal Hapus Premium

Kompas.com - 05/01/2022, 08:04 WIB

Menurutnya, pemberian kompensasi untuk sebagian Pertalite tidak begitu signifikan karena komponen pembentuk harga Pertamax jauh lebih tinggi biayanya ketimbang Premium. Asal tahu saja, Pertalite selama ini dibentuk dengan mencampurkan Pertalite dan Pertamax.

Baca juga: Luhut: Pejabat-pejabat yang Tidak Profesional Harus Diganti

Abra melanjutkan, satu hal yang patut jadi perhatian yakni jangan sampai pemberian subsidi sebagian untuk Pertalite ini menimbulkan kesan harga Pertalite harus lebih murah, pasalnya harga jual saat ini pun berada di bawah harga keekonomian.

Kondisi ini pun juga dinilai bakal menyulitkan Pertamina jika hendak melakukan penyesuaian harga Pertalite ke depannya.

Selain itu, Abra turut menyoroti hadirnya ketentuan Pasal 3 ayat 4 yang berbunyi Menteri dapat menetapkan perubahan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta wilayah penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan hasil rapat koordinasi yang dipimpin oleh menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian.

Ketentuan ini dinilai memungkinkan perubahan JBKP ke depannya tak lagi merujuk pada produk Premium melainkan bakal digantikan dengan Pertalite.

"Sepertinya memang ada intensi pemerintah untuk ke depan ini akan bisa jadi menghilangkan sama sekali Premium dan mau tidak mau kan harus ada jenis BBM yang ditetapkan atau dikategorikan sebagai JBKP," jelas Abra.

Baca juga: Premium dan Pertalite Dihapus? Ini Aturan Penyaluran dan Harga BBM Tahun 2022

Abra menilai, jika kemudian Premium dihapus dan Pertalite ditetapkan sebagai JBKP maka pemerintah perlu memberikan subsidi secara menyeluruh dan tidak sebagian seperti saat ini.

Adapun, solusi lainnya yakni dengan memberi ruang bagi Pertamina untuk dapat tetap melakukan penyesuaian harga Pertalite sesuai pergerakan komponen pembentuk harga.

Menurutnya, dalam upaya mendorong transisi energi pemerintah jangan sampai terburu-buru. Pemerintah dinilai perlu mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi, daya beli masyarakat dan keberlangsungan badan usaha.

Sementara itu, untuk tahun 2022 pemerintah menetapkan kuota JBKP yang adalah volume jenis bensin (Gasoline) RON minimum 88 sebesar 11,52 juta kl yang merupakan 50 persen volume jenis bensin (gasoline) RON 90. (Reporter: Filemon Agung | Editor: Yudho Winarto)

Baca juga: 5 Perbedaan Pertalite, Premium, dan Pertamax

Artikel ini telah tayang di Kontan.co.id dengan judul: Pertalite Disubsidi, Pemerintah Dianggap Beri Sinyal Hapus Premium

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Halaman:


Video Pilihan

Sumber
Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mau Tarik Tunai BCA di Indomaret Terdekat? Cek Syarat dan Biayanya

Mau Tarik Tunai BCA di Indomaret Terdekat? Cek Syarat dan Biayanya

Spend Smart
Menimbang Keberadaan Aplikasi MyPertamina

Menimbang Keberadaan Aplikasi MyPertamina

Whats New
7 Perusahaan Bakal Ikut Produksi Minyakita Rp 14.000 Per Liter

7 Perusahaan Bakal Ikut Produksi Minyakita Rp 14.000 Per Liter

Whats New
Tambah Kapasitas Produksi, Rohto Gelontorkan Dana 10 Juta Dollar AS untuk Perluasan Pabrik

Tambah Kapasitas Produksi, Rohto Gelontorkan Dana 10 Juta Dollar AS untuk Perluasan Pabrik

Rilis
Penyebab Nilai Tukar Rupiah Melemah hingga Tembus Rp 15.000 Per Dollar AS

Penyebab Nilai Tukar Rupiah Melemah hingga Tembus Rp 15.000 Per Dollar AS

Whats New
PGN dan PT Kilang Pertamina Internasional Kolaborasi Bangun Pipa Gas Senipah-Balikpapan

PGN dan PT Kilang Pertamina Internasional Kolaborasi Bangun Pipa Gas Senipah-Balikpapan

Whats New
Sri Mulyani: Ketahanan Pangan RI Aman, tapi Waspada Tekanan Inflasi Pangan

Sri Mulyani: Ketahanan Pangan RI Aman, tapi Waspada Tekanan Inflasi Pangan

Whats New
Vaksin Booster Jadi Syarat Masuk Mal, APPBI Dukung Asalkan Pandemi Cepat Berlalu

Vaksin Booster Jadi Syarat Masuk Mal, APPBI Dukung Asalkan Pandemi Cepat Berlalu

Whats New
IHSG Turun 1,1 Persen, Rupiah Kian Melemah Jadi Rp 15.026 Per Dollar AS

IHSG Turun 1,1 Persen, Rupiah Kian Melemah Jadi Rp 15.026 Per Dollar AS

Whats New
Kemendag Mulai Pasarkan 5.000 Liter Minyakita Rp 14.000 Per Liter Hari Ini

Kemendag Mulai Pasarkan 5.000 Liter Minyakita Rp 14.000 Per Liter Hari Ini

Whats New
Health Insurtech Rey Rilis Asuransi Berbasis Membership, Harga Mulai Rp 35.000 Per Bulan

Health Insurtech Rey Rilis Asuransi Berbasis Membership, Harga Mulai Rp 35.000 Per Bulan

Whats New
Mendag Zulhas: Minyakita Sudah Ada Izin Edarnya, Siapa Saja Bisa Beli

Mendag Zulhas: Minyakita Sudah Ada Izin Edarnya, Siapa Saja Bisa Beli

Whats New
Kemenaker Minta Pengawas Ketenagakerjaan Berbenah Diri dan Dukung Iklim Investasi

Kemenaker Minta Pengawas Ketenagakerjaan Berbenah Diri dan Dukung Iklim Investasi

Whats New
ITDC Optimis Pembangunan Tahap 1 Tana Mori Berjalan Sesuai Target

ITDC Optimis Pembangunan Tahap 1 Tana Mori Berjalan Sesuai Target

Rilis
Lelang 7 Seri SUN, Pemerintah Kantongi Rp 13,8 Triliun

Lelang 7 Seri SUN, Pemerintah Kantongi Rp 13,8 Triliun

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.