Naik Lagi, Utang Pemerintah Jokowi Kini Tembus Rp 6.713 Triliun

Kompas.com - 05/01/2022, 20:26 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Utang pemerintah di era Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali membengkak. Dikutip dari laman APBN KiTa Kementerian Keuangan terbaru atau per akhir November 2021, utang pemerintah sudah menembus Rp 6.713,24 triliun.

Utang tersebut bertambah cukup signifikan apabila dibandingkan posisi utang pemerintah pada penghujung Oktober 2021 yakni Rp 6.687,28 triliun. 

Artinya, dalam sebulan, utang negara sudah bertambah sebesar Rp 25,96 triliun. 

Dengan bertambahnya utang pemerintah, rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) juga mengalami kenaikan. Pada November 2021, rasio utang terhadap PDB adalah 39,84 persen, sementara sebulan sebelumnya yakni 39,69 persen. 

Baca juga: Wajah Baru Komisaris KAI: Kiai NU, Jenderal TNI, hingga Timses Jokowi

Utang pemerintah Indonesia paling besar dikontribusi dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) domestik yakni sebesar Rp 5.889,73 triliun yang terbagi dalam Surat Utang Negara (SUN) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).

Selain SBN domestik, pemerintah juga berutang melalui penerbitan SBN valas yakni sebesar Rp 1.274 triliun per November 2021. 

Utang pemerintah lainnya bersumber dari pinjaman yakni sebesar Rp 823,81 triliun meliputi pinjaman dalam negeri sebesar Rp 12,48 triliun dan pinjaman luar negeri sebesar Rp 811,03 triliun.

Apabila dirinci lagi, pinjaman luar negeri itu terdiri dari pinjaman bilateral Rp 302,59 triliun, pinjaman multilateral Rp 463,18 triliun, dan commercial banks Rp 41,26 triliun. 

Baca juga: Erick Thohir Angkat Eks Timses Jokowi dan Caleg PSI Jadi Komisaris KAI

Pembayaran bunga

Dilansir dari Kontan, pembayaran bunga utang pemerintah mencapai Rp 343,5 triliun di tahun lalu. Pembayaran bunga utang tersebut lebih rendah dari pagu dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2021 sebesar Rp 373,3 triliun.

Meski pembayaran bunga utang ini sebenarnya lebih rendah Rp 29,8 triliun dari pagu APBN 2021, namun jika dibandingkan dengan realisasi pembayaran bunga utang pemerintah di tahun 2020 yang sebesar Rp 314,1 triliun, ada kenaikan Rp 29,4 triliun.

Ekonom Bank Permata Josua Pardede mengatakan, secara nominal, diperkirakan pembayaran bunga utang di tahun 2022 masih akan mengalami peningkatan. Hal ini berkaitan dengan nilai utang yang masih meningkat, terutama dari tahun 2020 lalu.

"Namun, perlu diperhatikan bahwa sejalan dengan penurunan kebutuhan pembiayaan tiap tahunnya, maka laju dari pertumbuhan pembayaran bunga akan semakin terbatas tiap tahunnya," kata Josua kepada Kontan.co.id.

Baca juga: KSAD Dudung Jabat Komisaris BUMN Pindad

Menurutnya dengan adanya Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), Josua memperkirakan pendapatan pemerintah akan ikut meningkat, dan peningkatan tersebut juga akan menolong kebutuhan pembiayaan di tahun 2022.

Menurutnya, peningkatan pendapatan dari UU HPP dapat berasal dari kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) serta program pengungkapan sukarela, yang diharapkan dapat mendorong perluasan subjek pajak.

Lebih lanjut, menurutnya penurunan kebutuhan pembiayaan juga akan mendorong penurunan penerbitan surat utang, sehingga beban bunga akibat Surat Berharga Negara (SBN) yang diterbitkan juga cenderung menurun.

Tidak hanya itu, Josua bilang, dengan kebijakan kerjasama pemerintah dan Bank Indonesia melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) III, juga beban utang pemerintah di tahun 2022 juga diperkirakan berkurang.

Baca juga: Kala Stafsus Menteri BUMN Sebut Ahok Jangan Jadi Komisaris Rasa Direktur

"Namun, perlu diperhatikan bahwa beban utang dari SBN dari tahun sebelumnya masih akan berjalan sehingga kecil kemungkinannya bahwa beban utang pemerintah cenderung berkurang secara nominal di tahun 2022," imbuh Josua.

Senada, Ekonom Bank Mandiri Faisal Rachman mengatakan, sejalan dengan upaya konsolidasi fiskal, implementasi UU HPP dan akselerasi pemulihan ekonomi domestik membuat defisit fiskal ke depannya akan terus ditekan ke bawah 3 persen dari PDB.

"Sehingga pembiayaan utang dan bunganya ke depan akan cenderung turun. Skema burden sharing dengan BI juga akan berlanjut di tahun ini sehingga membantu pembiayaan, " tutur Yusuf.

Menurutnya tidak bisa dipungkiri akan ada risiko akan berasal dari yield SBN yang cenderung meningkat di tengah naiknya suku bunga acuan global.

Oleh karena itu efisiensi pembiayaan bunga utang dapat dilakukan melalui pendalaman pasar uang, percepatan pertumbuhan ekonomi melalui structural reform, dan infrastruktur.

Baca juga: Deretan Pensiunan Jenderal Polisi yang Jadi Komisaris BUMN

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Generasi Muda Diajak Jadi Pengusaha Berorientasi Ekspor dengan Manfaatkan LPEI

Generasi Muda Diajak Jadi Pengusaha Berorientasi Ekspor dengan Manfaatkan LPEI

Whats New
Pendapatan Melesat, PAM Mineral Bukukan Laba Bersih Rp 24,73 Miliar

Pendapatan Melesat, PAM Mineral Bukukan Laba Bersih Rp 24,73 Miliar

Whats New
Simak Syarat dan Biaya Nikah di KUA Terbaru 2022

Simak Syarat dan Biaya Nikah di KUA Terbaru 2022

Spend Smart
Besok Ada Pemeliharaan Ruas Tol Jagorawi, Kendaraan Berat Akan Dialihkan

Besok Ada Pemeliharaan Ruas Tol Jagorawi, Kendaraan Berat Akan Dialihkan

Whats New
Simak Cara Mendapatkan EFIN Online Tanpa ke Kantor Pajak

Simak Cara Mendapatkan EFIN Online Tanpa ke Kantor Pajak

Spend Smart
Lewat Situs Ini, Pengusaha Bisa Beli atau Sewa Alat Berat

Lewat Situs Ini, Pengusaha Bisa Beli atau Sewa Alat Berat

Whats New
Perbaikan UU Cipta Kerja Ditargetkan Rampung Tahun Ini

Perbaikan UU Cipta Kerja Ditargetkan Rampung Tahun Ini

Whats New
Gugatan Global Medcom ke BNI Dalam Sidang Lanjutan, Kuasa Hukum: Upaya Hukum Masih Ditempuh

Gugatan Global Medcom ke BNI Dalam Sidang Lanjutan, Kuasa Hukum: Upaya Hukum Masih Ditempuh

Whats New
KCIC Bangun Overpass Antelope, Ruas Tol Japek Diberlakukan Buka Tutup Jalur Mulai Hari Ini

KCIC Bangun Overpass Antelope, Ruas Tol Japek Diberlakukan Buka Tutup Jalur Mulai Hari Ini

Whats New
Tarif Listrik Naik, PLN Pastikan Subsidi Tepat Sasaran

Tarif Listrik Naik, PLN Pastikan Subsidi Tepat Sasaran

Whats New
Buka 2nd TIIWG G20, Bahlil Fokus Bahas Perdagangan, Investasi dan Kesehatan

Buka 2nd TIIWG G20, Bahlil Fokus Bahas Perdagangan, Investasi dan Kesehatan

Whats New
Sri Mulyani: Jika Inflasi Tinggi, Masyarakat Semakin Sulit Beli Rumah

Sri Mulyani: Jika Inflasi Tinggi, Masyarakat Semakin Sulit Beli Rumah

Whats New
Tak Lunasi Utang ke LV Logistik, Aset BUMN Konstruksi PT Indah Karya Disita PN Bandung

Tak Lunasi Utang ke LV Logistik, Aset BUMN Konstruksi PT Indah Karya Disita PN Bandung

Whats New
Viral, Video Jendela KRL Dilempar Batu hingga Pecah Berserakan, Ini Penjelasan KCI

Viral, Video Jendela KRL Dilempar Batu hingga Pecah Berserakan, Ini Penjelasan KCI

Whats New
Isu 'Business Judgment Rule' dan 'Talent Mobility' di PP Nomor 23 Tahun 2022

Isu "Business Judgment Rule" dan "Talent Mobility" di PP Nomor 23 Tahun 2022

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.