Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kala Stafsus Menteri BUMN Sebut Ahok Jangan Jadi Komisaris Rasa Direktur

Kompas.com - 29/11/2021, 15:48 WIB
Yohana Artha Uly,
Yoga Sukmana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pernyataan Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok tentang banyaknya kontrak yang dimiliki BUMN, tapi justru menguntungkan pihak lain, termasuk Pertamina, mendapat respons dari Staf Khusus (Stafsus) Menteri BUMN Arya Sinulingga.

Menurutnya, kritik Ahok terhadap BUMN pada dasarnya sudah lama disampaikan oleh Menteri BUMN Erick Thohir. Artinya, hal-hal tersebut sudah menjadi perhatian Kementerian BUMN di bawah kepemimpinan Erick.

"Apa yang diomongkan Pak Ahok sudah lama diomongkan Pak Erick, mulai dari urusan bahwa jangan sampai proyek-proyek itu jadi bancakan korupsi, dan juga kalau ada kerja sama BUMN itu harus win-win solution, tidak boleh ada yang dirugikan. itu semua sudah dibicarakan jauh-jauh hari," ujar Arya kepada wartawan, dikutip pada Senin (29/11/2021).

Baca juga: Hadapi Varian Omicron, Sri Mulyani: RI Punya Bekal Kuat

Ia mengatakan, sebagai upaya menyelesaikan permasalahan yang ada, saat ini Kementerian BUMN memiliki lima transformasi yang sudah seharusnya diketahui oleh pihak-pihak yang bekerja di perusahaan pelat merah, tak terkecuali Ahok.

Arya menilai prinsip-prinsip tranformasi itu harus diterapkan Ahok di Pertamina, sehingga terjadi perbaikan di perusahaan energi milik negara tersebut.

"Sebagai Komut (Komisaris Utama Pertamina), beliau seharusnya membicarakan itu juga ke sesama dewan komisaris. Jangan sampai Pak Ahok di Pertamina jadi komisaris rasa direksi, Komut rasa Dirut (direktur utama), itu jangan. Harus tahu batasan-batasannya," kata dia.

Menurut Arya, Kementerian BUMN saat ini telah melakukan sejumlah langkah dalam mendorong penegakan hukum kepada pejabat-pejabat yang bermasalah di perusahaan-perusahaan milik negara. Salah satunya ada direksi dari PT Asabri (Persero).

Baca juga: Jejak Kemesraan Erick Thohir dengan Banser

Arya berharap, Ahok bisa semakin banyak belajar dengan hal-hal yang sedang dilakukan Kementerian BUMN dan melihat pekembangannya. Menurutnya, ia tak ingin Ahok sebagai salah satu komisaris utama di perusahaan pelat merah "ketinggalan kereta".

"Berharap ke depan Pak Ahok semakin banyak belajar dari apa yang sedang dilakukan BUMN. Jangan sampai Pak Ahok 'ketinggalan kereta', masak Pak Ahok sebagai Komut ketinggalan kereta," kata Arya.

Sebelumnya, melalui video di channel YouTube Panggil Saya BTP yang diunggah pada 19 November 2021, Ahok mengatakan, banyak kontrak-kontrak BUMN yang bermasalah, termasuk Pertamina. Kontrak-kontrak itu bahkan malah jadi penguntungkan pihak lain.

"Banyak kontrak-kontrak di BUMN yang sangat merugikan BUMN, termasuk Pertamina. Itu yang saya marah, ini lagi kita koreksi. Kenapa kontrak-kontraknya menguntungkan pihak lain?," ungkapnya seperti dikutip dalam video tersebut, Senin (29/11/2021).

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menilai, permasalahan yang terjadi BUMN itu berpotensi dilindungi oleh oknum-oknum yang ada di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Alhasil, seringkali tidak menjadi temuan yang mengarah pada korupsi.

"Itu mens rea-nya (niat jahatnya) ada, tapi mungkin anda terlindungi oknum BPK. Jadi tidak ada kerugian, atau dikatakan cuma salah bayar atau kelebihan bayar. Kalau saya, pasti anda saya proses. Saya ini sudah kenyang sama oknum BPK," kata Ahok.

Pada video itu, Ahok menekankan bahwa para pejabat eksekutif di BUMN harus memiliki kemampuan dan keberanian dalam memutuskan sebuah proyek bisnis. Bila tidak mengerti akan proyek tersebut, maka bisa menggunakan jasa konsultan.

Namun, dalam proses menggarap proyek itu, pejabat BUMN harus memilih konsultan yang benar-benar profesional dan memiliki mitigasi yang jelas jika terjadi kerugian atau kegagalan proyek akibat kondisi yang di luar kontrol. Ahok bilang, hal itu untuk mengetahui niat dari para pejabat tersebut.

"Kita bisa lihat mens rea, kalau dia mau mengatur oknum konsultan, misalnya maunya pakai konsultan ini, hanya maunya konsultan ini, selalu dia. Spesialis BUMN yang mahal-mahal punya. Itu anda harus curiga, harusnya cut, enggak boleh," kata dia.

Baca juga: Stafsus Erick Thohir Sindir Ahok: Komut Merasa Dirut Itu Jangan, Harus Tahu Batasan

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ketentuan Cuti Melahirkan ASN akan Diperbarui, Termasuk bagi ASN Pria

Ketentuan Cuti Melahirkan ASN akan Diperbarui, Termasuk bagi ASN Pria

Whats New
THR Lebaran 2024: Cara Menghitung, Kriteria Penerima, hingga Sanksi

THR Lebaran 2024: Cara Menghitung, Kriteria Penerima, hingga Sanksi

Work Smart
Memburu Penerimaan Negara Tanpa Menaikkan PPN

Memburu Penerimaan Negara Tanpa Menaikkan PPN

Whats New
Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian 19 Maret 2024

Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian 19 Maret 2024

Spend Smart
Info Pangan 19 Maret 2024: Beras Masih Mahal, Harga Telur Naik Tembus Rp 34.000

Info Pangan 19 Maret 2024: Beras Masih Mahal, Harga Telur Naik Tembus Rp 34.000

Whats New
Investor Menanti Kebijakan Suku Bunga The Fed, Harga Emas Dunia Naik

Investor Menanti Kebijakan Suku Bunga The Fed, Harga Emas Dunia Naik

Whats New
IHSG Bakal Bangkit? Simak Analisis dan Rekomendasi Sahamnya

IHSG Bakal Bangkit? Simak Analisis dan Rekomendasi Sahamnya

Whats New
Mendagri Minta Pemda Salurkan THR dan Gaji Ke-13 Tepat Waktu

Mendagri Minta Pemda Salurkan THR dan Gaji Ke-13 Tepat Waktu

Whats New
Menanti Kebijakan The Fed, Wall Street Hijau

Menanti Kebijakan The Fed, Wall Street Hijau

Whats New
Percepat Revisi PP 96/2021, Indonesia Incar Kempit 61 Persen Saham Freeport

Percepat Revisi PP 96/2021, Indonesia Incar Kempit 61 Persen Saham Freeport

Whats New
Manajemen: BCA Mobile dan myBCA Akan Berjalan Bersamaan dalam Jangka Waktu Panjang

Manajemen: BCA Mobile dan myBCA Akan Berjalan Bersamaan dalam Jangka Waktu Panjang

Whats New
Perbedaan Inflasi dan Deflasi serta Untung Ruginya bagi Ekonomi

Perbedaan Inflasi dan Deflasi serta Untung Ruginya bagi Ekonomi

Whats New
Ini 4 Perusahaan Terindikasi 'Fraud' Rp 2,5 Triliun yang Diungkap oleh Sri Mulyani

Ini 4 Perusahaan Terindikasi "Fraud" Rp 2,5 Triliun yang Diungkap oleh Sri Mulyani

Whats New
[POPULER MONEY] Polemik Kenaikan PPN 12 Persen | Sri Mulyani Laporkan Dugaan 'Fraud' 4 Debitor LPEI

[POPULER MONEY] Polemik Kenaikan PPN 12 Persen | Sri Mulyani Laporkan Dugaan "Fraud" 4 Debitor LPEI

Whats New
Bos Bulog: Harga Beras Akan Sulit Kembali ke Titik Semula Seperti Setahun Lalu...

Bos Bulog: Harga Beras Akan Sulit Kembali ke Titik Semula Seperti Setahun Lalu...

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com