Pemerintah Janji Penarikan Utang Tahun 2022 Lebih Rendah dari Target APBN

Kompas.com - 12/01/2022, 18:38 WIB
Kepala Kebijakan Fiskal Kemenkeu Febrio Kacaribu. KOMPAS.com/AKHDI MARTIN PRATAMAKepala Kebijakan Fiskal Kemenkeu Febrio Kacaribu.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Febrio Kacaribu mengungkapkan, tren penarikan utang di tahun 2022 akan mengecil, lebih rendah dari target APBN 2022. Rendahnya penarikan utang ini melanjutkan tren penurunan di tahun 2021.

Pada tahun 2021, pembiayaan utang neto berkurang Rp 310 triliun dari target APBN 2021, seiring menurunnya defisit APBN. Defisit APBN sepanjang 2021 lebih rendah Rp 222,7 triliun dari target APBN Rp 1.006,4 triliun.

"Di 2021 kebutuhan pembiayaan kita berkurang signifikan sekitar Rp 200 triliun, sehingga bunga utang di 2021 sudah turun dibanding dengan APBN, jadi lebih rendah berapa puluh triliun. Masuk ke 2022 pun, tren akan berlanjut, bahkan dengan tren membaik ini ada peluang," kata Febrio dalam Taklimat Media, Rabu (12/1/2022).

Baca juga: Daftar Negara dengan Utang Luar Negeri Tertinggi 2020, China Paling Besar, Bagaimana Indonesia?

Febrio menuturkan, penarikan utang sepanjang 2022 bisa lebih rendah karena pengelolaan utang yang prudent oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Di sisi lain, Bank Indonesia (BI) bersama pemerintah sepakat berbagi beban (burden sharing) yang berdampak pada penurunan biaya bunga utang yang dibayar pemerintah.

Febrio menilai, kesepakatan lantas membuat rasio kenaikan utang cukup statis (flat), setelah meningkat dari 29 persen menjadi 39-41 persen pada tahun 2020.

"Jadi jangan khawatir, tahun 2022 utangnya juga akan terkendali. Kita tahu kenaikan utang untuk 2020 jelas countercyclical, tapi kemudian 2022 mulai flat, hampir tidak naik lagi. Di situ akan kita lihat peluang untuk lakukan konsolidasi fiskalnya dengan lebih kredibel," tutur Febrio.

Febrio berujar, turunnya penarikan utang di tahun 2022 juga terjadi karena disahkannya UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang mengakomodir kenaikan tarif PPN dan program tax amnesty jilid II. Aturan tersebut memicu peningkatan penerimaan negara.

Apalagi saat APBN 2022 disetujui bulan September-Oktober 2021, pembiayaan utang yang tertera dalam APBN belum memperhitungkan UU HPP.

"Sekarang kita ada UU HPP. Kita lihat di 2021 penerimaan meningkat cukup tajam. Dengan baseline itu, pertumbuhan di 2022 tinggal ikut. Jadi kita tentu dibandingkan dengan APBN 2022, penerimaan tampaknya akan lebih kuat, sehingga akan kurangi kebutuhan pembiayaan," beber dia.

Namun Febrio tak memungkiri, risiko global masih membayangi, mulai dari normalisasi kebijakan (tapering off) The Fed hingga inflasi dunia. Kendati demikian, pihaknya mengaku akan terus memantau kondisi tersebut dan mengantisipasi risiko yang terjadi.

"Kita siap antisipasi risiko itu. Sekarang dengan tren yang kita dapat kemungkinan besar (defisit) akan lebih rendah (dari APBN) dan begitu juga dengan kebutuhan pembiayaan utangnya," tandas Febrio.

Baca juga: Utang Pemerintah Tembus Rp 6.713 Triliun, Sri Mulyani: Kita Bisa Bayar

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

East Ventures Dorong Ekonomi Inklusif melalui Investasi Berkelanjutan

East Ventures Dorong Ekonomi Inklusif melalui Investasi Berkelanjutan

Rilis
Cara Daftar Mobile Banking Bank Papua di ATM dan HP

Cara Daftar Mobile Banking Bank Papua di ATM dan HP

Spend Smart
Kemenkop UKM Dorong Koperasi Miliki Pabrik Minyak Goreng

Kemenkop UKM Dorong Koperasi Miliki Pabrik Minyak Goreng

Rilis
Libur Panjang Waisak, AP I Layani 651.474 Penumpang

Libur Panjang Waisak, AP I Layani 651.474 Penumpang

Whats New
BPJS Kesehatan: Negara Bertanggung Jawab Kembangkan Sistem Jaminan Sosial

BPJS Kesehatan: Negara Bertanggung Jawab Kembangkan Sistem Jaminan Sosial

Whats New
Soal Penangkapan Lin Che Wei, Kemenko Perekonomian: Sudah Tidak Menjabat Anggota Tim Asistensi Sejak Maret 2022

Soal Penangkapan Lin Che Wei, Kemenko Perekonomian: Sudah Tidak Menjabat Anggota Tim Asistensi Sejak Maret 2022

Whats New
Foto Erick Thohir 'Mejeng' di ATM Bank BUMN, Ini Kata Komisi VI DPR

Foto Erick Thohir "Mejeng" di ATM Bank BUMN, Ini Kata Komisi VI DPR

Whats New
IHSG Menguat Pada Penutupan Sesi I Perdagangan, Rupiah Melemah

IHSG Menguat Pada Penutupan Sesi I Perdagangan, Rupiah Melemah

Whats New
Bundamedik Catat Pendapatan Rp 1,7 Triliun pada 2021

Bundamedik Catat Pendapatan Rp 1,7 Triliun pada 2021

Rilis
OJK Terbitkan Peraturan Baru tentang Perlindungan Konsumen

OJK Terbitkan Peraturan Baru tentang Perlindungan Konsumen

Whats New
Quantitative Easing, Taper Tantrum dan Ekonomi Indonesia

Quantitative Easing, Taper Tantrum dan Ekonomi Indonesia

Whats New
Pembangunan Capai 98 Persen, Pasar Sibolga Nauli Ditargetkan Beroperasi Juni 2022

Pembangunan Capai 98 Persen, Pasar Sibolga Nauli Ditargetkan Beroperasi Juni 2022

Whats New
Serikat Pekerja Laporkan Dunkin' Donuts ke Menaker karena Tak Bayar THR dan Upah Pekerja yang Dirumahkan

Serikat Pekerja Laporkan Dunkin' Donuts ke Menaker karena Tak Bayar THR dan Upah Pekerja yang Dirumahkan

Whats New
BEI Sebut Tidak Ada Penundaan IPO di Tengah Kondisi Pasar yang Bergejolak

BEI Sebut Tidak Ada Penundaan IPO di Tengah Kondisi Pasar yang Bergejolak

Whats New
Daftar Lengkap Harga Minyak Goreng di Indomaret & Alfamart, 3 Minggu Usai Jokowi Larang Ekspor CPO

Daftar Lengkap Harga Minyak Goreng di Indomaret & Alfamart, 3 Minggu Usai Jokowi Larang Ekspor CPO

Spend Smart
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.