Mendag Lutfi: Indonesia Kebanjiran Investasi Energi Hijau, Bisa Tingkatkan PDB 3 Kali Lipat

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengatakan, Indonesia bisa kebanjiran investasi dengan adanya agenda transformasi ekonomi dan energi hijau dari energi fosil secara global, sebagai langkah mengatasi perubahan iklim.

Investasi yang didominasi oleh sektor swasta baik berupa Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang menjadi salah satu struktur PDB mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Lutfi mengungkapkan, PDB RI yang rata-rata berada pada kisaran 5 persen per tahun bisa meningkat 3 kali lipat dengan adanya investasi di sektor energi terbarukan.

Baca juga: Janji Mendag dan Realita Susahnya Mencari Minyak Goreng Murah

"Kalau bicara masalah energi baru, bukan sesuatu yang mudah. Tapi sebenarnya ini peluang untuk bisa kita kerjakan. Ini kesempatan untuk Indonesia mencapai GDP per kapita tiga kali lipat (lebih besar) dalam waktu yang singkat," kata Mendag Lutfi dalam Inagurasi Kelompok Kerja Perdagangan, Investasi, dan Industri G20, Selasa (8/2/2022).

Lutfi tak memungkiri, investasi menjadi salah satu penyumbang PDB terbesar, jauh di atas konsumsi pemerintah yang hanya berkisar 8-9 persen. Bersama konsumsi masyarakat, kedua komponen ini menyumbang hampir 82 persen dalam kegiatan ekonomi.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) pada tahun 2021 memiliki share terhadap PDB mencapai 31,01 persen, menjadi kedua terbesar setelah konsumsi masyarakat yang berkontribusi 52,91 persen.

Baca juga: Stok Minyak Goreng Murah Kosong di Peritel Modern, Begini Kata Mendag

Komponen selanjutnya adalah ekspor barang dan jasa dengan share 23,70 persen. Selama tahun 2021, ekspor meningkat signifikan sebesar 29,83 persen (yoy). Lalu keempat baru konsumsi pemerintah dengan share 11,82 persen.

"Artinya (sektor) swasta ini menjadi sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi kita. Karena teknologi berpindah dan mengharuskan supaya hijau, kita kebanjiran investasi, kebanjiran nilai tambah," ucap Mendag Lutfi.

Lutfi memperkirakan, nilai investasi dari nikel ore selama 3-4 tahun terakhir saja mencapai 20 miliar dollar AS. Belum lagi dari hasil tambang lain seperti tembaga yang dibutuhkan untuk pengembangan mobil listrik.

Pemerintah memastikan, pemrosesan bahan tambang itu dikerjasamakan melalui investasi sehingga tak lagi mengekspor bahan mentah. Ekspor barang setengah jadi atau barang jadi ini kemudian mampu menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak.

"Ketika terjadi investasi, maka hilirisasi dari industri, penciptaan lapangan kerja, tercipta. Ini penting. Tahun 2021 Kemendag mencatatkan, hasil investasi untuk hilirisasi pertambangan sektor nikel dan industri otomotif, itu 4 dari top 5 ekspor berasal dari industri pengolahan," beber Mendag Lutfi.

Sependapat, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Bahlil Lahadalia menambahkan, investasi menjadi tumpuan penting dalam peningkatan PDB Indonesia. Investasi yang menjadi komponen terbesar kedua bisa menggerakkan konsumsi karena menciptakan lapangan kerja dan membentuk kepastian pendapatan.

Asal tahu saja, pembentukan lapangan kerja lebih banyak dikontribusi oleh sektor swasta. Bahlil bilang, penciptaan lapangan kerja di ranah pemerintah seperti PNS, pegawai BUMN, hingga anggota TNI/Polri hanya menyerap 1 juta tenaga kerja per 10 tahun.

"(Share) konsumsi (terhadap PDB) 57 persen, investasi 31-30 persen. Kalau konsumsi 57 persen, kita bicara tentang daya beli. Dan daya beli terjadi kalau ada kepastian pendapatan. Kepastian pendapatan bisa terwujud kalau ada lapangan pekerjaan, dan enggak mungkin disiapkan semuanya oleh pemerintah," jelas Bahlil.

Untuk mengakselerasi hal tersebut, pihaknya mengaku tengah menyusun rencana kolaborasi antara PMA dengan PMDN. Kolaborasi dibuat agar menguntungkan kedua belah pihak, tak hanya menguntungkan pemilik teknologi saja.

Baca juga: Investasi Manufaktur Tembus Rp 325,4 Triliun, Menperin: Sinyal Penting bagi Ekonomi Indonesia

"Harus kita akui teknologi kita belum bagus, dan teknologi dari luar negeri paling banyak. Tapi kita enggak boleh merelakan kekayaan dalam negeri kepada orang yang menguasai teknologi tanpa ada hitung-hitungan ekonomi kolaboratif yang baik," tandas Bahlil.