Peserta JKP Tak Perlu Bayar Iuran Tambahan BPJS Ketenagakerjaan

Kompas.com - 21/02/2022, 16:22 WIB
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah memastikan, peserta Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) tidak perlu membayar iuran tambahan lagi.

Pps Deputi Direktur Bidang Hubungan Masyarakat dan Antar Lembaga BPJS Ketenagakerjaan, Dian Agung Senoaji mengatakan, sumber iuran JKP berasal dari rekomposisi dan subsidi iuran dari pemerintah.

"Sumber pendanaan JKP berasal dari rekomposisi dari iuran Jaminan program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKm), dan subsidi iuran dari pemerintah," kata Dian kepada Kompas.com, Senin (21/2/2022).

Baca juga: Sudah Jadi Peserta JKP, Begini Cara Klaim Manfaatnya

Adapun saat ini, BPJS Ketenagakerjaan sudah mengirim email kepada pekerja yang terdaftar sebagai peserta JKP. Klaim efeknya berlaku sejak 1 Februari 2022 bagi peserta yang sudah memenuhi kriteria klaim.

Sebagai program pelengkap yang ada di BPJS Ketenagakerjaan, ada manfaat uang tunai yang diterima pekerja asal penerima upah rutin membayarkan iuran minimal 12 bulan berturut-turut.

"Klaim JKP sudah bisa diajukan per 1 Februari 2022, selama memiliki masa iur paling sedikit 12 bulan dalam 24 bulan terakhir sebelum terjadi PHK, dimana 6 bulan dari 12 bulan masa iur tersebut dibayar berturut-turut," ucap Dian.

Baca juga: Cara Klaim JKP Jika Kena PHK dan Hitungan Besaran Dana yang Didapat

Iuran JKP tak dibebankan ke pekerja, tapi dibayar pemerintah tiap bulan

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto juga menyatakan, iuran program JKP tidak dibebankan kepada pekerja, namun dibayar pemerintah setiap bulan.

Pemerintah telah mengeluarkan dana sebesar Rp 6 triliun untuk program JKP.

"Sekali lagi, (JKP) tidak mengurangi manfaat jaminan sosial yang ada. Besaran iuran 0,46 persen dari upah berasal dari pemerintah pusat," ucap Airlangga beberapa waktu lalu.

Baca juga: Airlangga: Buruh Kena PHK Dapat Uang Lebih Banyak Pakai JKP Ketimbang JHT

 

Itung-itungan pekerja kena PHK jika memanfaatkan JKP

Berdasarkan hitung-hitungan pemerintah, uang tunai yang diterima peserta ter-PHK lebih besar jika memanfaatkan JKP ketimbang JHT.

Dengan memanfaatkan JKP, buruh mendapat uang tunai sebesar Rp 10,5 juta. Besarannya dihitung dengan formulasi 45 persen × upah × 3 bulan pertama dan 25 persen × upah × 3 bulan terakhir.

Namun upah yang digunakan adalah upah terakhir yang dilaporkan, dengan batas upah Rp 5 juta. Artinya jika upahmu mencapai Rp 5 juta/bulan, maka manfaat yang kamu terima sebesar Rp 10,5 juta.

Sedangkan dengan mekanisme lama, pekerja yang terkena PHK hanya mendapat uang tunai sebesar Rp 7,19 juta.

"Dengan mekanisme yang lama, dengan JHT dapat iurannya adalah 5,7 persen (dari gaji) Rp 5 juta, yaitu Rp 285.000 dikali 24 bulan yaitu Rp 6,84 juta. Dan tambahan 5 persen, lalu pengembangan 2 tahun Rp 350.000 sehingga mendapatkan Rp 7,190.000. Secara efektif regulasi ini memberikan Rp 10,5 juta dibanding Rp 7,1 juta," tandas Airlangga.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

APBN Surplus, Sri Mulyani Singgung Dampaknya ke Utang Pemerintah

APBN Surplus, Sri Mulyani Singgung Dampaknya ke Utang Pemerintah

Whats New
Negara Kantongi Rp 61 Triliun dari WNI yang 'Sembunyikan' Hartanya di Luar Negeri

Negara Kantongi Rp 61 Triliun dari WNI yang "Sembunyikan" Hartanya di Luar Negeri

Whats New
Sri Mulyani Siap Cairkan Duit APBN Rp 7,5 Triliun ke Garuda yang Lagi Dilanda Utang

Sri Mulyani Siap Cairkan Duit APBN Rp 7,5 Triliun ke Garuda yang Lagi Dilanda Utang

Whats New
6 Cara Cek Tagihan Listrik PLN lewat HP dengan Mudah

6 Cara Cek Tagihan Listrik PLN lewat HP dengan Mudah

Whats New
Peserta Tax Amnesty Jilid II Paling Banyak 'Sembunyikan' Hartanya di Singapura

Peserta Tax Amnesty Jilid II Paling Banyak "Sembunyikan" Hartanya di Singapura

Whats New
Pertamina Terima Kompensasi Rp 64 Triliun dari Negara

Pertamina Terima Kompensasi Rp 64 Triliun dari Negara

Whats New
Survei CPI: Perbankan Lebih Banyak Alokasikan Dana ke UMKM daripada ke Sektor Hijau

Survei CPI: Perbankan Lebih Banyak Alokasikan Dana ke UMKM daripada ke Sektor Hijau

Rilis
Diterpa Isu Bakal Tutup, SehatQ Buka Suara

Diterpa Isu Bakal Tutup, SehatQ Buka Suara

Whats New
Uji Coba Beli Pertalite Pakai MyPertamina Dimulai, Ini Solusi Bagi yang Tidak Punya HP

Uji Coba Beli Pertalite Pakai MyPertamina Dimulai, Ini Solusi Bagi yang Tidak Punya HP

Whats New
Menaker: Sebagian Hidup Menpan-RB Tjahjo Kumolo Didedikasikan untuk Negara

Menaker: Sebagian Hidup Menpan-RB Tjahjo Kumolo Didedikasikan untuk Negara

Whats New
Tolak Beli Minyak Goreng Pakai PeduliLindungi, Buruh: Itu Melanggar Hak Asasi Manusia

Tolak Beli Minyak Goreng Pakai PeduliLindungi, Buruh: Itu Melanggar Hak Asasi Manusia

Whats New
Aplikasi dan Web MyPertamina Sempat Eror, Ini Kata Pertamina

Aplikasi dan Web MyPertamina Sempat Eror, Ini Kata Pertamina

Whats New
Sri Mulyani: Tjahjo Kumolo Rekan Sejawat yang Kompak dan Dapat Diandalkan...

Sri Mulyani: Tjahjo Kumolo Rekan Sejawat yang Kompak dan Dapat Diandalkan...

Whats New
Tarif Listrik Naik per 1 Juli 2022, Ini Cara Turun Daya Listrik PLN

Tarif Listrik Naik per 1 Juli 2022, Ini Cara Turun Daya Listrik PLN

Whats New
Sosok Tjahjo Kumolo di Mata Buruh: Memotivasi dan Peduli

Sosok Tjahjo Kumolo di Mata Buruh: Memotivasi dan Peduli

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.