Soal Pengadaan Logistik Pemilu, KPU Minta Saran ke LKPP

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menemui Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk membahas tentang persiapan pengadaan logistik Pemilu 2024. KPU ingin kualitas logistik Pemilu 2024 berjalan dengan baik.

Dalam pertemuan ini ditekankan, perlunya saran dari LKKP berkaitan dengan persiapan pengadaan logistik apabila pelaksanaan masa kampanye dipadatkan menjadi 90 atau 120 hari.

“Masa pengadaan yang singkat apabila diputuskan masa kampanye menjadi 90 hari tentu menjadi catatan kita. Untuk itu kita perlu regulasi-regulasi yang tepat untuk mengantisipasi kondisi tersebut," kata Ketua KPU Ilham Saputra saat melakukan audiensi ke LKPP, Selasa (8/3/2022).

Baca juga: Instansi Pemerintah Rawan Korupsi, Begini Langkah Menpan RB

Ia mengatakan, salah satu upaya yang dilakukan untuk meminimalisir risiko adalah dengan kembali menerapkan katalog sektoral untuk item-item kebutuhan pemilu seperti kotak suara, tinta, bilik suara, segel, sampul, kabel ties pengaman kotak suara dan buku panduan bagi petugas pemilu.

Katalog elektronik dipandang menguntungkan karena dapat menghemat anggaran negara, meminimalisir risiko korupsi, menghindari gagal tender dan membantu SDM KPU di daerah yang masih banyak yang belum bersertifikat pengadaan.

“KPU belum memiliki pengalaman untuk mengelola katalog elektronik sesuai kebijakan yang baru. Dan dengan waktu pengadaan logistik yang jauh lebih pendek maka perlu dukungan probity advice untuk mendampingi seluruh proses pengadaan agar berjalan sesuai target dan aturan yang berlaku.” Kata Ilham.

Kepala LKPP Abdullah Azwar Anas mengatakan, pelaksanaan katalog sektoral untuk Pemilu 2024 sejalan dengan target quick wins LKPP untuk mengakselerasi pemanfaatan katalog elektronik, baik nasional, sektoral dan lokal.

Kata Anas, LKPP telah melakukan pendampingan pengadaan logistik Pemilu dan Pilkada sejak 2009. Sebagai salah satu partner KPU, LKPP turut mendampingi dalam proses pengadaan logistik Pemilu 2019, seperti bilik suara, kotak suara, kertas suara, tinta pemilu, segel, hologram, dan buku panduan.

Baca juga: Darwin Cyril Noerhadi Masuk Calon Bos OJK, Ini Profilnya

Proses pengadaan logistik tersebut dilaksanakan melalui e-Katalog Nasional yang dikembangkan oleh LKPP.

Berdasarkan data KPU, efisiensi atau penghematan anggaran yang diperoleh mencapai lebih dari 50 persen pada proses pengadaan tahun anggaran (TA) 2018. Nilai kontrak sekitar Rp 470 miliar dari total HPS lebih dari Rp 950 miliar.

Sedangkan proses pengadaan TA 2019 menghasilkan efisiensi lebih kurang 31 persen atau senilai lebih dari Rp 355 miliar.

Saat ini LKPP sedang melakukan terobosan baru dengan membuat Toko Daring untuk memperluas peluang bagi UMKM memasarkan produknya.

"Kita targetkan 40 persen anggaran APBN/APBD diperuntukan untuk UMKM. Kita terus akan mendorong seluruh instansi untuk melakukan spending. Selain itu kita juga dorong UMKM untuk masuk ke dalam sistem kita. Kita buka ruang seluas-luasnya," kata Anas.

Ia melanjutkan, LKPP juga membuka klinik konsultasi pengadaan setiap Rabu dan Kamis untuk menampung pertanyaan dari stakeholder.

Klinik konsultasi tersebut dilakukan melalui zoom meeting dengan menghadirkan narasumber terkait permasalahan yang dihadapi.

“LKPP bisa memfasilitasi permintaan konsultansi dan pendampingan untuk mengurai permasalahan pengadaan logistik pemilu di provinsi dan daerah melalui kanal yang ada seperti zoom dan konsultansi online,“ ucap Anas.

Baca juga: Pelaporan SPT Baru 4,6 Juta, Masih Jauh dari Target