Dana Pensiun: Antara Beban Demografi dan Fleksibilitas Jangka Pendek

Kuncinya di sini adalah fleksibilitas system dana pensiun; memastikan tingkat kehidupan subsisten dengan memungkinkan penarikan sebagian dana pensiun bagi penduduk rentan yang terkena dampak pandemi sembari tetap memastikan ketersediaan tabungan hari tua mereka.

Hal itu berlaku untuk pengelolaan dana pensiun yang diselenggarakan oleh pemerintah dan swasta.

Aspek kedua berkaitan dengan manfaat pensiun: berapa lama kita dapat mengharapkan pensiunan mendapatkan manfaat penuh dari dana pensiun mereka. Meskipun kebijakan ambang batas usia penarikan berbeda di setiap negara, kami mencoba menghitung "premi usia" sebagai jarak antara usia penarikan pensiun dan usia harapan hidup.

Baca juga: 2 Kali Jokowi Berubah Pikiran Batalkan Aturan JHT

Dibandingkan dengan negara-negara ASEAN, Jepang, Korea, India, dan China; Filipina merupakan satu-satunya negara yang mencatatkan premi usia lebih kecil dari Indonesia.

Singapura, Malaysia dan Thailand memimpin dengan premi lebih dari 20 tahun sementara
Indonesia membukukan 14 tahun. Akibatnya, rata-rata pensiunan di Indonesia menikmati waktu yang lebih singkat dari akumulasi dana pensiun sebelum meninggal dunia.

Meski dinilai sebagai kebijakan yang tepat, efektivitas JKP juga perlu dipertanyakan. Dapat disimulasikan bahwa jika rata-rata gaji seorang pekerja yang baru diberhentikan pada tahun kedua kontrak adalah sekitar Rp 5 juta, ia akan menerima jumlah akumulasi pembayaran sebesar Rp 10,5 juta dalam jangka waktu enam bulan. Apakah jumlah ini cukup untuk mendukung hidup sangat tergantung pada gaji asli dan rata-rata lamanya pengangguran friksional - durasi untuk mencari pekerjaan baru.

Gaji minimum di Indonesia berkisar dari Rp 1,7 juta di Jogjakarta sampai Rp 4,3 juta di DKI Jakarta pada tahun 2021. Perbedaan ini menyebabkan kesenjangan yang cukup besar dalam penerimaan JKP saat mencari pekerjaan baru di seluruh provinsi.

Selain itu, lamanya pengangguran friksional juga menceritakan hasil yang menarik berdasarkan survei Sakernas pada tahun 2021. Sementara 81 persen pencari kerja mendapatkan pekerjaan baru dalam 12 bulan, ada sekitar 30 persen pencari kerja di Banten, Sulawesi Tenggara, Papua Barat, Aceh dan Maluku dan sekitar 64 persen di Papua membutuhkan waktu lebih dari satu tahun untuk mendapatkan pekerjaan baru setelah diberhentikan.

Singkatnya, kebijakan pensiun yang terukur merupakan agenda penting bagi Indonesia karena
karakteristik demografisnya.

Sejak tahun 2012, Indonesia telah memasuki periode bonus demografi yang ditandai dengan porsi penduduk usia kerja yang lebih besar. Selain itu, pada periode 2020-2022, kita
menikmati bonus demografi tertinggi di mana rasio ketergantungan berada pada level terendah. Namun, bulan madu ini akan berakhir karena bonus demografi diperkirakan akan hilang pada tahun 2038 yang membutuhkan antisipasi untuk membiayai penduduk lanjut usia di masa depan.

Ibrahim Kholilul Rohman – Senior Research Associate, IFG Progress
Mohammad Alvin Prabowosunu – Research Associate, IFG Progress