2 Kali Jokowi Berubah Pikiran Batalkan Aturan JHT

Kompas.com - 03/03/2022, 11:31 WIB

KOMPAS.com - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah resmi membatalkan Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 terkait klaim Jaminan Hari Tua (JHT) cair di usia 56 tahun.

Aturan JHT tersebut dibatalkan menindaklanjuti arahan Presiden Jokowi agar syarat JHT perlu dipermudah, maka ketentuan tentang klaim JHT disesuaikan ke aturan lama tersebut. Kemnaker pun saat ini tengah menyerap berbagai keluhan yang datang dari serikat pekerja.

Polemik JHT bermula saat Menaker Ida Fauziah mengeluarkan aturan baru Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua.

Usaha Jokowi kandas di 2015

Jika ditilik ke belakang, upaya pemerintah Presiden Jokowi untuk menahan dana JHT milik pekerja hingga usia pensiun sebenarnya pernah dilakukan di tahun 2015 silam alias di periode pertamanya.

Baca juga: Jejak JHT: Dibuat Megawati, Direalisasikan Jokowi, Lalu Dikritik Puan

Heboh penolakan perubahan skema pencairan JHT itu terjadi pada Juli 2015. Hampir serupa dengan polemik JHT yang terjadi saat ini, saat itu pemerintah juga mengeluarkan aturan bahwa pencairan JHT bisa dilakukan apabila pekerja sudah memasuki usia 56 tahun.

Kebijakan yang diberlakukan serentak sejak 1 Juli ini membuat banyak peserta yang hendak mencairkan dana JHT harus gigit jari. Akibat perubahan yang dinilai kurang sosialisasi tersebut, sempat terjadi kericuhan di sejumlah kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan.

Saat itu, para pekerja yang sudah membawa dokumen lengkap dan berharap bisa mendapatkan dana JHT, justru harus pulang dengan tangan hampa mengetahui adanya perubahan aturan pencairan.

Bedanya pada 2015, aturan penundaan pencairan JHT hingga usia 56 tahun ditandatangani langsung oleh Jokowi melalui Peraturan Pemerintah (PP), bukan dikeluarkan oleh Menaker seperti sekarang.

Baca juga: Aturan Outsourcing, Warisan Megawati yang Diperbarui Jokowi

Saat itu, Menteri Ketenagakerjaan dijabat oleh Hanif Dhakiri. Sama hanya dengan Ida Fauziah, Hanif Dhakiri juga merupakan politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Dalam aturan yang diteken Presiden Joko Widodo pada 29 Juni 2015, perubahan dilakukan pada syarat tenggat waktu peserta bisa mencairkan JHT, sementara, besaran iuran tetap sama yakni 5,7 persen per bulan dari gaji yang dipotong.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.