Transisi ke Energi Hijau Butuh Dana Besar, Swasta Perlu Dilibatkan

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah tengah berupaya melakukan transisi energi dari penggunaan energi fosil ke energi hijau. Namun, kendala yang harus dihadapi dalam melakukan transisi energi adalah biayanya yang mahal.

Kepala Kajian Ekonomi Lingkungan LPEM FEB UI Alin Halimatussadiah mengatakan, butuh dana yang besar untuk bisa mengoperasikan pembangkit listrik berbasis energi baru terbarukan (EBT). Tentunya dengan melihat kondisi keuangan negara, hal itu tak memungkinkan untuk ditanggung pemerintah saja.

"Finansial ini memang satu sisi yang cukup besar, karena transisi menuju green economi itu membutuhkan biaya yang bukan cukup besar, tapi sangat besar," ungkapnya dalam webinar KompasTalks, Rabu (2/3/2022).

Baca juga: Harga Minyak Tinggi, Pengamat: Saatnya Pindah Ke Energi Terbarukan

Menurutnya, perlu ada keterlibatan pihak swasta untuk bisa mendorong transisi energi di Indonesia bisa benar-benar berjalan. Kolaborasi antara pemerintah dan swasta diyakini dapat mengatasi persoalan mahalnya biaya transisi ke energi hijau.

Alin menilai, pemerintah harus menjadi pemantik untuk memicu minat swasta masuk ke sektor energi terbarukan. Hal itu dapat dilakukan dengan pememberikan berbagai insentif menarik yang membuat swasta ingin mengembangkan pembangkita berbasis energi terbarukan.

"Jangan semua diberikan bebannya kepada pemerintah, tapi pemerintah harus memberikan pemicu kepada swasta supaya ikut bergerak (mendukung transisi energi), maka harus betul model insentif yang diberikan," kata dia.

Ia mengatakan, pembangkit energi terbarukan merupakan hal baru yang tengah dikembangkan sehingga skalanya terbilang masih kecil dan sulit dilakukan efisiensi. Namun, bila banyak pihak yang terlibat dan pengembangan semakin intens maka akan memungkinkan ke depannya untuk bisa dilakukan efisiensi seoptimal mungkin.

Baca juga: G20 dan Upaya Pemerintah Dorong Energi Hijau Lewat Kendaraan Listrik

Tak hanya mendorong swasta untuk mendukung transisi energi, Alin menilai, pemerintah juga perlu mendorong swasta untuk menjalankan praktik environmental, social, and governance (ESG) atau lingkungan, sosial, dan tata kelola dalam proses bisnisnya.

Hal itu untuk menekan dampak kerusakan lingkungan dari proses bisnis yang dilakukan. Selain itu, untuk mendukung target Indonesia menurunkan emisi sebanyak 29 persen di 2030 dan mencapai emisi nol atau net zero emission pada 2060.

"Kebanyakan kerusakan itu karena aktivitas produksi, maka bagaiman caranya membuat perusahaan melakukan aktivitas bisnisnya atau produksinya secara bertanggung jawab. Tidak boleh hanya sekedar mengambil keuntungan, tapi juga harus meminimalisir dampaknya," kata Alin.

Baca juga: BI: Transisi Energi Terbarukan Butuh Dana Rp 50.000 Triliun Per Tahun