Tangis Tenaga Honorer ke Menteri Tjahjo: Kami Sudah Lahirkan Sarjana, Mbok Ya Diangkat...

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Tjahjo Kumolo mengungkapkan keluhan dari para tenaga honorer yang menuntut untuk diangkat menjadi pegawai pemerintahan.

Entah itu melalui jalur seleksi pegawai negeri sipil (PNS) ataupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Sebab, kata Tjahjo, diakui bahwa para tenaga honorer ini kalah berkompetisi ketika pengadaan CPNS dan CPPPK dibuka oleh pemerintah.

"Kita ikutkan tes PPPK, grade-nya diturunin oleh Pak Bima (Kepala BKN), tapi juga mereka (tenaga honorer) kalah bersaing dengan yang muda-muda. Mereka (tenaga honorer) yang tiga, empat tahun lagi pensiun sampai nangis," ujar Tjahjo saat melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR yang ditayangkan secara virtual, Jumat (8/4/2022).

Baca juga: Walaupun Sudah Dilarang sejak 2005, Masih Saja Pemda Nakal Rekrut Tenaga Honorer

Para tenaga honorer ini, selain menuntut pengangkatan status pegawai, juga menginginkan adanya tunjangan pensiun. Sebab, para tenaga honorer tidak mendapat tunjangan tersebut selama tidak menyandang status pegawai PPPK ataupun PNS.

"Kami ini sudah melahirkan sarjana, mbok ya kami tinggal tahun mbok ya diangkat (jadi pegawai). Dapat (tunjangan) pensiun kok sulitnya setengah mati. Kami ikut tes, ya enggak lulus, kalah dengan yang muda-muda. Ini jadi beban kami," kata Tjahjo.

Baca juga: Menpan RB Larang Semua Instansi Pemerintah Rekrut Honorer

Menteri Tjahjo: mereka enggak mungkin dipecat...

Mantan Menteri Dalam Negeri ini bilang, 1,2 juta tenaga honorer di semua instansi pemerintah pusat dan daerah telah diselesaikan. Sebab, pemerintah menegaskan bahwa tidak ada lagi perekrutan tenaga honorer.

"Terkait honorer, pemerintah sudah menyelesaikan 1,2 juta tenaga honorer. Bayangan saya Menteri PAN-RB itu dulu 2020, 410.000 (tenaga honorer) itu bisa selesai. Tapi, kan kewenangan tidak di Kementerian PAN-RB," ucapnya.

Masih ada lagi 1,6 juta pegawai honorer yang masih harus diselesaikan. Namun, jalan satu-satunya untuk menyelesaikan sisanya harus menantikan pensiun.

"Kami terbebani 1,6 juta tadilah pegawai administrasi yang jadi guru, jadi penyuluh, jadi perawat, kan enggak mungkin ini dipecat. Ya mereka menunggu pensiun," ungkap Tjahjo.