Sudah Terbit, 14 Aturan Turunan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan

PEMERINTAH melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menerbitkan 14 aturan turunan berupa Peraturan Menteri Keuangan (PMK) untuk penerapan ketentuan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

Baca juga: Poin Penting Perubahan dan Tambahan Aturan Pajak di UU HPP

Seperti dikutip dari siaran pers Sekretariat Kabinet, pemerintah berupaya merumuskan kebijakan yang seimbang untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional.

“Kami berharap wajib pajak dapat melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan pada UU HPP serta aturan turunannya,” ujar Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat, Direktorat Jendral Pajak, Kemenkeu Neilmaldrin Noor, dikutip dari laman resmi Kemenkeu, Jumat (8/4/2022).

Baca juga: Ada Konsultasi Pajak di Kompas.com, Bertanyalah...

Berikut ini adalah 14 PMK turunan UU HPP

1. PMK Nomor 58/PMK.03/2022

PMK 58/PMK.03/2022 berisi pokok aturan mengenai penyerahan barang dan atau jasa yang dilakukan oleh rekanan dan pihak Lain sebagai pemungut atas transaksi pengadaan barang dan atau jasa melalui sistem informasi pengadaan pemerintah serta pajak yang dipungut oleh pihak lain yang meliputi pajak penghasilan (PPh) Pasal 22, pajak pertambahan nilai (PPN), atau PPN dan pajak penjualan barang mewah (PPnBM).

2. PMK Nomor 59/PMK.03/2022

PMK 59/PMK.03/2022 berisi pokok aturan mengenai pengecualian pemotongan dan atau pemungutan pajak oleh instansi pemerintah untuk transaksi yang dilakukan melalui sistem informasi pengadaan pemerintah serta perlakuan pemungutan pajak untuk transaksi yang menggunakan kartu kredit pemerintah bagi pemerintah daerah dan pemerintah desa menjadi sama dengan perlakuan untuk transaksi yang menggunakan kartu kredit pemerintah pusat.

3. PMK Nomor 60/PMK.03/2022

PMK 60/PMK.03/2022 berisi pokok aturan yang mengatur dalam hal pedagang luar negeri (LN) atau penyedia jasa LN melakukan transaksi dengan pembeli barang dan atau penerima jasa melalui penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) LN atau penyelenggara PMSE dalam negeri (DN) maka PPN yang terutang atas pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dan atau jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean dipungut, disetorkan, dan dilaporkan oleh pedagang LN, penyedia jasa LN, penyelenggara PMSE LN, atau penyelenggara PMSE DN yang ditunjuk sebagai pemungut PPN PMSE; 

Baca juga: Tarif PPN Jadi 11 Persen Per 1 April 2022, Masih Bisa Naik Lagi Juga

4. PMK Nomor 61/PMK.03/2022

PMK 61/PMK.03/2022 mengatur tentang PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri.

5. PMK Nomor 62/PMK.03/2022

PMK 62/PMK.03/2022 mengatur tentang PPN atas penyerahan liquified petroleum gas  (LPG) tertentu.

6. PMK Nomor 63/PMK.03/2022

PMK 63/PMK.03/2022 mengatur tentang PPN atas penyerahan hasil tembakau.

7. PMK Nomor 64/PMK.03/2022

PMK 64/PMK.03/2022 mengatur tentang PPN atas penyerahan barang hasil pertanian tertentu.

8. PMK Nomor 65/PMK.03/2022

PMK 65/PMK.03/2022 mengatur tentang PPN atas penyerahan kendaraan bermotor bekas.

9. PMK Nomor 66/PMK.03/2022

PMK 66/PMK.03/2022 mengatur tentang PPN atas penyerahan pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian.

10. PMK Nomor 67/PMK.03/2022

PMK 67/PMK.03/2022 mengatur tentang PPN atas penyerahan jasa agen asuransi, jasa pialang asuransi, dan jasa pialang reasuransi.

11. PMK Nomor 68/PMK.03/2022

SHUTTERSTOCK/CHINNAPONG Ilustrasi aset kripto. Aturan pajak kripto Indonesia mulai berlaku 1 Mei 2022. Cek besaran tarif PPN aset kripto.

PMK 68/PMK.03/2022 mengatur tentang PPN dan PPh atas transaksi perdagangan aset kripto. 

Baca juga: Aturan Baru Pajak Transaksi Aset Kripto: Kena PPN dan PPh 22 Mulai 1 Mei 2022

12. PMK Nomor 69/PMK.03/2022

PMK 69/PMK.03/2022 mengatur tentang perlakuan perpajakan atas teknologi finansial (financial technology atau fintech).

Baca juga: Aturan Baru Pajak Layanan Fintech: Dari Pinjol, Uang Elektronik, Asuransi Online, Paylater, hingga Blockchain

13. PMK Nomor 70/PMK.03/2022

PMK 70/PMK.03/2022 mengatur tentang kriteria dan atau rincian makanan dan minuman, jasa kesenian dan hiburan, jasa perhotelan, jasa penyediaan tempat parkir, serta jasa boga atau katering yang tidak dikenai PPN. 

Baca juga: Sudah Dipajaki Daerah, Makanan Minuman dan Jasa Ini Tidak Kena PPN Lagi

14. PMK Nomor 71/PMK.03/2022

PMK 71/PMK.03/2022 mengatur tentang PPN atas penyerahan jasa kena pajak tertentu.

Naskah: KOMPAS.com/PALUPI ANNISA AULIANI