Tersangka Korupsi Migor, Dirjen Kemendag Juga Jadi Komisaris BUMN

Kompas.com - 21/04/2022, 12:01 WIB

Mengutip laman resmi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Indrasari Wisnu Wardhana melaporkan harta kekayaan terakhir kali pada tahun 2020. Pejabat pemerintah seharusnya rutin melaporkan harta kekayaan setiap tahun.

Laporan harta kekayaan Indrasari Wisnu Wardhana dilakukan saat ia menjabat sebagai Staf Ahli Bidang Iklim Usaha dan Hubungan Antar Lembaga di Kementerian Perdagangan. Berdasarkan LHKPN tersebut, jumlah harta kekayaan Indrasari Wisnu Wardhana tahun 2020 sebesar Rp 4.487.912.637.

Baca juga: Profil Wilmar, Raja Minyak Goreng RI di Kasus Korupsi Ekspor CPO

 

Harta kekayaan Indrasari Wisnyu Wardhana naik dari tahun 2019 Rp 4.195.932.190. Berikut rincian harta kekayaan Indrasari Wisnu Wardhana, tersangka kasus dugaan suap izin ekspor minyak goreng:

  • Harta tanah dan bangunan, yaitu Rp 3,35 miliar.
  • Tanah dan bangunan milik Indrasari Wisnu Wardhana berada di Tangerang Selatan dan di Kota Bogor.
  • Kas dan setara kas sebanyak Rp 872 juta (tepatnya Rp 872.960.609).
  • Harta di bidang alat transportasi dan mesin Rp 445,5 juta. Indrasari Wisnu memiliki motor Honda Scoopy tahun 2016 senilai Rp 10,5 juta. Indrasari Wisnu Wardhana juga memiliki mobil Honda CIVIC tahun 2017 dari hasil sendiri senilai Rp 435 juta.
  • Harta bergerak lainnya senilai Rp 68,2 juta.
  • Utang Indrasari Wisnu Wardhana sebesar Rp 248 juta (Rp 248.747.972) pada 2020.

Sebagaimana diketahui, Tim penyidik Kejaksaan Agung telah melakukan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas persetujuan ekspor CPO dan turunannya pada bulan Januari 2021 sampai Maret 2022.

Hal ini berdasarkan surat perintah direktur penyidikan jaksa agung muda tindak pidana khusus no print 17/F2/FB2/04 2020 per tanggal 4 April 2022.

Baca juga: Terseret Kasus Korupsi Ekspor CPO, Grup Wilmar Asalnya dari Singapura

Persetujuan ekspor kepada eksportir yang seharusnya ditolak karena tidak memenuhi syarat. Yaitu telah mendistribusikan CPO dan RBD Palm Olein yang tidak sesuai dengan harga penjualan dalam negeri atau DPO.

Perusahaan juga tidak mendistribusikan CPO dan RBD Palm Olein ke dalam negeri sebagaimana kewajiban dalam DMO yaitu 20 persen dari total ekspor.

Perbuatan para tersangka tersebut telah melanggar pasal 54 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a, b, e dan f UU 7 tahun 2014 tentang perdagangan, keputusan menteri perdagangan no 129/2022 yaitu Jo nomor 170/2022 tentang penetapan jumlah, bentuk, distribusi kebutuhan dalam negeri dan harga penjualan dalam negeri.

Serta Peraturan Direktorat Jenderal perdagangan Luar Negeri nomor 02 tahun 2022 tentang petunjuk teknis pelaksanaan kebijakan dan pengaturan CPO, RBD Palm Olein.

Baca juga: Dirjennya Jadi Tersangka Kasus Minyak Goreng, Mendag Langsung Tunjuk Plt

Dicopot

Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menunjuk Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan, Veri Anggrijono, sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Nobu Bank Dongkrak KPR, Bisnis Konsumer Ditarget Tumbuh 25-35 Persen Tahun Ini

Nobu Bank Dongkrak KPR, Bisnis Konsumer Ditarget Tumbuh 25-35 Persen Tahun Ini

Whats New
Ingin Cari Mobil Baru? Simak Promo SEVA di Gelaran GIIAS 2022

Ingin Cari Mobil Baru? Simak Promo SEVA di Gelaran GIIAS 2022

Rilis
Mendag Zulhas Usulkan Subsidi BBM Diberikan untuk Warga Miskin

Mendag Zulhas Usulkan Subsidi BBM Diberikan untuk Warga Miskin

Whats New
Mau Bangun Ekosistem Silicon Valley, Jababeka Gandeng Telkomsel Enterprise

Mau Bangun Ekosistem Silicon Valley, Jababeka Gandeng Telkomsel Enterprise

Rilis
Ada yang Replikasi 17 Pinjol Legal, AFPI Laporkan Lewat Jalur Hukum

Ada yang Replikasi 17 Pinjol Legal, AFPI Laporkan Lewat Jalur Hukum

Whats New
Dukung Program ISUTW, Kemenperin Incar Ekspor Bumbu Masak 2 Miliar Dollar AS

Dukung Program ISUTW, Kemenperin Incar Ekspor Bumbu Masak 2 Miliar Dollar AS

Whats New
AAJI Gelar Top Agent Awards ke-35, Motivasi Tenaga Pemasar Asuransi Jiwa

AAJI Gelar Top Agent Awards ke-35, Motivasi Tenaga Pemasar Asuransi Jiwa

Whats New
Baznas Jamin Transparansi Pengelolaan Dana Zakat dari Dana Masyarakat

Baznas Jamin Transparansi Pengelolaan Dana Zakat dari Dana Masyarakat

Whats New
Menteri Teten: TBS Sawit Diolah Jadi Minyak Makan Merah, Permintaannya Sudah Mencapai 200 Ton

Menteri Teten: TBS Sawit Diolah Jadi Minyak Makan Merah, Permintaannya Sudah Mencapai 200 Ton

Whats New
Pertamina Catat Ada 49 Kasus Penyalahgunaan BBM Subsidi

Pertamina Catat Ada 49 Kasus Penyalahgunaan BBM Subsidi

Whats New
Sepanjang 2022, PKT Berhasil Tekan Emisi 436,7 Ribu Ton

Sepanjang 2022, PKT Berhasil Tekan Emisi 436,7 Ribu Ton

Whats New
Jelang HUT ke-77 RI, Nasabah Baru Pegadaian Bisa Dapat Bunga 0 Persen

Jelang HUT ke-77 RI, Nasabah Baru Pegadaian Bisa Dapat Bunga 0 Persen

Whats New
Potensi Panas Bumi RI Besar, Pemanfaatannya Harus Dioptimalkan

Potensi Panas Bumi RI Besar, Pemanfaatannya Harus Dioptimalkan

Whats New
Kembangkan Data Center Ramah Lingkungan, AtriaDC Dapat Dukungan dari Saratoga

Kembangkan Data Center Ramah Lingkungan, AtriaDC Dapat Dukungan dari Saratoga

Rilis
Negara yang Terletak Paling Utara di ASEAN yaitu Myanmar

Negara yang Terletak Paling Utara di ASEAN yaitu Myanmar

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.