[POPULER MONEY] Larangan Ekspor Minyak Goreng, Ini Respons Pengusaha Kelapa Sawit | Bolak-balik Isi BBM Pasti Ketahuan

1. Jokowi Keluarkan Larangan Ekspor Minyak Goreng, Ini Respons Pengusaha Kelapa Sawit

Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi mengumumkan pelarangan ekspor minyak goreng dan bahan bakunya mulai dari 28 April 2022 hingga batas waktu yang akan ditentukan kemudian.

Larangan ini diharapkan bisa memenuhi ketersediaan minyak goreng di dalam negeri sehingga stoknya bisa kembali melimpah di pasaran.

Menanggapi hal itu, Ketua Bidang Komunikasi Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Tofan Mahdi mengatakan, pihaknya sebagai pelaku usaha perkelapasawitan mendukung setiap kebijakan pemerintah terkait sektor kelapa sawit.

"Kami menghormati dan akan melaksanakan kebijakan seperti yang disampaikan oleh Presiden," ujarnya saat dihubungi Kompas.com, Jumat (22/4/2022).

Simak selengkapnya di sini

2. Pelat Nomor Kendaraan Dicatat, Bolak-balik Isi BBM Pasti Ketahuan

Pemerintah dan PT Pertamina (Persero) mulai menerapkan sistem pengguna tunggal (single user) bagi konsumen yang ingin membeli bahan bakar minyak (BBM). Maka kini pelat nomor kendaraan yang mengisi BBM akan dicatat.

Hal itu dilakukan guna memastikan penyaluran BBM jenis Solar dan Pertalite, yang memang disubsidi pemerintah, bisa tepat sasaran.

"Sekarang kami udah mulai sistem pengawasan dengan menyorot sistem pelat untuk bisa direcord. Nanti bakal ketahuan kendaraan yang bolak-balik mengisi BBM," ungkap Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif dalam keterangannya, Sabtu (23/4/2022).

Pemerintah akan mengoptimalkan penggunaan teknologi digital sebagai bagian dari pengawasan pendistribusian, seperti CCTV dan digitalisasi. Sehingga seluruhnya bisa tercatat yaitu BBM yang dikirim dan yang dibeli.

Baca selengkapnya di sini

3. Jokowi Keluarkan Larangan Ekspor Minyak Goreng, DPR: Bisa Merugikan Petani Kecil...

Anggota Komisi VI DPR Deddy Yevri Hanteru Sitorus meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan jajarannya mengevaluasi kebijakan moratorium atau larangan ekspor minyak goreng dan juga Crude Palm Oil (CPO).

Sebab, menurut dia kebijakan tersebut bisa merugikan petani kecil dan mendorong lonjakan harga, termasuk produk turunan seperti minyak goreng.