Soal WFH Setelah Libur Lebaran, Ini Respons Organisasi Pekerja

Kompas.com - 09/05/2022, 08:40 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Imbauan Menteri Ketenagakerjaan agar perusahaan mengizinkan para pekerja untuk bisa bekerja di rumah atau work from home (WFH) selama seminggu dinilai sebagai keputusan yang tepat bagi para pekerja.

Menurut Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar, anjuran tersebut sepatutnya dipertimbangkan oleh manajemen perusahaan, tanpa harus melakukan perundingan dengan pekerja atau SP/SB terlebih dahulu.

“Menurut saya, seharusnya alasan utama usulan WFH tersebut adalah untuk meminimalisir penyebaran Covid-19 adalah upaya preventif, selain itu juga agar tidak terjadi penumpukkan pada proses arus balik di jalan,” kata Timboel kepada Kompas.com, dalam pesan singkat Minggu (8/5/2022).

Baca juga: Menpan RB Sebut PNS Lanjut WFH Seminggu Mulai 9 Mei 2022

Timboel menambahkan, kebijakan ini bisa diambil tanpa perlu persetujuan dengan pekerja, serikat pekerja, dan serikat buruh. Sebab, kebijakan ini memastikan seluruh pekerja masuk kerja normal pada posisi sehat sehingga bisa lebih produktif dan proses produksi tidak terganggu ke depannya.

“Jadi imbauan ini lebih ditekankan pada upaya preventif agar penyebaran Covid-19 bisa diminimalkan. Saya kira ini bisa disetujui berdasarkan kebijakan sepihak manajemen perusahaan saja, tanpa harus ada kesepakatan dengan pekerja, serikat pekerja, dan serikat buruh,” ujar dia.

Menurut Timboel, usulan ini penting untuk disetujui oleh perusahaan berdasarkan minimal dua kriteria, pertama, memberikan kesempatan untuk Work From Home (WFH) bagi pekerja yang benar-benar mudik, sementara yang tidak mudik bisa masuk kerja seperti biasa.

“Ini diperlukan agar pekerja yang mudik bisa beristirahat juga selagi WFH dari rumah, agar tetap produktif dalam bekerja nantinya. Untuk pekerjaan yang bersifat pelayanan publik secara langsung, bagi pekerja yang tidak mudik dan sehat bisa membantu menggantikan sementara pekerja yang mudik,” tambah Timboel.

Kedua, diberikan kesempatan WFH untuk pekerja yang mengalami kurang sehat, walaupun pekerja tersebut tidak mudik. Dia bilang, hal tersebut sangat penting untuk meminimalisir potensi penyebaran Covid-19.

“Tentunya hal ini dibutuhkan kejujuran pekerja sehingga seluruh pekerja di perusahaan bisa tetap sehat. Jangan sampai ada pekerja yang sedang demam, batuk, atau flu memaksakan diri masuk kerja,” tambah dia.

Ia berharap segala kebijakan yang diambil pemerintah, diimplementasikan oleh perusahaan – perusahaan. Dengan demikian, ekonomi Indonesia bisa recovery, target pertumbuhan ekonomi tercapai, dan ketersediaan lapangan kerja terus tercipta.

Baca juga: Menaker Sarankan Pengusaha Terapkan WFH untuk Urai Kemacetan saat Arus Balik Lebaran

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Syarat dan Cara Klaim JHT via Lapak Asik BPJS Ketenagakerjaan Online

Syarat dan Cara Klaim JHT via Lapak Asik BPJS Ketenagakerjaan Online

Work Smart
Gelar RUPST, Caturkarda Depo Bangunan Bakal Tebar Dividen Rp 35 Miliar

Gelar RUPST, Caturkarda Depo Bangunan Bakal Tebar Dividen Rp 35 Miliar

Whats New
Keran Ekspor CPO Dibuka, Harga Kelapa Sawit Naik

Keran Ekspor CPO Dibuka, Harga Kelapa Sawit Naik

Whats New
Mudik Lebaran 2022, Menhub: Jumlah Santunan Jasa Raharja Turun 50 Persen

Mudik Lebaran 2022, Menhub: Jumlah Santunan Jasa Raharja Turun 50 Persen

Whats New
Apresiasi Pertamina Jaga Stok BBM, Komisi Energi DPR: Jangan Sampai Ada Kelangkaan

Apresiasi Pertamina Jaga Stok BBM, Komisi Energi DPR: Jangan Sampai Ada Kelangkaan

Whats New
Penghapusan Nakes Honorer Bisa Berdampak ke Kinerja Puskesmas

Penghapusan Nakes Honorer Bisa Berdampak ke Kinerja Puskesmas

Whats New
Nasib Nakes Honorer Puskesmas, Gaji di Bawah UMR hingga Bekerja Sukarela

Nasib Nakes Honorer Puskesmas, Gaji di Bawah UMR hingga Bekerja Sukarela

Whats New
Sragen Jadi Lumbung Pangan Nasional, Bupati Yuni: Berkat Arahan Pak Presiden dan Mentan SYL

Sragen Jadi Lumbung Pangan Nasional, Bupati Yuni: Berkat Arahan Pak Presiden dan Mentan SYL

Rilis
Tak Impor Beras 3 Tahun Berturut-turut, Mentan SYL Dinilai Berhasil oleh Peneliti LPEM UI

Tak Impor Beras 3 Tahun Berturut-turut, Mentan SYL Dinilai Berhasil oleh Peneliti LPEM UI

Rilis
Dinilai Berjasa Bangun Transportasi Nasional, Menhub Dianugerahi Doktor Kehormatan oleh UGM

Dinilai Berjasa Bangun Transportasi Nasional, Menhub Dianugerahi Doktor Kehormatan oleh UGM

Whats New
Produk Lokal Penanganan Bencana AMMDes Unjuk Gigi di Pameran Internasional

Produk Lokal Penanganan Bencana AMMDes Unjuk Gigi di Pameran Internasional

Whats New
Waspadai 7 'Platform' Investasi Ilegal Ini, dari Simple Shopping hingga Triumphfx

Waspadai 7 "Platform" Investasi Ilegal Ini, dari Simple Shopping hingga Triumphfx

Whats New
Strategi BNI Dongkrak Penyaluran KUR Tahun 2022

Strategi BNI Dongkrak Penyaluran KUR Tahun 2022

Whats New
Meroket 567 Persen, Laba Bersih Bio Farma Capai Rp 1,93 Triliun Sepanjang 2021

Meroket 567 Persen, Laba Bersih Bio Farma Capai Rp 1,93 Triliun Sepanjang 2021

Whats New
Beli Minyak Goreng Curah Harus Tunjukkan KTP, Ekonom: Jangan Mempersulit Pembeli

Beli Minyak Goreng Curah Harus Tunjukkan KTP, Ekonom: Jangan Mempersulit Pembeli

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.