Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Harga Sawit Anjlok, Petani Bakal Geruduk Kantor Airlangga hingga Istana Negara

Kompas.com - 16/05/2022, 14:11 WIB
Fika Nurul Ulya,
Akhdi Martin Pratama

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) akan melakukan aksi Keprihatinan Petani Kelapa Sawit Indonesia pada pukul 09.00-12.00 WIB, Selasa (17/5/2022). Aksi dilakukan serentak dan mengerahkan petani sawit di 22 provinsi.

Aksi Keprihatinan Petani Kelapa Sawit Indonesia ini dilakukan untuk menyikapi dampak larangan ekspor CPO dan minyak goreng. Pasalnya, larangan itu berdampak langsung kepada anjloknya harga TBS (tandan buah segar) kelapa sawit di seluruh Indonesia, khususnya sentra perkebunan kelapa sawit.

Ketua Umum DPP Apkasindo, Gulat ME Manurung mengatakan, selain di kantor Kemenko Perekonomian, aksi dilakukan di Patung Kuda Monas, dan Istana Presiden untuk bertemu Presiden Joko Widodo.

Baca juga: Asosiasi Petani Kirim Surat ke Jokowi, Minta Larangan Ekspor CPO Dicabut

“Petani sawit yang datang ke Jakarta mulai dari Aceh sampai Papua Barat akan berpakaian adat-budaya masing-masing, kami ingin menunjukkan sawit itu pemersatu bangsa dan anugerah Tuhan kepada Indonesia," ucap Gulat dalam siaran pers, Senin (16/5/2022).

Gulat menuturkan, kegiatan ini akan diikuti lebih 250 peserta yang melibatkan petani sawit anggota Apkasundo dari 22 Provinsi dan 146 Kabupaten/Kota serta anak petani sawit yang tergabung dalam Forum Mahasiswa Sawit (FORMASI) Indonesia.

Aksi keprihatinan ini dilakukan serentak di 146 Kabupaten Kota DPD Apkasindo dari 22 Apkasindo. Sejak Minggu siang, sebagian peserta aksi sudah tiba di Jakarta seperti petani sawit dari Papua Barat, Kalimantan Utara, Aceh, Sulawesi Barat dan Papua.

Saat ini kata Gulat, 25 persen dari 1.118 pabrik sawit se-Indonesia telah berhenti membeli TBS sawit petani. Ini terjadi setelah harga TBS petani sudah anjlok 40 persen - 70 persen dari harga penetapan Disbun, merata sejak larangan ekspor tanggal 22 April lalu.

Baca juga: CIPS: Indonesia Butuh Kebijakan dan Visi Jangka Panjang Terkait CPO

"Kami berpacu dengan waktu karena sudah rugi Rp 11,7 Triliun sampai akhir April lalu, termasuk hilangnya potensi pendapatan negara melalui bea keluar, terkhusus pungutan ekspor di mana sejak Februari sampai April sudah hilang Rp 3,5 triliun per bulannya," urai Gulat.

Berikut ini 5 pesan yang bakal disampaikan petani sawit ke Jokowi

  1. Negara harus melindungi 16 juta petani sebagai dampak turunnya harga TBS sawit sebesar 70 persen di 22 provinsi sawit.
  2. Meminta Presiden Joko Widodo meninjau ulang kebijakan larangan ekspor sawit dan produk MGS serta bahan bakunya karena dampaknya langsung ke harga TBS sawit.
  3. Meminta Jokowi tidak hanya mensubsidi MGS curah, tapi juga MGS Kemasan Sederhana (MGS Gotong Royong). Sekaligus meminta Jokowi untuk memperkokoh jaringan distribusi minyak goreng sawit, khususnya yang bersubsidi dengan melibatkan aparat TNI-Polri.
  4. Membuat regulasi yang mempertegas PKS dan Pabrik MGS harus 30 persen dikelola oleh koperasi untuk kebutuhan domestik.
  5. Meminta Jokowi untuk memerintahkan Menteri Pertanian merevisi Permentan 01/2018 tentang Tataniaga TBS (Penetapan Harga TBS).

Harga TBS yang diatur di Permentan tersebut hanya ditujukan kepada petani yang bermitra dengan perusahaan. Padahal petani bermitra dengan perusahaan hanya 7 persen dari total luas perkebunan sawit rakyat (6,72 juta ha).

Baca juga: Larangan Ekspor CPO Dimulai, Harga TBS Merosot Tajam

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Mendag Zulhas Terbitkan Aturan Baru Soal Batasan Impor, Ini Rinciannya

Mendag Zulhas Terbitkan Aturan Baru Soal Batasan Impor, Ini Rinciannya

Whats New
Microsoft Komitmen Berinvestasi di RI Senilai Rp 27,54 Triliun, Buat Apa Saja?

Microsoft Komitmen Berinvestasi di RI Senilai Rp 27,54 Triliun, Buat Apa Saja?

Whats New
Allianz Syariah Tawarkan Asuransi Persiapan Warisan Keluarga Muda, Simak Manfaatnya

Allianz Syariah Tawarkan Asuransi Persiapan Warisan Keluarga Muda, Simak Manfaatnya

Whats New
Kini Beli Sepatu Impor Tak Dibatasi, Ini Penjelasan Mendag

Kini Beli Sepatu Impor Tak Dibatasi, Ini Penjelasan Mendag

Whats New
TransNusa Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan S1, Ini Syarat dan Cara Daftarnya

TransNusa Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan S1, Ini Syarat dan Cara Daftarnya

Whats New
Suku Bunga BI Naik, ST012 Dinilai Lebih Menarik

Suku Bunga BI Naik, ST012 Dinilai Lebih Menarik

Earn Smart
Kesejahteraan Buruh Tani Era Jokowi dan Tantangan bagi Prabowo

Kesejahteraan Buruh Tani Era Jokowi dan Tantangan bagi Prabowo

Whats New
3,84 Juta Penumpang Naik LRT Jabodebek pada Kuartal I 2024

3,84 Juta Penumpang Naik LRT Jabodebek pada Kuartal I 2024

Whats New
Merger Tiktok Shop dan Tokopedia Dinilai Ciptakan Model Belanja Baru di Industri Digital

Merger Tiktok Shop dan Tokopedia Dinilai Ciptakan Model Belanja Baru di Industri Digital

Whats New
Lowongan Kerja Perum Damri untuk SMA/SMK, Ini Persyaratan dan Cara Mendaftarnya

Lowongan Kerja Perum Damri untuk SMA/SMK, Ini Persyaratan dan Cara Mendaftarnya

Work Smart
IMF Naikkan Proyeksi Pertumbuhan Asia, Ada Apa?

IMF Naikkan Proyeksi Pertumbuhan Asia, Ada Apa?

Whats New
Tak Mau Kejadian Nasabah Lempar Piring Saat Ditagih Kredit Terulang, PNM Kini Fokus Lindungi Karyawannya

Tak Mau Kejadian Nasabah Lempar Piring Saat Ditagih Kredit Terulang, PNM Kini Fokus Lindungi Karyawannya

Whats New
Bertemu Mendag Inggris, Menko Airlangga Bahas Kerja Sama JETCO dan Energi Bersih

Bertemu Mendag Inggris, Menko Airlangga Bahas Kerja Sama JETCO dan Energi Bersih

Whats New
Sepatu Impor Sudah Diterima Pemilik, Siapa yang Tanggung Denda Rp 24,74 Juta?

Sepatu Impor Sudah Diterima Pemilik, Siapa yang Tanggung Denda Rp 24,74 Juta?

Whats New
BI: Biaya Merchant QRIS 0,3 Persen Tidak Boleh Dibebankan ke Konsumen

BI: Biaya Merchant QRIS 0,3 Persen Tidak Boleh Dibebankan ke Konsumen

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com