Ini Langkah Kemenperin untuk Mengakselerasi Ekosistem Kendaraan Listrik

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) berkolaborasi dengan berbagai pihak baik dari dalam maupun luar negeri untuk mengakselerasi pengembangan ekosistem kendaraan listrik di Tanah Air.

Langkah strategis ini sejalan dengan tujuan agar Indonesia menjadi negara yang merajai pasar kendaraan listrik.

“Kami berupaya mempercepat pengembangan ekosistem kendaraan listrik yang terintegrasi dari hulu sampai hilir, sehingga menjadi pemain penting dalam global supply chain, termasuk upaya memproduksi kendaraan dengan emisi karbon rendah dan ramah lingkungan,” kata Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (ILMATE) Kemenperin, Taufiek Bawazier dalam siaran resminya, Selasa (31/5/2022).

Baca juga: IHSG Berakhir Hijau, Net Buy Asing Mencapai Rp 4 Triliun

Dirjen ILMATE menjelaskan, pengembangan kendaraan listrik juga diharapkan mendukung pemenuhan komitmen pemerintah Indonesia terkait pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebesar 29 persen pada tahun 2030, dan di tahun 2060 masuk ke emisi nol atau net zero carbon.

”Pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmen kuat untuk berperan dalam menanggulangi perubahan iklim dan telah menetapkan target net zero emission pada tahun 2060 atau lebih cepat jika mendapat dukungan internasional sebagaimana disepakati dalam Conference of Parties (COP26) di Glasgow beberapa waktu lalu,” paparnya.

Dalam pembangunan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia, Kemenperin telah menjalin kerja sama dengan The New Energy and Industrial Technology Development Organization (NEDO), Japanese Executing Agency, dan Indonesia R&D Institution.

“Kami memberikan apresiasi kepada semuanya atas kontribusi dan kerjasamanya sehingga proyek demonstrasi sepeda motor listrik dengan teknologi swap battery dapat dilaksanakan dengan baik di tengah situasi pandemi Covid-19,” tutur Taufiek.

Baca juga: KCI Tambah 6 Perjalanan KRL Feeder untuk Urai Kepadatan Penumpang di Stasiun Manggarai

Menurutnya hasil studi proyek tersebut dapat memberikan gambaran menyuluruh mengenai model bisnis battery swap dan dampaknya terhadap industri kendaraan bermotor.

”Sehingga dapat dijadikan referensi untuk mendukung investasi dalam pengembangan ekosistem kendaraan bermotor rendah emisi dan ramah lingkungan di Indonesia,” imbuhnya.

Taufiek menegaskan, dalam upaya pengembangan kendaraan listrik di Indonesia, pemerintah juga telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) untuk Transportasi Jalan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2021 tentang Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) Kendaraan Bermotor.