Kementerian BUMN: Tak Ada Kebijakan Menghambat "Sponsorship" Formula E Jakarta

Kompas.com - 03/06/2022, 16:07 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Kementerian BUMN Arya Sinulingga mengatakan, tidak ada kebijakan dari Kementerian BUMN untuk menghambat sponsorship ajang Formula E Jakarta. Hal ini sekaligus menanggapi banyaknya pernyataan negatif terkait BUMN tak menjadi sponsor Formula E.

Adapun Formula E merupakan ajang balap mobil listrik yang akan diselenggarakan pada 4 Juni 2022 di Jakarta E-Prix International Circuit (JIEC) Ancol, Jakarta Utara. Gelaran internasional ini merupakan program dari Pemprov DKI Jakarta.

"Kementerian BUMN menyesalkan adanya pernyataan-pernyataan negatif seakan BUMN tidak mendukung kegiatan Formula E tersebut. Pernyataan itu tidak benar, karena tak ada kebijakan menghambat sponsorship bagi event yang dimaksud," ujar Arya dalam keterangannya, Jumat (3/6/2022).

Baca juga: Biaya Transaksi Ethereum Turun, Apa Dampaknya?

Menurutnya, Kementerian BUMN secara tidak langsung memberikan dukungan pada Formula E. Hal itu melalui PT Indosat Tbk atau yang juga dikenal sebagai Indosat Ooredoo Hutchison, yang sebagian sahamnya turut dimiliki BUMN, telah menjadi salah satu perusahaan yang mendukung acara tersebut.

Perihal keterlibatan BUMN secara langsung, lanjut Arya, pihaknya menerima informasi bahwa sebagian dari korporasi di bawah BUMN menerima proposal sponsorship dari panitia penyelenggara Jakarta E-Prix 2022 rata-rata sebulan sebelum acara Formula E diselenggarakan.

Pengajuan proposal ini dinilai cukup mepet bagi perusahaan pelat merah, sebab dalam menerima proposal acara berskala besar dan internasional, dibutuhkan waktu untuk melakukan proses pengkajian sponsorship.

"Termasuk juga melakukan pengkajian secara kelayakan bisnis dan model kerja sama agar memenuhi prinsip good corporate governance (GCG)," kata dia.

Ia menjelaskan, pada dasarnya lamanya proses pengkajian bervariasi di antara BUMN sesuai dengan peraturan di tiap perusahaan. Meski demikian, umumnya pengajuan proposal sudah dilakukan pihak penyelenggara setidaknya tiga bulan sebelum acara berlangsung.

"Pada umumnya BUMN menerima proposal event besar berskala nasional dan internasional paling cepat tiga bulan sebelumnya atau bahkan setahun sebelumnya," ungkapnya.

"Dengan demikian, ada waktu yang cukup untuk melakukan kajian sebelum mengambil keputusan yang didasari oleh aspek bisnis dan kontribusi nilai sosial BUMN kepada masyarakat," lanjut Arya.

Halaman:


Video Pilihan Video Lainnya >

Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.