Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Penyaluran BLT di 26 Pemda Bermasalah, Dobel Penerima hingga Nominal Tak Sesuai

Kompas.com - 03/06/2022, 15:30 WIB

JAKARTA, KOMPAS com - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan, penyaluran bantuan sosial atau Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari Dana Desa di 26 Pemerintah Daerah (Pemda) masih bermasalah.

Temuan ini dirangkum dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2021. Pemeriksaan atas bansos tersebut masuk dalam pemeriksaan prioritas nasional pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) pada objek Pemda.

Ketua BPK, Isma Yatun mengatakan, masalah tersebut di antaranya penyaluran BLT-DD kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tidak sesuai kriteria, duplikasi penerima, dan keluarga penerima BLT-DD menerima bansos lainnya.

Baca juga: Hingga Mei 2022, Realisasi Penyaluran BLT Dana Desa Capai Rp 3,84 Triliun

"Lalu, nilai yang diterima Keluarga Penerima Manfaat tidak tepat jumlah, dan penyaluran terlambat dilaksanakan," kata Isma Yatun dalam siaran pers, Jumat (3/6/2022).

Dalam pemeriksaan prioritas di bidang SDM, BPK juga menemukan beberapa masalah dalam pendidikan vokasi.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, seluruh pemerintah provinsi belum sepenuhnya memiliki upaya nyata memfasilitasi satuan pendidikan vokasi untuk bekerja sama dengan Industri dan Dunia Kerja (IDUKA).

"Penjaminan mutu pendidikan vokasi juga belum selaras dengan IDUKA," ucap Isma Yatun.

Sementara itu di bidang penguatan ketahanan ekonomi, Pemda belum mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi dalam layanan perizinan karena sistem Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA) belum terintegrasi dengan layanan persyaratan dasar perizinan.

Baca juga: BPK: Penyaluran Bansos di 26 Pemda Bermasalah

Kedua, pendataan objek dan wajib pajak daerah serta retribusi daerah belum sepenuhnya dilaksanakan secara periodik dan berkelanjutan.

"Dan beberapa Pemda juga belum memiliki basis data objek dan wajib pajak daerah yang lengkap, akurat, dan mutakhir," beber Isma Yatun.

Adapun, IHPS II Tahun 2021 memuat ringkasan dari 535 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), terdiri atas 3 LHP Keuangan, 317 LHP Kinerja, dan 215 LHP dengan Tujuan Tertentu. Dari 535 LHP, sebanyak 256 adalah objek pemeriksaan Pemda.

Baca juga: BPK Ungkap Ada 6.011 Masalah di APBN 2021, Nilainya Capai Rp 31,34 Triliun

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya


Rekomendasi untuk anda
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+