Pemerintah Rogoh Rp 450,2 Triliun untuk Jamin Proyek BUMN sejak 2008

Lebih lanjut Luky memastikan, ada unsur keadilan (fainess) terhadap penugasan yang diberikan kepada BUMN. Penugasan tersebut disertai dengan pemberian dukungan fiskal, misalnya PMN dan atau penjamin pemerintah.

Dukungan penjaminan pemerintah diberikan untuk mendukung optimalisasi perolehan pendanaan bagi BUMN berupa peluasan akses pendanaan dan penurunan cost of fund.

Selain memberikan solusi, tambah Luky, skema pendanaan berupa penjaminan memunculkan potensi eksposur terhadap keuangan negara jika BUMN mengalami gagal bayar.

"Atas risiko default tersebut, Kemenkeu harus mengelolanya dengan membangun framework pengelolaan risiko fiskal yang terukur dan prudent," sebut Luky.

Baca juga: BKN: Waspada Panggilan CPNS Pengganti, Ini Proses Resminya