Lima RS Segera Uji Coba Kelas Rawat Inap Standar JKN yang Bakal Hapus Kelas Iuran dan Layanan 1,2,3 BPJS Kesehatan

Kompas.com - 04/07/2022, 13:19 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Muttaqien mengatakan, uji coba Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) akan diterapkan di 5 rumah sakit di bawah Kementerian Kesehatan (Kemenkes) pada Juli ini.

Meski ada uji coba tersebut, terkait penyesuaian iuran pelayanan KRIS masih dalam pembahasan. Tapi selama ujicoba, Mutaqqien bilang, biaya iuran tidak akan berubah.

Masih mengacu kepada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

"Selama uji coba belum ada perubahan. KRIS JKN ini untuk meningkatkan mutu pelayanan, menjaga keberlangsungan, dan mencapai prinsip ekuitas Program JKN," ucap Mutaqqien kepada Kompas.com, Senin (4/7/2022).

Baca juga: Per Juli, Besaran Iuran BPJS Kesehatan Sesuai Banyaknya Gaji, Bukan Lagi Per Kelas

Adapun kelima rumah sakit yang menjalani ujicoba perubahan KRIS yaitu berada di Sumatera (satu RS), Pulau Jawa (dua RS), Ambon (satu RS), dan Sulawesi Selatan (satu RS). Sedangkan kawasan Jabodetabek belum masuk ujicoba. Namun untuk jadwal pelaksanaan ujicobanya, kata Muttaqien, masih dalam pertimbangan.

"Rencana implementasi secara keseluruhan ditargetkan pada tahun 2024. Untuk bulan Juli direncanakan uji coba di 5 RS vertikal yang ada di bawah Kemenkes. Untuk desain dan aturan terkait uji coba sedang disiapkan Kemenkes, DJSN, dan BPJS Kesehatan," katanya.

"Kemudian, dikomunikasikan dengan RS pelaksana ujicoba agar dapat siap ketika dimulai pelaksanaan ujicoba. Akan disampaikan ke masyarakat jika pelaksanaan ujicoba dimulai," sambung dia.

Baca juga: Uji Coba Kelas Rawat Inap Standar BPJS Kesehatan, Bagaimana Realisasinya?

Sebelumnya, pemerintah berencana mengujicobakan pelaksanaan Kelas Rawat Inap Standar bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Hal ini dalam rangka menjalankan amanat Undang-Undang (UU) Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).

Direktur Utama BPJS Kessehatan Ali Ghufron Mukti mengatakan, saat rapat dengar pendapat (RDP) bersama DPR beberapa waktu lalu, Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) menyebutkan telah menyepakati 12 kriteria yang akan menjadi dasar penyelenggaraan KRIS.

Kriteria tersebut dititikberatkan pada kondisi sarana dan prasarana non medis yakni ruang rawat inap, seperti kondisi ventilasi, suhu ruangan, kepadatan ruang rawat inap, dan lain sebagainya. Namun kata Ghufron, belum ada kriteria KRIS yang menyinggung sisi medis.

Ghufron mengatakan program kelas rawat inap standar rencananya akan diberlakukan mulai Juli 2022. Program ini rencananya akan menghapuskan layanan kelas 1, 2, dan 3 dari BPJS Kesehatan menjadi satu. Namun begitu ia menyampaikan saat ini proses standarisasi kelas masih dalam perumusan konsep.

Baca juga: Sebelum Uji Coba Kelas Rawat Inap Standar, BPJS Kesehatan Usulkan 2 Kriteria Tambahan

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tol Laut Mobilisasi 1,3 Juta Liter Minyakita ke Papua, Maluku dan NTT

Tol Laut Mobilisasi 1,3 Juta Liter Minyakita ke Papua, Maluku dan NTT

Whats New
Tempat Wisata dari Bekas Tambang Danau Pading, Sandiaga Uno: Jadi Berkah

Tempat Wisata dari Bekas Tambang Danau Pading, Sandiaga Uno: Jadi Berkah

Whats New
Pemerintah Sudah Kantongi Rp 7,65 Triliun dari Pajak Digital

Pemerintah Sudah Kantongi Rp 7,65 Triliun dari Pajak Digital

Whats New
Lelang Rumah Murah di Bogor, Harga Mulai Rp 150 Juta

Lelang Rumah Murah di Bogor, Harga Mulai Rp 150 Juta

Spend Smart
Bappebti Terbitkan Perba Penetapan Daftar Aset Kripto yang Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto

Bappebti Terbitkan Perba Penetapan Daftar Aset Kripto yang Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto

Whats New
Tawarkan Peluang Bisnis Kirim Paket ke Luar Negeri, Usahakurir Beri Penawaran Menguntungkan

Tawarkan Peluang Bisnis Kirim Paket ke Luar Negeri, Usahakurir Beri Penawaran Menguntungkan

Rilis
6 Cara Cek Nomor BPJS Kesehatan dengan NIK KTP

6 Cara Cek Nomor BPJS Kesehatan dengan NIK KTP

Whats New
BUMN ID Food Realisasikan Distribusi Migor 744.000 Liter ke Papua Indonesia Timur

BUMN ID Food Realisasikan Distribusi Migor 744.000 Liter ke Papua Indonesia Timur

Whats New
Turun Rp 5.000 Per Gram, Simak Rincian Harga Emas Antam Hari Ini

Turun Rp 5.000 Per Gram, Simak Rincian Harga Emas Antam Hari Ini

Whats New
Setahun Berdiri untuk UMKM Indonesia, Simak Deretan Fakta Menarik dari Kampus UMKM Shopee

Setahun Berdiri untuk UMKM Indonesia, Simak Deretan Fakta Menarik dari Kampus UMKM Shopee

Work Smart
Ekonom Perkirakan Inflasi Inti RI Naik Jadi 3,5 Persen, Jadi Tantangan Pemulihan Ekonomi

Ekonom Perkirakan Inflasi Inti RI Naik Jadi 3,5 Persen, Jadi Tantangan Pemulihan Ekonomi

Whats New
Sri Mulyani Minta Pertamina Kendalikan BBM Subsidi Pertalite-Solar agar APBN Tidak 'Jebol'

Sri Mulyani Minta Pertamina Kendalikan BBM Subsidi Pertalite-Solar agar APBN Tidak "Jebol"

Whats New
Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian, dari 0,5 Gram hingga 1 Kg

Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian, dari 0,5 Gram hingga 1 Kg

Spend Smart
Tiket AKAP DAMRI Kini Bisa Dipesan di Alfamart dan Indomaret

Tiket AKAP DAMRI Kini Bisa Dipesan di Alfamart dan Indomaret

Whats New
Kuota Solar dan Pertalite Menipis, BPH Migas Imbau Pemilik Mobil Beralih ke BBM Nonsubsidi

Kuota Solar dan Pertalite Menipis, BPH Migas Imbau Pemilik Mobil Beralih ke BBM Nonsubsidi

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.