Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pelaku Ekonomi Kreatif Bisa Dapat Insentif Pajak

Kompas.com - 19/07/2022, 20:09 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif. Melalui aturan tersebut, pemerintah kini dapat memberikan insentif pajak untuk pelaku ekonomi kreatif.

Aturan yang diteken Presiden Jokowi pada 12 Juli 2022 ini merupakan aturan pelaksana dari UU Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif.

"Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (2) dan Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif serta untuk mewujudkan infrastruktur Ekonomi Kreatif dan insentif bagi Pelaku Ekonomi Kreatif," bunyi pertimbangan dalam PP tersebut, dikutip pada Selasa (19/7/2022).

Baca juga: Sandiaga Uno: Ekonomi Kreatif Bisa Cetak 4,4 Juta Lapangan Kerja pada 2024

Adapun secara umum, PP ini mengatur mengenai pembiayaan atau kredit dan insentif bagi pelaku ekonomi kreatif, fasilitasi pengembangan sistem pemasaran produk ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual, infrastruktur ekonomi kreatif, hingga tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah serta peran masyarakat dalam pengembangan ekonomi kreatif.

Ketentuan mengenai pemberian insentif bagi pelaku ekonomi kreatif sendiri tertuang dalam bab V pada PP 24/2022. Dalam hal ini, pemerintah dan/atau pemerintah daerah dapat memberikan insentif kepada pelaku ekonomi kreatif berupa insentif fiskal dan/atau insentif non fiskal.

Insentif fiskal bagi pelaku ekonomi kreatif yang diberikan oleh pemerintah dapat berupa fasilitas perpajakan, fasilitas di bidang kepabeanan, dan/atau fasilitas di bidang cukai. Pemberian fasilitas tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, kepabeanan, dan cukai.

Sementara insentif fiskal yang berikan oleh pemerintah daerah dapat berupa insentif perpajakan daerah, dan/atau insentif retribusi.

Baca juga: Sandiaga Uno Ingatkan Pentingnya Promosi Digital bagi Ekonomi Kreatif

Adapun untuk pemberian insentif non fiskal kepada pelaku ekonomi kreatif dapat berupa penyederhanaan proses impor dan ekspor bahan baku dan/atau bahan penolong usaha ekonomi kreatif, kemudahan akses tempat usaha ekonomi kreatif, serta kemudahan pelayanan perizinan berusaha di bidang ekonomi kreatif.

Selain itu, insentif non fiskal ini juga berupa kemudahan dalam proses permohonan pendaftaran atau pencatatan kekayaan intelektual, pendampingan dan inkubasi bagi usaha ekonomi kreatif, dan kemudahan akses bantuan hukum usaha ekonomi kreatif.

Tidak hanya pemberian insentif, peraturan ini juga mengatur mengenai pembiayaan ekonomi kreatif yang bisa berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan/atau sumber lainnya yang sah. Pembiayaan tersebut dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan disalurkan melalui lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku satu tahun terhitung sejak tanggal diundangkan, yang berarti peraturan ini berlaku hingga 12 Juli 2023. (Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Anna Suci Perwitasari)

Baca juga: Sandiaga Uno: NFT dan Metaverse Peluang bagi Pelaku Ekonomi Kreatif

Artikel ini telah tayang di Kontan.co.id dengan judul: PP Baru, Pemerintah Bisa Memberikan Insentif Pajak Bagi Pelaku Ekonomi Kreatif

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Sumber
Video rekomendasi
Video lainnya


Rekomendasi untuk anda
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cara Cek Kendaraan Terkena Tilang Elektronik atau Tidak

Cara Cek Kendaraan Terkena Tilang Elektronik atau Tidak

Spend Smart
Daftar UMR Tegal 2023: Kota Tegal dan Kabupaten Tegal

Daftar UMR Tegal 2023: Kota Tegal dan Kabupaten Tegal

Work Smart
Sudah Impor, Harga Beras Tetap Mahal, Oknum Disalahkan

Sudah Impor, Harga Beras Tetap Mahal, Oknum Disalahkan

Whats New
Sumur Migas di Lepas Pantai Karawang Jawa Barat Siap Dioperasikan

Sumur Migas di Lepas Pantai Karawang Jawa Barat Siap Dioperasikan

Whats New
Pemkab Lamongan Salurkan BPJS Ketenagakerjaan kepada 8.000 Nelayan

Pemkab Lamongan Salurkan BPJS Ketenagakerjaan kepada 8.000 Nelayan

Whats New
Mentan SYL: Badan Karantina Pertanian Bukan Penjaga Pintu, Mereka 'Energizer' Ekspor dan Impor

Mentan SYL: Badan Karantina Pertanian Bukan Penjaga Pintu, Mereka "Energizer" Ekspor dan Impor

Rilis
Hampir Rampung, Kereta Cepat Jakarta-Bandung Bakal Beroperasi Juli 2023

Hampir Rampung, Kereta Cepat Jakarta-Bandung Bakal Beroperasi Juli 2023

Whats New
Ramai Belanja Pakai Voucher Dibatalkan Otomatis, Ini Penjelasan Tokopedia

Ramai Belanja Pakai Voucher Dibatalkan Otomatis, Ini Penjelasan Tokopedia

Whats New
Komisi IV DPR RI Sidak Pabrik Arang di Batam yang Bahan Bakunya dari Mangrove

Komisi IV DPR RI Sidak Pabrik Arang di Batam yang Bahan Bakunya dari Mangrove

Whats New
Anak Buah Luhut Tak Setuju soal Food Estate Humbahas Dianggap Gagal

Anak Buah Luhut Tak Setuju soal Food Estate Humbahas Dianggap Gagal

Whats New
Harga Tiket Kereta Api Dikeluhkan Mahal, KAI: Harganya Bersifat Fluktuatif, Menyesuaikan Permintaan Pelanggan

Harga Tiket Kereta Api Dikeluhkan Mahal, KAI: Harganya Bersifat Fluktuatif, Menyesuaikan Permintaan Pelanggan

Whats New
Food Estate Humbahas Dinilai Belum Optimal, Kementan: Bukan Lahan Tidak Subur, Tapi Butuh Perlakuan Khusus

Food Estate Humbahas Dinilai Belum Optimal, Kementan: Bukan Lahan Tidak Subur, Tapi Butuh Perlakuan Khusus

Whats New
BUMN Indofarma Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan D3-S1, Simak Kualifikasinya

BUMN Indofarma Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan D3-S1, Simak Kualifikasinya

Whats New
DPR RI Nilai Pengembangan Food Estate Humbahas Belum Optimal

DPR RI Nilai Pengembangan Food Estate Humbahas Belum Optimal

Whats New
Catat, Pengangguran, Korban PHK hingga Pekerja Bisa Ikut Program Kartu Prakerja

Catat, Pengangguran, Korban PHK hingga Pekerja Bisa Ikut Program Kartu Prakerja

Work Smart
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+