Penyebab Biaya Proyek Kereta Cepat Bengkak hingga China Minta RI Turun Tangan

JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah Indonesia diminta untuk menanggung pembengkakan biaya proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) oleh China Development Bank (CDB). Alasannya, proyek KCJB mengalami cost overrun (kelebihan biaya) dalam pengerjaannya.

Adapun pembengkakan biaya proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung ini menjadi 8 miliar dollar AS atau setara Rp 114,24 triliun, bertambah 1,9 miliar dollar AS (Rp 27,09 triliun) dari rencana awal sebesar 6,07 miliar dollar AS yang ekuivalen dengan Rp 86,5 triliun.

Dalam rapat dengan Komisi V DPR beberapa waktu lalu, Direktur Utama PT KAI (Persero) Didiek Hartantyo mengungkapkan penyebab biaya proyek kereta cepat Jakarta-Bandung bengkak.

Didiek mengatakan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung memiliki banyak hambatan sehingga terjadi pembengkakan biaya. Hambatan ini bermula dari kontraktor dan kemudian pada tahun 2019 proyek Kereta Cepat  Jakarta-Bandung terhambat karena pembebasan tanah.

Baca juga: China Minta RI Tanggung Pembengkakan Biaya Kereta Cepat, KCIC: Kami Tunggu Keputusan Pemerintah

Hambatan tersebut mulai biaya pembebasan lahan yang naik, enginering, procurement, construction (EPC), relokasi jalur dan biaya lainnya mendorong terjadinya cost overrun.

Awalnya, target penyelesaian Kereta Cepat Jakarta Bandung adalah di tahun 2019, lalu mundur ke tahun 2022. Belakangan, targetnya mundur lagi menjadi 2023.

"Sejak awal di pembebasan lahan ini antara 100 juta dollar AS sampai 300 juta dollar AS, yang besar juga EPC ini di angka 600 juta dollar AS sampai 1,2 miliar dollar AS, relokasi jalur-jalur kemudian biaya financing cost sendiri," kata Didiek dalam rapat Komisi V DPR, Rabu (6/7/2022).

Didiek mengatakan kas KCIC sudah menipis dan jika PMN tidak kunjung cair, ini akan membuat proyek tersebut semakin terhambat dan penyelesaiannya diundur.

"Kemarin sudah dalam pembahasan menyeluruh dan akan diberikan support dan ini apalagi enggak jadi 2022 maka berpotensi penyelesaiannya kereta cepat ini akan terhambat juga, karena cast flow KCIC itu akan bertahan sampai September sehingga belum turun maka cost overrun ini Juni 2023 akan terancam mundur," kata Didiek.

Baca juga: China Minta APBN RI Tanggung Bengkak Biaya Kereta Cepat

Penjelasan KCIC

Sementara itu, GM Corporate Secretary PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) Rahadian Ratry juga sempat menyampaikan penyebab biaya proyek kerata cepat Jakarta-Bandung bengkak. Ia mengatakan, pihaknya telah berupaya untuk menekan biaya pembangunan supaya lebih efisien.

"Mengenai perubahan biaya, kami sudah mengajukan angka untuk direviu oleh BPKP, dan hal ini masih berproses. Namun kepastiannya masih menunggu hasil audit dan reviu dari BPKP," ujarnya saat dihubungi Kompas.com, Kamis (7/4/2022).

Namun kata dia, pembengkakan biaya proyek kereta cepat Jakarta-Bandung tidak dapat terhindarkan karena terdapat acuan harga yang harus disesuaikan. Selain itu, penambahan waktu estimasi pelaksanaan proyek juga turut berdampak terhadap biaya proyek.

Lebih rinci, dia menjelaskan alasan di balik pembengkakan biaya proyek kereta cepat Jakarta-Bandung sebagai berikut:

1. Pengadaan lahan

Biaya pengadaan lahan yang memakan porsi cukup besar terhadap biaya proyek kereta cepat Jakarta-Bandung menjadi salah satu penyebab bengkaknya biaya proyek. Pasalnya, proses pengadaan lahan yang memakan cukup banyak waktu membuat harga tanah yang akan dibebaskan turut mengalami kenaikan.

"Akibatnya, ada penambahan biaya pengadaan lahan dari nilai awal," kata Rahadian. Baca juga: Jokowi Mau Pamer Kereta Cepat Jakarta-Bandung ke Kepala Negara G20

Baca juga: Duit Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Menipis, Kini Berharap APBN

2. Kondisi geologi di tunnel 2

Dia mengakui, ada situasi-situasi yang tidak terduga seperti kondisi geologi di tunnel 2. Meskipun dalam perencanaannya KCIC sudah memetakan area tersebut adalah area clayshale dan masih memungkinkan untuk dibuat tunnel. Namun dalam praktik di lapangan, ternyata kondisi geologisnya adalah clayshale ekstrem. Kondisi ini membuat pembangunan sempat terhambat dan akhirnya berdampak pada penambahan biaya.

"Hal ini memaksa kami untuk melakukan beberapa metode untuk mengatasi persoalan geologis," jelasnya.

3. Pandemi Covid-19

Pandemi Covid-19 yang berlangsung sejak tahun 2020 membuat perencanaan proyek menjadi terhambat. Sebab, upaya penanganan Covid-19 tidak pernah dianggarkan sebelumnya. Namun, agar proses pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung tetap dapat berlangsung, KCIC perlu mengadakan langkah pencegahan Covid-19 sesuai dengan ketentuan pemerintah, mulai dari proses karantina hingga tes Covid-19 rutin. Hal ini tentu menambah anggaran.

Baca juga: Kereta Cepat Tak Sampai Kota Bandung, Kira-kira yang Minat Banyak?

"Selain ketika pandemi, produktivitas SDM KCJB sempat berkurang karena adanya pengetatan-pengetatan aktivitas yang dilakukan. Hal ini tentu menjadi salah satu obstacle dan menjadi salah satu faktor penambahan biaya," ucapnya.

4. Penggunaan frekuensi GSM-R

Selain itu, penggunaan frekuensi GSM-R untuk operasional kereta api di Indonesia ternyata membutuhkan biaya investasi. Biaya ini di luar anggaran awal. Pasalnya, pada anggaran awal KCIC mengacu pada penggunaan frekuensi GSM-R di China di mana penggunaan frekuensi termasuk investasinya tidak perlu bayar. Sementara di Indonesia kebijakannya berbeda.

5. Instalasi listrik dan lain-lain

Selain itu, dia menyebutkan KCIC membutuhkan biaya investasi tambahan untuk instalasi listrik PLN.

"Masalah anggaran ini juga berasal dari pekerjaan variation order dan financing cost serta pekerjaan lainnya yang memang harus dilakukan untuk kebutuhan penyelesaian proyek KCJB," jelasnya.

Tunggu arahan Jokowi

Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kemenko Perekonomian Wahyu Utomo mengatakan, pemerintah Indonesia tak bisa langsung menerima permintaan China, agar APBN bisa ikut menanggung pembengkakan biaya Kereta Cepat Jakarta Bandung.

Permintaan China ini juga harus menunggu arahan dari Presiden Jokowi apakah nanti bisa pemerintah ikut andil menalangi atau tidak.

"Ada permintaan karena cost overrun ini agar di-cover oleh pemerintah Indonesia. Terkait hal ini, teman-teman dari Kementerian Keuangan baru membahas yang merupakan bagian kewajiban kami untuk kontribusi dalam pembangunan, bukan cost overrun," jelas Wahyu Utomo dikutip pada Rabu (27/7/2022).

Baca juga: Jonan Dulu Bilang, Jakarta-Bandung Terlalu Pendek untuk Kereta Cepat

Sebelumnya, Presiden Jokowi sempat beberapa kali menegaskan bahwa proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung adalah murni business to business (b to b) dan berjanji tak akan menggunakan dana APBN sepeser pun. Menurutnya, pemerintah melalui Kemenko Perekonomian bersama Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi terus memonitor dengan ketat proyek ini.

Dalam proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung, CDB memiliki porsi investasi terbesar yakni 75 persen. Mengutip Kompas TV, dari total kebutuhan dana investasi Kereta Cepat Jakarta Bandung, pinjaman CBD diperkirakan mencapai 4,55 miliar dollar AS atau setara Rp 64,9 triliun.

Sementara 25 persen pendanaan sisanya, berasal dari setoran modal dari konsorsium dua negara, Indonesia-China. Rinciannya, konsorsium BUMN Indonesia (PT KAI (Persero), PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, PT Jasa Marga (Persero) Tbk, dan PTPN) menyetorkan kontribusi sebesar 60 persen, dan sisanya dari modal konsorsium China, Beijing Yawan sebesar 40 persen.

Baca juga: Duit Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Menipis, Kini Berharap APBN