Imbas Harga BBM Naik, KKP: Nelayan Urung Melaut, Produksi Ikan Ikut Anjlok

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melaporkan, kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) membuat nelayan urung melaut. Hal ini berpotensi membuat nelayan menangguk rugi.

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Muhammad Zaini mengatakan, kenaikan harga BBM berdampak langsung membuat kapal tidak berlayar. Harga BBM yang sebelumnya dipatok seharga Rp 8.000, melonjak jadi Rp 18.000. Bahkan, harga BBM di wilayah timur Indonesia, ia bilang, telah menyentuh harga Rp 23.000.

"Akibatnya nelayan-nelayan yang melaut hanya tinggal 50 persen (Juli 2022) dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2021, jadi drop. Sekarang banyak kapal-kapal yang punya izin sebagian besar ada di pelabuhan. Dia tidak melakukan penangkapan karena mahalnya BBM," terang dia dalam konferensi pers Capaian Kinerja KKP Semester I-2022, Kamis (28/7/2022).

Baca juga: Erick Thohir: Kita Tidak Bisa Bicara Soal Kedaulatan Pangan Tanpa Melibatkan Peran Nelayan

Sebagai gambaran, surat persetujuan berlayar (SPB) pada bulan Juli 2022 tercatat hanya sebanyak 1.912. Sedangkan, pada periode yang sama tahun lalu jumlahnya mencapai 4.165 lembar.

Data tersebut berasal dari kapan izin pusat dan izin provinsi yang akan melakukan kegiatan penangkapan ikan dari 22 Pelabuhan Perikanan UPT Pusat.

Baca juga: KKP Tingkatkan Rata-rata Pendapatan Pembudidaya Ikan, jadi Rp 4,4 Juta per Bulan

Ia menambahkan, kondisi saat ini berpotensi membuat pengusaha rugi ketika aktivitas penangkapan ikan tetap dilanjutkan.

"Kalau dipaksakan (berlayar), saya sudah bicara oleh beberapa pengusaha, ini akan terjadi kerugian dihitung harga besaran kapal 60 GT kalau dia berlayar 1 tahun tadinya biayanya kira-kira sekitar 4 kali melaut harus mengeluarkan kira-kira Rp 2 miliar. Sekarang itu bisa mencapai hampir Rp 5 miliar," terangnya.

"Dia (kapal 60 GT) tidak akan mendapatkan untung, bahkan dia potensi ruginya sangat besar," imbuh dia.

Baca juga: KKP: Realisasi Investasi Semester I-2022 Tembus Rp 4 Triliun