“Mainan” Bernama "Dwelling Time"

Biaya yang muncul dari aktivitas di atas (dikenal dalam khazanah kepelabuhan sebagai overbrengen) mencakup handling, penumpukan, lift on-lift off atau LO-LO di terminal, sewa truk, LOLO di depo lini 2, dll.

Menariknya, biaya-biaya yang ditagih oleh pengelola terminal kepada pemilik peti kemas long stay diatur dengan ketat oleh regulasi. Jujur, saya tidak tahu diatur dengan apa biaya-biaya yang muncul di lini 2.

Setelah peti kemas long stay itu keluar dari CY, dengan sendirinya angka dwelling time terjaga tetap stabil. Bahwa proses dokumennya belum selesai, itu soal lain. Yang penting tidak ada peti kemas ngendon di lapangan penumpukan. Bukankah ini akal-akalan namanya?

Dari sisi teknis atau bisnis terminal peti kemas, menumpuk peti kemas setelah dibongkar dari atas kapal ke container yard merupakan hal yang biasa. Pendapatan terminal salah satunya ya dari penumpukan.

Sepertinya hanya di Indonesia saja praktik itu dilarang. (Pasal 1 Ayat 3 PM No. 116/2016 menyebutkan lapangan penumpukan terminal peti kemas atau lini 1 sebagaimana dimaksud ayat 1 bukan merupakan tempat penimbunan barang tetapi sebagai area transit untuk menunggu pemuatan atau pengeluarannya.)

Mantan petinggi salah satu operator pelabuhan pernah mengungkapkan, pendapatan perusahaannya terdiri dari 50 persen didapat dari aktivitas bongkar-muat dan 50 persen lainnya dari penumpukan. Penumpukan di sini meliputi semua jenis kargo, termasuk peti kemas.

Dengan adanya kebijakan nasional yang melarang penumpukan di CY demi mengejar angka dwelling time yang kecil, pendapatan dari usaha penumpukan (peti kemas) turun drastis, tinggal 20 persen saja.

Ibarat kata pepatah “nasi sudah menjadi bubur”, kini urusan dwelling time sudah menjadi bagian keseharian bisnis terminal peti kemas. Sementara itu terminal-terminal peti kemas bermunculan di berbagai tempat di dalam negeri.

Overcapacity akhirnya tak terhindarkan. Yard occupancy ratio (YOR) tergolong rendah jika tidak hendak disebut sepi. Itu artinya, CY lebih banyak kosongnya dari pada terisinya.

Dalam catatan saya, saat ini total kapasitas terminal peti kemas di pulau Jawa sekitar 13.863.342 TEU. Sementara total throughput nasional sekitar 10 juta TEU saja.

Di atas fenomena yang ada tadi, muncul pihak yang menangguk keuntungan. Mereka bukan tidak boleh berbisnis di pelabuhan. Sektor ini terbuka bagi siapa saja. Hanya saja, demi kepentingan mereka ini, dibuatlah akal-akalan yang merugikan pengelola terminal peti kemas atas nama dwelling time.

Untuk diketahui, operator terminal menggelontorkan investasi hingga triliunan untuk bisa berbisnis sementara mereka tidak sebanyak itu. Hal ini jelas tidak adil. Di atas itu semua, akal-akalan tadi menciptakan biaya logistik yang tinggi. Dwelling time boleh rendah, tetapi biaya logistik tetap saja tidak turun. Tragis.