Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Angka Inflasinya Sudah Tinggi, Jokowi Minta 5 Provinsi Ini Hati-hati

Kompas.com - 18/08/2022, 11:32 WIB
Yohana Artha Uly,
Erlangga Djumena

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyoroti laju inflasi yang tinggi di sejumlah provinsi. Setidaknya ada lima provinsi yang diminta untuk berhati-hati karena laju inflasinya sudah berada di atas 5 persen.

Hal itu diungkapkannya saat memberikan arahan dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi 2022, Kamis (18/8/2022). Rapat ini dihadiri para pejabat daerah dan pusat, serta pihak Bank Indonesia (BI).

Jokowi menyebutkan, kelima porvinsi yang inflasinya tertinggi yakni Jambi sebesar 8,55 persen, Sumatera Barat 8,01 persen, Bangka Belitung 7,77 persen, Riau 7,04 persen, serta Aceh sebesar 6,97 persen.

Baca juga: Inflasi Masih 4,94 Persen, Jokowi: Didukung oleh Tidak Naiknya Harga BBM, Elpiji, dan Listrik

"Provinsi Jambi hati-hati sudah berada di angka 8,55 persen, lalu Sumatera Barat, Bangka Belitung, Riau, dan Aceh. Tolong ini dilihat secara detil yang menyebabkan ini (inflasi tinggi) apa?" ujarnya.

Presiden pun menyatakan, bakal meninjau langsung ke daerah-daerah guna mengecek laju inflasinya. Jokowi meminta, untuk seluruh kepala daerah mengetahui kinerja inflasi di wilayahnya guna mencari solusi yang tepat agar inflasi bisa terkendali.

"Provinsi harus tahu posisi inflasinya di angka berapa. Nanti saya ke daerah, ketika saya tanya jangan gelagapan enggak ngerti posisi inflasi provinsinya berada di angka berapa," tegas dia.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu pun meminta untuk para gubernur, bupati, dan walikota di seluruh Indonesia bisa bekerja sama dengan tim pengendali inflasi, baik di daerah maupun pusat, dalam upaya mengendalikan laju inflasi.

Pasalnya, per Juli 2022 laju inflasi nasional tercatat sudah mencapai 4,94 persen (year on year/yoy). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) laju inflasi itu sekaligus menjadi yang tertinggi sejak Oktober 2015.

"Saya ingin bupati, walikota, gubernur betul-betul mau bekerja sama dengan tim pengendali inflasi. Tanyakan di daerahnya apa yang harganya naik, yang menyebabkan inflasi, bisa saja beras, bisa saja bawang merah, bisa saja cabe, dan dicek," kata Jokowi.

"Lalu tim pengendali inflasi pusat cek, daerah mana yang memiliki pasokan cabai yang melimpah atau pasokan beras yang melimpah, disambungkan. Ini harus disambungkan karena negara ini negara besar sekali, ada 514 kabupaten/ kota, 37 provinsi," pungkasnya.

Baca juga: Redam Inflasi, Kenaikkan Harga Pertalite Perlu Dihindari

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Redesain Logo BTN Menuju Era Digitalisasi

Redesain Logo BTN Menuju Era Digitalisasi

Whats New
Marak Bus Bodong, Pengusaha Otobus Imbau Masyarakat Waspada Pilih Angkutan untuk Mudik Lebaran

Marak Bus Bodong, Pengusaha Otobus Imbau Masyarakat Waspada Pilih Angkutan untuk Mudik Lebaran

Whats New
Bukan Hanya 7, Lokasi Pembersihan Hasil Sedimentasi di Laut Berpontesi Ditambah

Bukan Hanya 7, Lokasi Pembersihan Hasil Sedimentasi di Laut Berpontesi Ditambah

Whats New
Stereotipe Penilaian Kredit Perbankan

Stereotipe Penilaian Kredit Perbankan

Whats New
Investasi Mangkrak Senilai Rp 149 Triliun Tidak Bisa Dieksekusi

Investasi Mangkrak Senilai Rp 149 Triliun Tidak Bisa Dieksekusi

Whats New
BKN: Hingga Maret 2024, 55 orang ASN Dimutasi ke Otorita IKN

BKN: Hingga Maret 2024, 55 orang ASN Dimutasi ke Otorita IKN

Whats New
Menteri KP Sebut Hasil Penambangan Pasir Laut Bukan untuk Diekspor

Menteri KP Sebut Hasil Penambangan Pasir Laut Bukan untuk Diekspor

Whats New
Soal Penundaan Pembatasan Barang Bawaan dari Luar Negeri, Bea Cukai: Harus Diatur Kembali oleh Mendag

Soal Penundaan Pembatasan Barang Bawaan dari Luar Negeri, Bea Cukai: Harus Diatur Kembali oleh Mendag

Whats New
Apindo Imbau Pengusaha Bayar THR 2024 Tepat Waktu

Apindo Imbau Pengusaha Bayar THR 2024 Tepat Waktu

Whats New
Harga Bahan Pokok Selasa 19 Maret 2024, Harga Ikan Kembung Naik

Harga Bahan Pokok Selasa 19 Maret 2024, Harga Ikan Kembung Naik

Whats New
Pengusaha Telat Bayar THR, Siap-siap Kena Denda

Pengusaha Telat Bayar THR, Siap-siap Kena Denda

Whats New
Satgas UU Cipta Kerja Gelar Workshop Besama Ikatan Pengusaha Wanita di Hari Perempuan Internasional

Satgas UU Cipta Kerja Gelar Workshop Besama Ikatan Pengusaha Wanita di Hari Perempuan Internasional

Whats New
Sri Mulyani Laporkan Dugaan Fraud Rp 2,5 Triliun, LPEI Buka Suara

Sri Mulyani Laporkan Dugaan Fraud Rp 2,5 Triliun, LPEI Buka Suara

Whats New
Sepanjang Ramadhan, Stok Batu Bara untuk Pembangkit Listrik Dipastikan Aman

Sepanjang Ramadhan, Stok Batu Bara untuk Pembangkit Listrik Dipastikan Aman

Whats New
Ramai Aturan Baru soal Pembatasan Barang Bawaan Penumpang: Gampang Kok

Ramai Aturan Baru soal Pembatasan Barang Bawaan Penumpang: Gampang Kok

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com