Angka Inflasinya Sudah Tinggi, Jokowi Minta 5 Provinsi Ini Hati-hati

Kompas.com - 18/08/2022, 11:32 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyoroti laju inflasi yang tinggi di sejumlah provinsi. Setidaknya ada lima provinsi yang diminta untuk berhati-hati karena laju inflasinya sudah berada di atas 5 persen.

Hal itu diungkapkannya saat memberikan arahan dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi 2022, Kamis (18/8/2022). Rapat ini dihadiri para pejabat daerah dan pusat, serta pihak Bank Indonesia (BI).

Jokowi menyebutkan, kelima porvinsi yang inflasinya tertinggi yakni Jambi sebesar 8,55 persen, Sumatera Barat 8,01 persen, Bangka Belitung 7,77 persen, Riau 7,04 persen, serta Aceh sebesar 6,97 persen.

Baca juga: Inflasi Masih 4,94 Persen, Jokowi: Didukung oleh Tidak Naiknya Harga BBM, Elpiji, dan Listrik

"Provinsi Jambi hati-hati sudah berada di angka 8,55 persen, lalu Sumatera Barat, Bangka Belitung, Riau, dan Aceh. Tolong ini dilihat secara detil yang menyebabkan ini (inflasi tinggi) apa?" ujarnya.

Presiden pun menyatakan, bakal meninjau langsung ke daerah-daerah guna mengecek laju inflasinya. Jokowi meminta, untuk seluruh kepala daerah mengetahui kinerja inflasi di wilayahnya guna mencari solusi yang tepat agar inflasi bisa terkendali.

"Provinsi harus tahu posisi inflasinya di angka berapa. Nanti saya ke daerah, ketika saya tanya jangan gelagapan enggak ngerti posisi inflasi provinsinya berada di angka berapa," tegas dia.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu pun meminta untuk para gubernur, bupati, dan walikota di seluruh Indonesia bisa bekerja sama dengan tim pengendali inflasi, baik di daerah maupun pusat, dalam upaya mengendalikan laju inflasi.

Pasalnya, per Juli 2022 laju inflasi nasional tercatat sudah mencapai 4,94 persen (year on year/yoy). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) laju inflasi itu sekaligus menjadi yang tertinggi sejak Oktober 2015.

"Saya ingin bupati, walikota, gubernur betul-betul mau bekerja sama dengan tim pengendali inflasi. Tanyakan di daerahnya apa yang harganya naik, yang menyebabkan inflasi, bisa saja beras, bisa saja bawang merah, bisa saja cabe, dan dicek," kata Jokowi.

"Lalu tim pengendali inflasi pusat cek, daerah mana yang memiliki pasokan cabai yang melimpah atau pasokan beras yang melimpah, disambungkan. Ini harus disambungkan karena negara ini negara besar sekali, ada 514 kabupaten/ kota, 37 provinsi," pungkasnya.

Baca juga: Redam Inflasi, Kenaikkan Harga Pertalite Perlu Dihindari

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tragedi Stadion Kanjuruhan, Erick Thohir: Tidak Ada Sepak Bola Seharga Nyawa

Tragedi Stadion Kanjuruhan, Erick Thohir: Tidak Ada Sepak Bola Seharga Nyawa

Whats New
Gandeng Perusahaan Farmasi Inggris, Erick Thohir: Bio Farma Akan Kembangkan Obat Hemofilia

Gandeng Perusahaan Farmasi Inggris, Erick Thohir: Bio Farma Akan Kembangkan Obat Hemofilia

Whats New
Ini Kriteria Pemimpin Ideal Versi Sri Mulyani

Ini Kriteria Pemimpin Ideal Versi Sri Mulyani

Whats New
Kresna Life Minta Cabut Sanksi PKU, OJK: Berbahaya untuk Calon Nasabah Baru

Kresna Life Minta Cabut Sanksi PKU, OJK: Berbahaya untuk Calon Nasabah Baru

Whats New
Jadikan FABA Filler Pupuk NPK, Petrokimia Gresik Hemat Rp 7,4 Miliar

Jadikan FABA Filler Pupuk NPK, Petrokimia Gresik Hemat Rp 7,4 Miliar

Whats New
Inflasi Terus Meningkat, Mendagri: Memang Sudah Diprediksi...

Inflasi Terus Meningkat, Mendagri: Memang Sudah Diprediksi...

Whats New
OJK Sebut SWI Temukan 105 Pinjol Ilegal dan 18 Investasi Ilegal pada September 2022

OJK Sebut SWI Temukan 105 Pinjol Ilegal dan 18 Investasi Ilegal pada September 2022

Whats New
Pembangkit Batu Bara Beroperasi Lagi di Eropa, Harga Batu Bara Naik

Pembangkit Batu Bara Beroperasi Lagi di Eropa, Harga Batu Bara Naik

Whats New
Tren 'Startup' Gabungkan 'E-commerce' dan 'Online Travel Agent', Apa Manfaatnya?

Tren "Startup" Gabungkan "E-commerce" dan "Online Travel Agent", Apa Manfaatnya?

Whats New
Sri Mulyani Ungkap Ancaman Dunia Setelah Pandemi Covid-19

Sri Mulyani Ungkap Ancaman Dunia Setelah Pandemi Covid-19

Whats New
Luluh 'Rayuan' RI, Produsen Pipa Terbesar Belanda Tak Jadi Bangun Pabrik di Vietnam

Luluh "Rayuan" RI, Produsen Pipa Terbesar Belanda Tak Jadi Bangun Pabrik di Vietnam

Whats New
Jaga Harga Beras Stabil, Menhub Pastikan Kelancaran Distribusi Lewat Tol Laut

Jaga Harga Beras Stabil, Menhub Pastikan Kelancaran Distribusi Lewat Tol Laut

Whats New
Pabrik Bahan Baku Obat Kimia Farma Ditarget Mampu Tekan Impor hingga 20 Persen

Pabrik Bahan Baku Obat Kimia Farma Ditarget Mampu Tekan Impor hingga 20 Persen

Whats New
OJK Sebut IPO Blibli Masih Berlanjut, Bagaimana Statusnya?

OJK Sebut IPO Blibli Masih Berlanjut, Bagaimana Statusnya?

Whats New
OJK Terima 10.109 Aduan Masyarakat, Ini Sektor yang Paling Banyak Diadukan

OJK Terima 10.109 Aduan Masyarakat, Ini Sektor yang Paling Banyak Diadukan

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.