Angka Inflasinya Sudah Tinggi, Jokowi Minta 5 Provinsi Ini Hati-hati

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyoroti laju inflasi yang tinggi di sejumlah provinsi. Setidaknya ada lima provinsi yang diminta untuk berhati-hati karena laju inflasinya sudah berada di atas 5 persen.

Hal itu diungkapkannya saat memberikan arahan dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi 2022, Kamis (18/8/2022). Rapat ini dihadiri para pejabat daerah dan pusat, serta pihak Bank Indonesia (BI).

Jokowi menyebutkan, kelima porvinsi yang inflasinya tertinggi yakni Jambi sebesar 8,55 persen, Sumatera Barat 8,01 persen, Bangka Belitung 7,77 persen, Riau 7,04 persen, serta Aceh sebesar 6,97 persen.

Baca juga: Inflasi Masih 4,94 Persen, Jokowi: Didukung oleh Tidak Naiknya Harga BBM, Elpiji, dan Listrik

"Provinsi Jambi hati-hati sudah berada di angka 8,55 persen, lalu Sumatera Barat, Bangka Belitung, Riau, dan Aceh. Tolong ini dilihat secara detil yang menyebabkan ini (inflasi tinggi) apa?" ujarnya.

Presiden pun menyatakan, bakal meninjau langsung ke daerah-daerah guna mengecek laju inflasinya. Jokowi meminta, untuk seluruh kepala daerah mengetahui kinerja inflasi di wilayahnya guna mencari solusi yang tepat agar inflasi bisa terkendali.

"Provinsi harus tahu posisi inflasinya di angka berapa. Nanti saya ke daerah, ketika saya tanya jangan gelagapan enggak ngerti posisi inflasi provinsinya berada di angka berapa," tegas dia.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu pun meminta untuk para gubernur, bupati, dan walikota di seluruh Indonesia bisa bekerja sama dengan tim pengendali inflasi, baik di daerah maupun pusat, dalam upaya mengendalikan laju inflasi.

Pasalnya, per Juli 2022 laju inflasi nasional tercatat sudah mencapai 4,94 persen (year on year/yoy). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) laju inflasi itu sekaligus menjadi yang tertinggi sejak Oktober 2015.

"Saya ingin bupati, walikota, gubernur betul-betul mau bekerja sama dengan tim pengendali inflasi. Tanyakan di daerahnya apa yang harganya naik, yang menyebabkan inflasi, bisa saja beras, bisa saja bawang merah, bisa saja cabe, dan dicek," kata Jokowi.

"Lalu tim pengendali inflasi pusat cek, daerah mana yang memiliki pasokan cabai yang melimpah atau pasokan beras yang melimpah, disambungkan. Ini harus disambungkan karena negara ini negara besar sekali, ada 514 kabupaten/ kota, 37 provinsi," pungkasnya.

Baca juga: Redam Inflasi, Kenaikkan Harga Pertalite Perlu Dihindari