Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anggaran Subsidi Energi Rp 502,4 Triliun, Bisa Buat Bangun 3.333 Rumah Sakit atau 3.500 Km Tol

Kompas.com - 26/08/2022, 19:40 WIB
Yohana Artha Uly,
Akhdi Martin Pratama

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah saat ini telah mengalokasikan anggaran subsidi dan kompensasi energi sebesar Rp 502,4 triliun. Ia bilang, nilai subsidi tersebut merupakan angka yang sangat besar.

Bendahara Negara itu pun memberikan gambaran besarnya anggaran subsidi energi dengan perbandingan pembangunan infrastruktur di berbagai sektor.

Salah satunya pada sektor kesehatan. Menurutnya, anggaran Rp 502,4 triliun itu setara dengan pembangunan 3.333 rumah sakit skala menengah dengan perkiraan biaya Rp 150 miliar per rumah sakit.

Baca juga: Sri Mulyani Ungkap Ratusan Triliun Rupiah Subsidi BBM Dinikmati Orang Kaya

"Jadi kalau Menteri Kesehatan misalnya minta anggaran bisa membangun rumah sakit sampai ke seluruh pelosok, itu kita bisa bangun sebanyak 3.333 rumah sakit," ujarnya dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Keuangan, Jumat (26/8/2022).

Selain itu, anggaran tersebut juga cukup untuk membangun sebanyak 41.666 puskesmas di seluruh pelosok Indonesia. Perhitungan ini berdasarkan perkiraan biaya pembangunan sebesar 12 miliar per unit.

Kemudian anggaran sebanyak Rp 502,4 triliun itu setara pula dengan pembangunan sebanyak 226.886 gedung sekolah dasar. Asumsinya, per gedung sekolah memakan biaya Rp 2,19 miliar.

Tak hanya itu, anggaran subsidi energi juga setara dengan pembangunan ruas tol baru sepanjang 3.501 kilometer (KM) dengan perkiraan memakan biaya sebesar Rp 142,8 miliar per kilometer.

"Dengan dana Rp 502 triliun tadi, itu kita bisa bikin ruas tol sepanjang 3.500 kilometer. Mungkin ini (setara) bisa menyelesaikan semua tol di Sumatera, bahkan lewat, karena kemarin kan masih ada yang belum tersambung," jelas Sri Mulyani.

Baca juga: Sri Mulyani: Kalau Anggaran Subsidi BBM Ditambah, dari Mana Dananya?

Ia menekankan, angka-angka itu dimaksudkan untuk memberi gambaran terhadap upaya pemerintah menjaga harga jual energi di masyarakat agar tidak naik seiring melonjaknya harga komoditas dunia, dengan menganggarkan subsidi dan kompensasi energi sebesar Rp 502,4 triliun.

Nilai subsidi dan kompensasi itu pada dasarnya sudah bertambah dari alokasi semula yang sebesar Rp 152,1 triliun. Namun, anggaran itu berpotensi naik kembali jika tidak ada kebijakan pengendalian oleh pemerintah.

Berdasarkan penghitungan terkini, anggaran subsidi dan kompensasi energi berpotensi naik sebesar Rp 195,6 triliun atau menjadi sekitar Rp 698 triliun. Ini dikarenakan konsumsi Pertalite dan Solar diperkirakan melebihi kuota, seiring dengan naiknya harga minyak mentah dan melemahnya kurs rupiah.

"Jadi (gambaran) ini hanya untuk memberikan sense of magnitude bahwa ini adalah angka yang sangat besar dan sangat riil, dan Rp 502 triliun ini masih belum cukup, masih akan berpotensi menambah Rp 195 triliun lagi," pungkasnya.

Baca juga: Dilema Subsidi BBM, Mengorbankan Daya Beli Rakyat atau APBN Jebol

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Rekomendasi untuk anda
28th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mengenal Platform Jual Beli Karbon Berbasis Ritel di Indonesia

Mengenal Platform Jual Beli Karbon Berbasis Ritel di Indonesia

Whats New
Jangan Pakai Pinpri, Ini 4 Produk Alternatif untuk Pinjaman Dana

Jangan Pakai Pinpri, Ini 4 Produk Alternatif untuk Pinjaman Dana

Spend Smart
Pemerintah Yakin Setoran Pajak Lampaui Target di Akhir 2023

Pemerintah Yakin Setoran Pajak Lampaui Target di Akhir 2023

Whats New
Harga Tiket Kereta Cepat Diusulkan Rp 250.000-Rp 300.000 'Worth It' Enggak? Begini Tanggapan Masyarakat

Harga Tiket Kereta Cepat Diusulkan Rp 250.000-Rp 300.000 "Worth It" Enggak? Begini Tanggapan Masyarakat

Whats New
Pengamat Minta Pemerintah Fokus Setarakan Aturan Main Social Commerce dan E-commerce

Pengamat Minta Pemerintah Fokus Setarakan Aturan Main Social Commerce dan E-commerce

Whats New
Tahun Depan Pemerintah Targetkan Pertumbuhan Ekonomi 5,2 Persen di Tengah Ketidakpastian Global, Realistiskah?

Tahun Depan Pemerintah Targetkan Pertumbuhan Ekonomi 5,2 Persen di Tengah Ketidakpastian Global, Realistiskah?

Whats New
Kementan Realisasikan RJIT di Kota Serang untuk Tingkatkan Produksi Padi hingga Antisipasi El Nino

Kementan Realisasikan RJIT di Kota Serang untuk Tingkatkan Produksi Padi hingga Antisipasi El Nino

Whats New
Kereta Cepat Whoosh Vs Argo Parahyangan, Mana yang Lebih Dipilih Masyarakat?

Kereta Cepat Whoosh Vs Argo Parahyangan, Mana yang Lebih Dipilih Masyarakat?

Spend Smart
DPR RI Sambut Baik Larangan Transaksi Jual-Beli di 'Social Commerce'

DPR RI Sambut Baik Larangan Transaksi Jual-Beli di "Social Commerce"

Whats New
Resmikan Bursa Karbon Indonesia, Jokowi: Potensinya Rp 3.000 Triliun, Bahkan Lebih...

Resmikan Bursa Karbon Indonesia, Jokowi: Potensinya Rp 3.000 Triliun, Bahkan Lebih...

Whats New
3 Fungsi AI yang Mendukung Pengembangan Karier di Kantor, Apa Saja?

3 Fungsi AI yang Mendukung Pengembangan Karier di Kantor, Apa Saja?

Work Smart
Wamen Perdagangan Sebut TikTok Shop Lakukan 'Predatory Pricing'

Wamen Perdagangan Sebut TikTok Shop Lakukan "Predatory Pricing"

Whats New
Kurs Rupiah Hari Ini di CIMB Niaga hingga BCA

Kurs Rupiah Hari Ini di CIMB Niaga hingga BCA

Whats New
4 Aspek 'Human Capital Leadership' untuk Generasi Produktif Indonesia 2045

4 Aspek "Human Capital Leadership" untuk Generasi Produktif Indonesia 2045

Whats New
Luhut: Dalam 4 Tahun Indonesia Berhasil Turunkan Sampah Plastik di Laut

Luhut: Dalam 4 Tahun Indonesia Berhasil Turunkan Sampah Plastik di Laut

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com