Sri Mulyani Curhat Subsidi BBM Terus Membengkak dan Bebani APBN

KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan Harga Jual Eceran (HJE) Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jauh lebih rendah dibandingkan harga jual seharusnya atau keekonomiannya.

Dengan asumsi harga Indonesian Crude Price (ICP) 105 dolar AS per barel dan nilai tukar rupiah Rp 14.700 per dollar AS, ia menyebut subsidi BBM yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk Pertalite, Solar, Pertamax hingga LPG 3 kilogram menjadi sangat besar.

Ia memaparkan HJE Solar yang ditetapkan oleh PT Pertamina (Persero) dengan seizin pemerintah sebesar Rp 5.150 per liter, sedangkan harga keekonomiannya sudah mencapai Rp 13.950 per liter.

"Artinya masyarakat dan seluruh perekonomian mendapatkan subsidi Solar sebesar 63 persen atau mencapai Rp 8.800 per liter dari harga riilnya," ujar Sri Mulyani dilansir dari Antara, Sabtu (27/8/2022).

Baca juga: Sri Mulyani Wanti-wanti Kuota Subsidi Pertalite Habis September

Sementara itu, ia mengatakan untuk HJE Pertalite yang ditetapkan sebesar Rp 7.650, harga keekonomiannya sudah mencapai Rp 14.450 per liter. Dengan demikian, pemerintah memberikan subsidi mencapai Rp 6.800 untuk setiap liter bahan bakar ini.

"Harga Pertalite sekarang ini, rakyat setiap liternya mendapatkan subsidi 53 persen atau Rp 6.800 setiap liter yang dibeli," ujar Sri Mulyani.

Sri Mulyani menambahkan, untuk HJE Pertamax yang ditetapkan saat ini sebesar Rp 12.500 per liter, harga keekonomiannya sudah mencapai Rp 17.300 per liter. Sehingga, pemerintah memberikan subsidi mencapai Rp 4.800 untuk setiap liter bahan bakar ini.

"Setiap orang mampu yang mobilnya bagus membeli Pertamax, per liternya mendapatkan subsidi Rp 4.800," ujar Sri Mulyani.

Baca juga: Syarat Bikin SKCK, Biaya, dan Tahapannya di Kantor Polisi ataupun Online

Kemudian, untuk HJE LPG 3 kilogram yang ditetapkan saat ini sebesar Rp 4.250 per kilogram, harga keekonomiannya sudah mencapai Rp18.500. Untuk itu, pemerintah memberikan subsidi mencapai Rp 14.250 untuk setiap kilogram bahan bakar gas ini.

"Jadi kalau setiap kali beli LPG 3 kilogram maka mereka mendapatkan subsidi Rp 42.750," ujar Sri Mulyani.

Seperti diketahui, pada tahun ini anggaran subsidi BBM dan LPG mencapai Rp 149,4 triliun, dan subsidi listrik mencapai Rp 59,6 triliun. Lalu, kompensasi BBM mencapai Rp 252,5 triliun dan kompensasi listrik mencapai Rp 41,0 triliun.

Dengan itu, total anggaran subsidi dan kompensasi mencapai Rp 502,4 triliun. Jumlah ini berpotensi membengkak hingga Rp698 triliun atau naik Rp 195,6 triliun, apabila konsumsi terus meningkat.

Baca juga: Cara Mengambil Uang di ATM yang Benar dan Aman, Bisa Semua Bank

Dinikmati orang kaya

Bendahara Negara itu mengatakan, pada dasarnya konsumsi Pertalite dan Solar yang sudah hampir memenuhi batas kuota itu, lebih banyak dinikmati orang kaya. Artinya, hanya sedikit dari anggaran subsidi dan kompensasi BBM yang dinikmati oleh orang miskin.

Ia menjelaskan, dari anggaran subsidi BBM dan kompensasi energi tahun ini yang ditetapkan sebesar Rp 502,4 triliun, di antaranya mencakup alokasi untuk Pertalite sebesar Rp 93 triliun dan alokasi untuk Solar sebesar Rp 143 triliun.

Sayangnya, anggaran Pertalite dan Solar itu malah lebih banyak dinikmati oleh orang kaya, sebab banyak orang dengan daya ekonomi yang mampu lebih memilih mengonsumsi BBM bersubsidi.

Baca juga: Apa Itu Influencer: Pengertian, Jenis, dan Cara Kerjanya

"Solar dalam hal ini dari Rp 143 triliun itu sebanyak 89 persen atau Rp 127 triliunnya yang menikmati adalah dunia usaha dan orang kaya," ungkap dia.

Begitu pula dengan Pertalite dari anggaran Rp 93 triliun yang dialokasikan, sekitar Rp 83 triliun dinikmati oleh orang kaya. Masyarakat yang memang berhak mendapat subsidi dan kompensasi energi hanya menikmati sedikit.

"Dari total Pertalite yang kita subsidi itu Rp 83 triliunnya dinikmati 30 persen terkaya," katanya.

Ia bilang, jika barang yang disubsidi pada akhirnya dikonsumsi oleh orang kaya, maka sama saja artinya negara malah memberikan subsidi kepada mereka yang tidak berhak, alias tidak tepat sasaran.

Oleh karena itu, pemerintah saat ini tengah berupaya untuk membuat kebijakan yang mendorong konsumsi Pertalite dan Solar bisa tepat sasaran. Terlebih, anggaran subsidi dan kompensasi energi bisa bertambah Rp 198 triliun jika tidak ada kebijakan pengendalian dari pemerintah.

Baca juga: Besaran Bunga Shopee Paylater, Denda, dan Cara Menghitungnya

"Memang orang-orang yang tidak mampu dan miskin tetap juga menikmati barang itu namun porsinya kecil. Ini yang perlu untuk kita pikirkan nambah ratusan triliun, berarti kita menambah (subsidi) yang sudah mampu makin banyak lagi," tutup Sri Mulyani.