Dua Sikap Jokowi soal BLT: Dulu Menolak, Kini Malah Meniru SBY

KOMPAS.com - Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya mengambil keputusan menaikkan harga BBM. Harga BBM terbaru jenis Pertalite adalah sebesar Rp 10.000 per liter.

Harga BBM terbaru Pertalite ini mengalami kenaikan dari sebelumnya dipatok Pertamina sebesar Rp 7.650 per liter. Kebijakan harga BBM naik juga berlaku untuk BBM subsidi lainnya, Solar yang naik menjadi Rp 6.800 dari Rp 5.150 per liter.

Jokowi sendiri akhirnya meniru langkah yang pernah dilakukan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk mengerem dampak kenaikan bahan bakar minyak alias BBM.

Jokowi, seperti banyak diberitakan sebelumnya, melakukan road show dari Papua, Kepulauan Tanimbar, hingga Lampung untuk membagi-bagikan Bantuan Tunai Langsung (BLT) kompensasi kenaikan BBM.

Baca juga: Dulu, Megawati Cibir Program BLT Milik SBY, Kini Dilestarikan Jokowi

Padahal sebelum menjabat Wali Kota Solo dan Gubernur DKI Jakarta, Jokowi pernah secara terang-terangan mengkritik dan menyatakan tidak setuju dengan adanya BLT.

Jejak digital video kritik dan penolakan Jokowi pada program BLT di era SBY itu pun viral dan beredar luas setelah politikus PDI-P itu memutuskan menaikkan harga BBM dan mengucurkan BLT.

BLT tidak mendidik

Dikutip dari pemberitaan Kompas.com 28 Maret 2012, Jokowi yang kala itu masih menjabat Wali Kota Solo berujar, bantuan langsung boleh diberikan, tetapi tidak begitu saja.

Bantuan tersebut, kata Jokowi, harus dijadikan sebagai pancing untuk memberdayakan ekonomi masyarakat. Bukan diberikan cuma-cuma ke rakyat dalam bentuk uang tunai.

Baca juga: Kualitas BBM Malaysia Ungguli Pertalite dan Lebih Murah, Kok Bisa?

"Kalau diberikan langsung tunai begitu, itu namanya kita mendidik masyarakat hanya menjadi tangan di bawah, menengadahkan tangan saja," kata Jokowi kala itu.

"Tetapi jika bantuan itu untuk memberdayakan, ke depannya masyarakat bisa menghasilkan sendiri uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya," tegas dia.

Menurut Jokowi, bantuan dari pemerintah hendaknya digunakan untuk menggerakkan usaha produktif atau usaha kreatif masyarakat. Pemerintah bertugas memberikan arahan kepada masyarakat dalam penggunaan bantuan itu.

Sementara di dalam sebuah video yang viral beberapa hari terakhir, Jokowi yang saat itu menjabat Gubernur DKI Jakarta menyatakan, dirinya sangat menolak adanya program BLT.

Baca juga: Bak Bumi dan Langit, Membandingkan Laba Pertamina Vs Petronas Malaysia

"Saya memang dari dulu tidak senang dengan bantuan tunai," kata Jokowi dikutip dari video lama yang kembali viral.

"Kalau bisa, bantuan itu diberikan kepada usaha-usaha produktif, usaha-usaha kecil dan rumah tangga yang produktif, itu akan lebih baik," tambahnya.

BLT era Jokowi

Jokowi menginstruksikan pemberian bantalan sosial tambahan dalam bentuk BLT yang akan diberikan kepada 20,65 juta warga Indonesia sebagai pengalihan subsidi BBM.

"Kita telah memulai pembagian BLT BBM yang diberikan kepada masyarakat selama empat bulan, per bulannya diberikan Rp 150.000, jadi totalnya Rp 600.009, dan diberikan dua kali, Rp 300.000, Rp 300.000," ujar Jokowi saat meninjau penyaluran BLT di Jayapura dikutip dari Youtube Sekretariat Presiden.

Baca juga: Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Mau Disuntik APBN Lagi?

Presiden menyampaikan, total penerima BLT pengalihan subsidi BBM di seluruh Indonesia mencapai 20,6 juta. Jokowi pun berharap penyaluran BLT ini bisa memperbaiki konsumsi masyarakat.

"Agar daya beli masyarakat, konsumsi masyarakat menjadi lebih baik," kata dia.

Selain itu, Jokowi mengungkapkan, pemerintah segera menyalurkan bantuan sosial sebesar Rp 600.000 kepada para pekerja.

Mereka yang mendapat bantuan ini adalah yang memiliki gaji maksimal Rp 3.500.000 per bulan. Bantuan ini akan menyasar sekitar 16 juta pekerja.

Baca juga: Siapa Pemilik SPBU Vivo yang Bisa Jual Bensin Seharga Rp 8.900?