Pengembangan EBT Panas Bumi Harus Optimal demi Mencapai Netral Karbon

JAKARTA, KOMPAS.com - Demi mencapai netral karbon pada 2060, pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT) harus terus digalakkan, tak terkecuali pengembangan panas bumi. 

Fabby Tumiwa, Direktur Eksekutif Institute for Essential Service Reform (IESR), mengungkapkan panas bumi merupakan elemen penting yang dimiliki Indonesia untuk mencapai Net Zero Emissions (NZE) atau netralitas karbon.

Ia mengatakan, demi mencapai NZE pada 2060, seluruh potensi energi terbarukan, termasuk panas bumi harus dikembangkan dengan optimal.

Baca juga: Energi Panas Bumi, Anugerah Melimpah bagi Bangsa

Perhatian serius pemerintah

Pemerintah sendiri memberi perhatian serius untuk pengembangan panas bumi, apalagi sudah ada peta jalan pengembangan panas bumi hingga mencapai kapasitas 7 Gigawatt (GW) pada 2030.

“Sejak 15 tahun lalu, pengembangan panas bumi selalu jadi prioritas dan berbagai instrumen mitigasi risiko hulu dibuat oleh Kementerian Keuangan,” ujar Fabby, beberapa waktu lalu. 

Kemudian, saat ini ada fasilitas penurunan risiko eksplorasi panas bumi, yaitu Geothermal Resources Risk Management (GREM) yang dikelola oleh PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI).

Belum lagi ada pendanaan infrastruktur panas bumi yang juga dikelola PT SMI sebesar Rp 3,7 triliun yang berasal dari dana APBN dan hibah Bank Dunia.

"Dibandingkan dengan energi terbarukan (EBT) lainnya, upaya memberikan dukungan panas bumi jauh lebih besar," katanya.

Baca juga: Pertamina Geothermal Bidik 5 Peluang Bisnis Energi Panas Bumi

Pengelolaan risiko 

Selain itu, yang tidak kalah penting ada pemain besar dan konsisten yang kembangkan panas bumi di Tanah Air. Salah satunya adalah PT Pertamina Geothermal Energy (PGE), anak usaha PT Pertamina Power Indonesia, subholding Power and New Renewable Energy Pertamina.

Ia menilai prospek PGE sangat bagus, tapi tetap harus didukung dan diperkuat agar target yang dicanangkan bisa tercapai. Penguatan PGE lebih pada kemampuan dalam mengelola risiko.

“Tak bisa dipungkiri pengembangan panas bumi tidak beda jauh dengan migas yang memiliki risiko sangat tinggi,” ujarnya.

Dia juga menyarankan agar PGE mempersingkat waktu pengembangan lapangan panas bumi dan pembiayaan untuk investasi. "Termasuk bermitra serta mengeksplorasi pemanfaatan listrik panas bumi untuk menghasilkan produk dengan nilai tambah tinggi, misalnya green hydrogen," ujarnya.

Green hydrogen menjadi produk lanjutan panas bumi dan pengembangannya bisa memberikan efek berantai luar biasa. Namun pengembangannya membutuhkan dana tidak sedikit.

Baca juga: Mengapa Panas Bumi Termasuk Energi Terbarukan yang Ramah Lingkungan?