Pengendalian Inflasi Pangan dan Pengembangan Klaster

KETEGANGAN geopolitik antara Rusia dan Ukraina yang berkepanjangan telah memicu terganggunya rantai pasok bahan makanan dan energi global.

Fenomena ini telah memberikan efek spillover peningkatan harga komoditas pangan dan bahan bakar hampir di seluruh penjuru dunia, termasuk Indonesia.

Tercatat inflasi tahunan pada Juli 2022 di berbagai negara maju mempunyai tren peningkatan, seperti Amerika Serikat 8,5 persen dan Inggris 10,1 persen.

Begitu pula perkembangan inflasi di negara berkembang. Pada periode Agustus 2022 mengalami tren inflasi yang tinggi seperti Thailand 7,86 persen, Filipina 6,3 persen dan India 7 persen.

Jika dibandingkan dengan negara di kawasan ASEAN, laju inflasi di Indonesia masih lebih rendah.

Berdasarkan data BPS, secara tahunan (yoy) posisi bulan Agustus 2022 IHK tercatat 4,69 persen, Inflasi Inti (core inflation) 3,04 persen, inflasi administered prices 6,84 persen, sementara inflasi volatile food tercatat 8,93 persen (bulan sebelumnya 11,47 persen).

Masih tingginya inflasi volatile food ini dipicu oleh kenaikan harga komoditas pangan nasional, antara lain beras, telur, dan ayam ras.

Inflasi dan kemiskinan

Tingginya laju inflasi akan berdampak pada peningkatan kemiskinan. Mengutip teori makroekonomi, laju inflasi yang tinggi akan menurunkan pendapatan riil sehingga berdampak pada penurunan daya beli masyarakat berpenghasilan rendah.

Worldbank menyatakan bahwa kenaikan harga, khususnya komoditas pangan akan sangat dirasakan oleh masyarakat di negara berpenghasilan menengah-rendah karena sebagian besar pengeluarannya akan digunakan untuk membeli kebutuhan pangan.

Publikasi BPS pada tahun 2021 menemukan bahwa pengeluaran masyarakat Indonesia sekitar 50 persen dipakai untuk mencukupi kebutuhan pangan.

Oleh karena itu, peningkatan inflasi pangan akan berpengaruh signifikan terhadap penurunan daya beli mayarakat yang pada akhirnya akan berdampak pada kemiskinan.

Presiden Joko Widodo pada arahan rakor nasional Tim Pengendalian Inflasi telah memerintahkan kepada jajaran kementerian dan lembaga terkait untuk mengantisipasi inflasi, termasuk inflasi pangan.

Pada kesempatan rakornas TPI tersebut, Presiden berpesan agar jajaran pemerintah pusat dan daerah melakukan pengecekan terhadap pasokan pangan di wilayahnya untuk selanjutnya dilakukan kerjasama antar daerah dalam pemenuhan bahan makanan agar tidak terjadi disparitas harga yang terlalu tinggi antar daerah.

Presiden juga mengajak bangsa Indonesia bergotong royong membangun kemandirian, berdikari di bidang pangan berbasiskan keunggulan masing-masing daerah di tengah ancaman krisis pangan global.

Klaster dan pengendalian inflasi

Upaya untuk menjaga ketahanan pangan telah dilaksanakan oleh Bank Indonesia dengan berkolaborasi dengan kementerian terkait melalui program pengembangan UMKM berbasis klaster.

Pengembangan UMKM berbasis klaster pangan merupakan salah satu upaya dalam mencapai ketahanan pangan nasional.

Klaster konsentrasi geografis perusahaan–perusahaan yang saling berhubungan meliputi kesatuan industri dan lembaga–lembaga terkait untuk saling berkompetisi dan bekerja sama (Porter, 1990).

Program klasterisasi dilakukan melalui pengelompokan individu pelaku UMKM yang memiliki karakteristik serupa, misalnya, sesama petani padi di suatu wilayah.

Guna memberikan dampak optimal bagi pengendalian inflasi, pengembangan klaster pangan dilakukan pada komoditas penyumbang inflasi Volatile Food terbesar di antaranya padi, aneka cabai, bawang merah, bawang putih dan daging sapi.

Berdasarkan hasil riset Guru Besar IPB University, Prof. M. Firdaus Ph.D, pengembangan klaster pangan strategis dapat memberikan dampak positif bagi UMKM dan ketahanan pangan.

Di antaranya melalui peningkatan kualitas input (a.l. benih, pupuk, teknologi) yang berpengaruh positif terhadap peningkatan produktivitas dan harga jual produk.

Dampaknya, petani memiliki bargaining power yang lebih besar dalam menentukan harga, serta terciptanya sinergi antarpetani dalam mengatur pola tanam yang berdampak pada stabilitas ketersediaan produk.

Pemerintah terus mendorong sinergitas dengan berbagai pihak, seperti Bank Indonesia dalam upaya mengendalikan inflasi termasuk kelompok inflasi volatile food dan mencapai ketahanan pangan nasional.

Sinergi Pemerintah dengan Bank Indonesia telah mengembangkan sebanyak 198 klaster ketahanan pangan utama yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia di antaranya di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Balinusra, Sulawesi hingga Papua.

Komoditas yang dikembangkan di dalam klaster binaan Bank Indonesia merupakan komoditas pangan strategis di antaranya Padi, Cabai, Bawang Merah, Bawang Putih, dan Sapi.

Untuk lebih memperbesar jumlah klister ketahanan pangan, metode replikasi klaster pangan terus dijalankan sehingga dapat menjadi role model untuk mendukung ketahanan pangan sekaligus pengendalian inflasi pangan.

Semoga ikhtiar yang didasari semangat sinergi dan kolaborasi ini dapat memberikan dampak yang optimal dalam upaya pengendalian inflasi untuk kemakmuran masyarakat.