Ferdy Hasiman
Peneliti

Peneliti di Alpha Research Database. Menulis Buku Freeport: Bisnis Orang Kuat Vs Kedaulatan Negara, Gramedia 2019. dan Monster Tambang, JPIC-OFM 2013.

Vale Indonesia Dalam Tekanan Politik DPR dan Tiga Gubernur

Kompas.com - 19/09/2022, 08:00 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

RAKSASA tambang nikel asal Brasil yang menambang di Sorowako (Sulawesi Selatan), Pomala (Sulawesi Tenggara), dan Bahodopi (Sulawesi Tengah), yaitu PT Vale Indonesia (dengan kode emiten INCO) sedang berada dalam tekanan politik.

Setelah mendesak pemerintah untuk tidak memperpanjang Kontrak Karya Vale Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) saat ini membentuk panitia kerja (panja). Pembentukan panja bertujuan “mengevaluasi” Kontrak Karya Vale Indonesia yang sudah beroperasi di Indonesia selama 54 tahun sejak tahun 1968 di bawah zaman pemerintahan Soeharto.

Kontrak Karya Vale Indonesia akan berakhir pada Agustus 2025 atau satu tahun setelah pemilihan umum. Rezim pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) mestinya tak bertanggung jawab atas keputusan perpanjang kontrak atau tidak.

Baca juga: 3 Gubernur di Sulawesi Tolak Perpanjang Kontrak Karya Vale, Alasannya Kurang Kontribusi

Namun, undang-Undang (UU) mengatakan, pemerintah wajib memutuskan sebuah kontrak karya dua tahun sebelum akhir masa kontrak. Itu artinya, Kontrak Karya Vale Indonesia wajib diputuskan tahun 2023 atau masih dalam masa pemerintahan Jokowi.

Itulah sebabnya, DPR Komisi VII mulai membentuk panja.

Berdasarkan pengamatan penulis, dalam panja, DPR banyak mempertanyakan soal isu perpanjangan kontrak, pengalihan saham ke pihak nasional, penerimaan negara, pembangunan smelter, sampai pada kontribusi Vale Indonesia untuk daerah.

Yang lebih menarik adalah DPR telah menghadirkan tiga gubernur di wilayah kerja Vale Indonesia, seperti gubernur Sulawesi Selatan, Gubernur Sulawesi Tenggara, dan Gubernur Sulawesi Tengah.

Di hadapan DPR, tiga gubernur menuntut agar konsensi Vale saat ini tak diperpanjang dan sahamnya diserahkan ke pemerintah daerah.

Saya sangat tergelitik mendengar dan membaca pernyataan tiga gubernur dan wakil rakyat kita yang dengan entengnya mengatakan bahwa tambang nikel Vale Indonesia tak diperpanjang dan diserahkan ke pemerintah daerah saja.

Dalam tulisan ini, saya mencoba fokus ke permintaan tiga gubernur dan beberapa anggota DPR agar tambang Vale dikelolah tiga pemerintah provinsi di atas.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.