Rekor, Hutama Karya Dapat PMN Paling Jumbo, Setahun Rp 31 Triliun

KOMPAS.com - PT Hutama Karya (Persero) bakal mencetak rekor sebagai BUMN paling banyak mendapatkan suntikan dana APBN melalui skema penyertaan moral negara (PMN) hanya dalam kurun waktu setahun.

Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Rionald Silaban menyebutkan PMN baru senilai Rp 7,5 triliun akan diberikan kepada PT Hutama Karya untuk melanjutkan konstruksi 5 Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS).

Sebelum disetujui untuk suntikan PMN Rp 7,5 triliun, Hutama Karya juga mendapatkan PMN Rp 23,8 triliun tahun ini dan sudah disetujui dalam UU APBN 2022.

Dengan tambahan tersebut, BUMN konstruksi itu akan mendapatkan total dana dari APBN sebesar Rp 31,3 triliun. Jumlah sebesar itu menjadi rekor PMN terbesar dari pemerintah untuk BUMN.

Baca juga: Mengapa Hitler Menolak Melunasi Utang Jerman ke Negara Sukutu?

“PMN dialokasikan untuk melanjutkan proses konstruksi 5 JTTS sepanjang 2.813 kilometer,” katanya dikutip dari Antara, Jumat (23/9/2022).

Ia merinci PMN yang akan diberikan kepada Hutama Karya setelah mendapatkan persetujuan dari Komisi XI DPR RI akan dipergunakan untuk melanjutkan pembangunan tol Sigli-Banda Aceh senilai Rp 2,83 triliun, tol Kisaran-Indrapura senilai Rp 1,12 triliun, dan tol Pekanbaru-Dumai senilai Rp 1,13 triliun.

Selanjutnya senilai Rp 2,31 triliun akan digunakan untuk membangun tol Indralaya-Muara Enim dan Rp 97 miliar untuk Penanjung-Bengkulu.

“Pemberian PMN kepada Hutama Karya akan menurunkan liabilitas Hutama Karya yang berimplikasi pada turunnya beban bunga yang harus dibayarkan sehingga rasio-rasio keuangan Hutama Karya tidak melebihi covenant yang dipersyaratkan,” ucap dia.

Baca juga: Kisah Hitler Bangun Ekonomi Jerman yang Hancur Lebur usai Perang

Hutama Karya mengalami kerugian senilai Rp 2 triliun pada 2020 dan Rp 2,4 triliun pada 2021 karena sebagian ruas tol Trans Sumatra telah beroperasi tanpa menghasilkan pendapatan untuk membayar bunga dari pinjaman yang mulai berjalan.

Debt to EBITDA Hutama Karya mengalami peningkatan hingga 14,49 kali pada kuartal II 2022 yang menunjukkan bahwa perseroan berpotensi tidak memiliki cukup pendapatan untuk membayar kewajibannya.

Begitupula Debt Service Coverage Rasio (DSCR) dan Interest Coverage Rasio (ICR) perusahaan berjumlah kurang dari 1 pada dua tahun terakhir yang menunjukkan Hutama Karya tidak bisa membayar utang maupun bunga tanpa sumber pendanaan lain.

“Berkaitan dengan kondisi di atas, ekuitas akan tergerus maka Hutama Karya mengusulkan PMN operasional namun kemudian dapat disubstitusi dengan komitmen divestasi 3 ruas,” katanya.

Baca juga: Boros Mana Masak Pakai Kompor Listrik Vs Elpiji?

Hutama Karya rugi

Kementerian Keuangan sebelumnya memperkirakan kerugian PT Hutama Karya (Persero) akan membengkak hingga Rp 6 triliun pada 2026. Peningkatan kerugian itu di antaranya karena pengerjaan pembangunan sejumlah tol.

"Diperkirakan di 2026 Hutama Karya mengalami kerugian sebesar Rp 6 triliun," ujar Rionald.

Di sisi lain, sebagian ruas dari Jalan Tol Trans Sumatra ternyata tidak menghasilkan pendapatan sesuai dengan feasibility study yang direncana kandi awal.

Selain itu, Hutama Karya juga mengalami peningkatan ekuitas dan liabilitas karena PMN dan penarikan porsi utang untuk pembangunan JTTS.

Baca juga: Sejarah Uang di Nusantara: Era Majapahit, VOC, Belanda, hingga Jepang

"Kalau ihat dari periode 2014 ke kuartal II-2022 telah terjadi peningkatan aset sebesar 2.000 persen, sementara liabilitas naik 1.300 persen dan karena dukungan pemerintah maka ekuitas tumbuh sebesar 5.454 persen," paparnya.

Bila melihat rasionya, debt to EBITDA perusahaan mengalami peningkatan hingga 14,49 kali yang menunjukkan bahwa Hutama Karya berpotensi tidak memiliki cukup pendapatan untuk membayar kewajibannya.

Kemudian debt-service coverage ratio (DSCR) serta interest coverage ratio (ICR) Hutama Karya berjumlah kurang dari 1 pada 2 tahun terakhir. Hal itu dinilai menunjukkan ketidakmampuan perusahaan dalam membayar utang maupun bunga tanpa mencari sumber pendanaan lain.

"Dengan kondisi itu, ekuitas akan tergerus maka Hutama Karya mengusulkan PMN operasional, namun kemudian dapat disubstitusi dengan komitmen divestasi tiga ruas," kata Rionald.

Baca juga: Fakta Shell, Raksasa Minyak Dunia yang Asal-usulnya dari Indonesia