[POPULER MONEY] Dilema Proyek Kereta Cepat | Gaji Jakarta, Kerja dan Tinggal di Yogyakarta

E-Paspor tetap menjadi dokumen perjalanan antarnegara, bukti identitas diri, dan bukti kewarganegaraan Indonesia dari yang bersangkutan saat berada di luar negeri.

Paspor elektronik memiliki chip yang bisa dipindai. Chip ini menyimpan data biometrik wajah dan sidik jari pemiliknya.

Nantinya, pengguna paspor elektronik bisa melewati auto-gate di bandara yang menyediakan fasilitas tersebut.

Simak selengkapnya di sini

4. Gaji Jakarta, Kerja dan Tinggal di Yogyakarta: Benarkah Sebegitu Hemat?

Pandemi Covid-19 mulai mereda. Sejumlah pembatasan interaksi cenderung melonggar. Ini termasuk dalam hal bekerja. Sebagian aktivitas kerja yang sebelumnya dilakukan dari rumah (work from home/WFH) atau dari mana saja (work from anywhere/WFA) perlahan mulai kembali ke kantor.

Namun, aktivitas WFH dan atau WFA yang sudah berjalan sekitar dua tahun membuka kesadaran baru bagi para pekerja dan pemberi kerja.

WFH dan atau WFA antara lain menyodorkan fakta dan membuka kesadaran tentang betapa relatif banyaknya biaya dan pengeluaran yang bisa dihemat. Produktivitas pun ternyata cenderung meningkat.

Sekalipun, mesti diinsyafi bahwa tidak semua jenis pekerjaan bisa dijalani secara WFH dan atau WFA. Juga, besaran penghasilan dan lokasi menjalani aktivitas menggunakan penghasilan itu akan memberikan data yang berbeda dalam hal penghematan dari WFH dan atau WFA.

Selengkapnya baca di sini

5. Luhut Bilang, Tak Masalah APBN Dipakai untuk Proyek Kereta Cepat

Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyebut penggunaan uang negara untuk membiayai proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) bukanlah hal yang perlu dipermasalahkan.

Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung selama ini dibiayai utang dari China Development Bank (CDB). Namun belakangan, biaya proyek membengkak sangat tinggi sehingga APBN dirasa harus turun tangan.

Jika tak ada suntikan uang pajak rakyat, maka proyek penghubung Halim-Padalarang itu terancam mangkrak lantaran arus kas PT Kereta Cepat Indonesia (KCIC) tak mencukupi.

"Jadi kalaupun APBN nanti mensubsidi ke KAI, saya kira masih masuklah," kata Luhut dikutip pada Minggu (16/10/2022).

Simak selengkapnya di sini