Menciptakan Struktur Ekonomi Tahan Krisis

Pertama, pemerintah harus mendorong hilirisasi di sektor industri. Sektor industri dalam negeri harus lebih variatif baik dari sisi produk/komoditas maupun pangsa pasar.

Jika hal ini bisa dilakukan maka sektor perdagangan Indonesia tidak akan mengalami ketergantungan pada komoditas tertentu dan negara tujuan ekspor tertentu. Langkah ini sepertinya sudah mulai dilakukan oleh pemerintah saat ini.

Tantangan terbesar berikutnya adalah bagaimana kebijakan ini bisa menjadi kebijakan yang konsisten dan dapat dilanjutkan dan diperkuat oleh rezim pemerintahan selanjutnya. Selain variasi produk dan target pasar, sektor industri juga harus memiliki variasi dalam bahan baku dan sumber input produksi.

Sektor industri tidak boleh mengalami ketergantungan terhadap jenis komoditas dan sumber tertentu. Para pelaku industri harus memiliki variasi dan alternatif bahan baku industri sehingga sektor industri tidak mengalami ketergantungan terhadap satu komoditas dan negara tertentu.

Bahkan input bahan baku industri tersebut harus bisa diganti dengan bahan baku yang berasal dari dalam negeri. Dalam konteks ini maka program Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) yang sudah ditetapkan pemerintah selama ini harus didorong lebih kuat lagi.

Kedua, pemerintah memperdalam pasar keuangan. Walaupun investor dalam negeri sudah mulai mendominasi, jumlah investor asing di pasar modal dan pasar keuangan Indonesia masih relatif tinggi.

Dengan jumlah investor asing yang lebih dari 40 persen, sektor industri keuangan Indonesia masih memiliki risiko yang tinggi. Program peningkatan inklusi keuangan yang dilakukan pemerintah bersama Bank Indonesia (BI) merupakan langkah yang sudah sangat tepat.

Namun program ini masih perlu ditingkatkan mengingat masih terdapat lebih puluhan juta penduduk Indonesia yang belum tersentuh lembaga keuangan. Di sisi lain, industri keuangan juga harus mampu melakukan akselerasi dalam digitalisasi sistem keuangannya.

Revolusi industri 4.0 serta perilaku hidup baru (new normal) akibat pandemi Covid-19 telah mengakibatkan pola perilaku ekonomi masyarakat berubah signifikan. Perilaku ekonomi masyarakat saat ini telah bergeser ke dalam platform digital yang menuntut semua traksaksi dilakukan secara mobile, cepat, namun tetap aman.

Langkah BI membuat program Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) merupakan langkah yang tepat. Namun program QRIS BI ini masih banyak terfokus di daerah perkotaan. Hal ini terjadi karena infrastruktur pendukung yang berada di daerah pedesaan belum sepenuhnya siap.