Kompas.com - 21/11/2022, 20:25 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaku UMKM Indonesia memiliki tingkat kesadaran yang tinggi akan pentingnya membayar pajak. Namun akibat rendahnya literasi dan pemahaman perhitungan perpajakan, kontribusi pelaku UMKM terhadap penerimaan pajak masih rendah.

Hal ini berdasarkan hasil temuan lembaga riset pajak DDTC Fiscal Research and Advisory (FRA) yang mengungkapkan mayoritas UMKM wajib pajak menyatakan pajak merupakan sarana kontribusi terhadap negara tapi kontribusi PPh final UMKM masih sangat rendah.

Hal ini terlihat pada data Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan tahun 2019 di mana kontribusi PPh final UMKM sebesar Rp 7,5 triliun atau hanya sekitar 1,1 persen dari total penerimaan PPh secara keseluruhan.

Baca juga: Menkop: Kontribusi Pajak UMKM Masih Sangat Rendah

Riset dari DDTC FRA juga menemukan akibat dari kurangnya literasi dan pengetahuan dari UMKM, sebanyak 61 persen pelaku UMKM belum memanfaatkan fasilitas PPh final 0,5 persen.

Selain itu, masih banyak juga pelaku UMKM yang hanya mengetahui tapi belum memahami ketentuan yang melekat dengan kewajiban pajak serta terhambat oleh kompleksitas ketentuan pajak, terutama terkait penghitungan.

Baca juga: BNI Bersinergi Dengan BKPM Dorong UMKM Naik Kelas dengan NIB

Ketua Umum UMKM Naik Kelas, Raden Tedy mengatakan, banyak UMKM lokal yang belum berkembang signifikan. Misalnya mereka belum paham betul cara membuat laporan keuangan hingga mengurus perizinan.

"Rendahnya angka partisipasi pajak dari sektor UMKM dapat dikarenakan minimnya kemampuan dan pengetahuan mereka tentang perpajakan," ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (21/11/2022).

Baca juga: Hingga Oktober 2022, Pemerintah Sudah Kantongi Rp 9,17 Triliun dari Pajak Digital

 


Kepala Tax Center Universitas Gunadarma Beny Susanti menambahkan, DJP memiliki peranan yang sangat penting, terutama terkait literasi dan edukasi. Tidak adil apabila pihak lain seperti platform e-commerce yang lebih optimal dalam memberikan literasi dan edukasi.

Sebelum berbicara lebih jauh terkait mekanisme potong pungut, kata dia, hendaknya pemerintah terlebih dahulu memenuhi hak utama UMKM, yaitu mendapatkan literasi dan edukasi yang baik tentang sistem perpajakan.

"UMKM bukan tidak mau bayar pajak namun ada faktor lain seperti sistem atau merasa kesulitan atau kita kembali ke definisi pajak. Saya bayar pajak itu, saya dapat apa secara langsung, enggak ada. Tiba-tiba dipotong pajaknya, nah edukasi ini yang perlu kita sampaikan secara masif," ucap Beny.

Halaman:


Video Pilihan Video Lainnya >

Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Rekrutmen Tenaga Kesehatan Haji 2023 Dibuka, Simak Formasi, Syarat, dan Cara Daftarnya

Rekrutmen Tenaga Kesehatan Haji 2023 Dibuka, Simak Formasi, Syarat, dan Cara Daftarnya

Work Smart
Bukan Percetakan atau Baliho, Ini Sektor yang Bakal Cuan di Tahun Politik 2024

Bukan Percetakan atau Baliho, Ini Sektor yang Bakal Cuan di Tahun Politik 2024

Whats New
Daftar Lowongan Kerja Bulan November 2022, dari KPU hingga Adaro

Daftar Lowongan Kerja Bulan November 2022, dari KPU hingga Adaro

Work Smart
Proyek Infrastuktur RI Diminta Tanpa Impor, Industri Dalam Negeri Siap?

Proyek Infrastuktur RI Diminta Tanpa Impor, Industri Dalam Negeri Siap?

Whats New
Harita Group Salurkan 2 Tahap Bantuan untuk Korban Gempa Cianjur

Harita Group Salurkan 2 Tahap Bantuan untuk Korban Gempa Cianjur

Whats New
Sederet Manfaat Nikel dalam Kehidupan Sehari-hari

Sederet Manfaat Nikel dalam Kehidupan Sehari-hari

Whats New
Tingkatkan Produksi Beras Nasional, Mentan SYL Kawal Gerakan Tanam di Kawasan Food Estate Kapuas

Tingkatkan Produksi Beras Nasional, Mentan SYL Kawal Gerakan Tanam di Kawasan Food Estate Kapuas

Rilis
6 Cara Cek Tagihan IndiHome secara Online dengan Mudah

6 Cara Cek Tagihan IndiHome secara Online dengan Mudah

Spend Smart
Pemulihan Pasca-gempa Cianjur, Ini Tips Menjaga Kesehatan untuk Penyintas Gempa

Pemulihan Pasca-gempa Cianjur, Ini Tips Menjaga Kesehatan untuk Penyintas Gempa

Whats New
5 Cara Cek Pajak Kendaraan di Jawa Timur lewat HP, Mudah dan Praktis

5 Cara Cek Pajak Kendaraan di Jawa Timur lewat HP, Mudah dan Praktis

Spend Smart
Sempat Sindir Orang Kaya Pakai BPJS, Ini Klarifikasi Lengkap Menkes

Sempat Sindir Orang Kaya Pakai BPJS, Ini Klarifikasi Lengkap Menkes

Whats New
BI 4 Kali Naikkan Suku Bunga, Ekonom Prediksi Kredit Tumbuh Lambat dan NPL Naik

BI 4 Kali Naikkan Suku Bunga, Ekonom Prediksi Kredit Tumbuh Lambat dan NPL Naik

Whats New
Pantang Mundur Jokowi di Kereta Cepat, meski Harus Tambah Utang ke China

Pantang Mundur Jokowi di Kereta Cepat, meski Harus Tambah Utang ke China

Whats New
Sri Mulyani Heran, Ada Badai PHK, Padahal Setoran Pajak Naik

Sri Mulyani Heran, Ada Badai PHK, Padahal Setoran Pajak Naik

Whats New
Ekonom Prediksi Badai PHK akan Meningkat Meski Terbatas

Ekonom Prediksi Badai PHK akan Meningkat Meski Terbatas

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.